Tahun 2020 memang banyak sekali kejutan yang sama sekali belum kita duga datangnya, salah satunya kasus korupsi dua kementerian yang telah mengejutkan masyarakat Indonesia yaitu korupsi ekspor benih lobster dari Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Edhy Prabowo serta korupsi bansos (bantuan sosial) oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Korupsi memang menjadi masalah yang sudah mengakar di Republik ini, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah namun hasilnya tetap kurang memuaskan. 

Korupsi di Indonesia, bisa dibilang adalah wujud dari kesinambungan sejarah, merupakan sistem pemerintahan yang sudah dijalankan sebelumnya dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Ketika para sejarawan berdebat mengenai apakah kebangkrutan VOC sebagai akar korupsi di Indonesia, Van Leur mengemukakan bahwa integritas para pegawai publik pada abad ke-18 (dalam konteks pejabat VOC) adalah kritisme ex de facto (suatu metode untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, dengan merunut ke belakang guna mengetahui faktor penyebabnya).

Menurut Van Leur, sebelum masa Napoleon Bonaparte, penerimaan publik (pajak) dan pribadi tidak disimpan secara terpisah, ini merupakan prinsip umum baik di Eropa maupun di seluruh dunia pada saat itu. 

Pada masa sebelum Napoleon, bentuk paling dominan dalam sebuah negara adalah apa yang Max Weber sebut sebagai patrimonial bureaucratic state (Negara Patrimonial Birokratis), di Asia sendiri sudah dikenal sebelum masa masehi.

Pada awal abad ke-19, muncul pemikiran-pemikiran baru khususnya di Perancis dan Belanda bahwa perilaku pejabat yang sebelumnya dipandang “normal” mulai dilihat atau dipandang dengan kacamata yang lebih kritis. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap wilayah koloni, seperti Hindia Belanda.

Praktik korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat VOC menyebabkan kebangkrutan pada akhir abad ke-18. Dampak dari kebangkrutan tersebut memunculkan norma baru dalam birokrasi dan menjadi patokan. 

Bentuk patrimonialisme dalam birokrasi dipratikkan VOC pada akhir abad ke-18, walaupun VOC merupakan badan komersial tetapi struktur administrasi adalah struktur negara. Di Jawa, VOC dipandang sebagai penerus patrimonialisme yang telah dipraktikkan oleh kerajaan-kerajaan jawa pada abad ke-17.

Tokoh pertama yang membawa norma-norma baru dalam perilaku publik ini adalah Dirk van Hogendrop (1761-1822), ia merupakan seorang tokoh komisioner yang ditempatkan di Hindia Belanda. Ia juga merupakan salah satu tokoh transisi yang merasakan periode VOC menuju periode kolonial Hindia Belanda.

Gaji yang diterima para pejabat VOC sebesar 80 f (gulden), jika dikonversikan menjadi rupiah pada tahun 2020 sebesar 43 juta rupiah. Para pejabat VOC mendapat reward yang layak sebagai pejabat bukan dari nominal gaji, melainkan berasal dari “pendapatan” lain.

Keuntungan finansial yang juga didapat oleh Dirk van Hogendorp sebagai pejabat Hindia Belanda. Dalam surat yang ia tulis, mengatakan bahwa:

I could not live on the win” (Saya tidak bisa mempertahankan hidup dengan keuntungan yang saya peroleh). 

Sebagai pejabat kompeni, ia sadar akan privilege (kesempatan) untuk melakukan berbagai jenis pungutan.

Pungutan yang dilakukan oleh Dirk van Hogendorp selama masih menjabat mendapatkan lebih dari 4.000 rix dollar (setara dengan Rp 1.4 miliar tahun 2020). Ia mendapatkan uang sebanyak itu berasal dari denda dari barang-barang kelebihan muatan dari Cina dan Jawa, keuntungan penjualan opium, hadiah-hadiah, dan sebagainya.

Dirk van Hogendorp menyebutkan bahwa hadiah (reward) yang didapat dari pejabat-pejabat pribumi misalnya penunjukkan bupati baru, hadiah tahun baru, hadiah untuk istri pejabat yang melahirkan, pungutan yang selalu dilakukan ketika ingin menghadap Gubernur Hindia Belanda di Semarang maupun di Batavia, setiap mendatangi penobatan bupati pribumi yang baru terpilih, dan sebagainya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith, ia melacak faktor-faktor historis berkembangnya korupsi di Indonesia. Ia membuat kesimpulan bahwa sampai tahun 1800, VOC telah menawarkan contoh perilaku korup.

Smith melanjutkan, ia mengutip pernyataan Clive Day, bahwa orang-orang kompeni umumnya yang bergaji rendah dan selalu dalam godaan yang ditawarkan oleh kombinasi organisasi pribumi yang lemah, mempunyai kesempatan yang luar biasa dalam perdagangan dan hampir tidak ada pengawasan dari pemerintah.

Memasuki abad ke-19 dengan pergantian pemerintahan dari VOC menjadi Negara Kolonial Hindia Belanda, perilaku korupsi tetap bertahan bahkan berkembang. 

Tulisan-tulisan dari Raffles dan beberapa laporan kolonial yang dikutip oleh Clive Day memberikan bukti tentang hal ini. Raffles menyatakan bahwa kehancuran kekuasaan Kompeni dan pembentukan Hindia Belanda pada pergantian abad menghasilkan praktik yang lebih luas.

Sejak kontrol dan regulasi kolonial diperluas, baik pejabat eropa maupun pribumi sesuka hati melakukan pelanggaran, menikmati sejumlah presentase yang tidak hanya menjadi hak mereka, tetapi juga sebagian besar bagian dari sumber daya yang melewati tangan mereka.


Sumber:

Carey, Peter. 2017. Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia. Depok: Komunitas Bambu.

Day, Clive. 1966. The Dutch in Java. London: Oxford University Press.

Raffles, Thomas Stamford. 2017. The History of Java. Yogyakarta: Narasi.

Wertheim, W. F. 1964. “Sociological Aspects of Corruption in Southeast Asia”. Dalam Wertheim (peny.). East-West Parallels: Sociological Approach to Modern Asia (The Hague: W. van Hoeve).