Siang yang biasa di Kota Bandung. Namun, siang yang pilu bagi warga RW 11 Tamansari.

Rumah-rumah yang masih berdiri menantang tangan besi kekuasaan, terkepung oleh pasukan-pasukan pemerintah: Satpol PP, polisi, dan tentara, yang sejak pagi sudah tiba di lokasi. Datang bersama dua ekskavator dan alat berat lainnya, aparat memasuki wilayah perumahan warga dengan tujuan jelas: meratakan rumah warga dengan tanah dan mewujudkan mimpi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, proyek Rumah Deret Tamansari.

Tentunya, warga Tamansari yang dibantu massa solidaritas tidak membiarkan penggusuran terjadi begitu saja. Penghadangan dan dialog dilakukan terhadap sepasukan aparat.

Sayangnya, pembicaraan tersebut nihil hasil. Rumah-rumah tetap dirobohkan. Atap-atap seng tidur di tanah. Tembok-tembok disapu mulut ekskavator. Dan, kemanusiaan hilang sejak air mata pertama warga jatuh ke pertiwi.

Rumah dan kehidupan warga bisa dihancurkan, tetapi penghadangan tetap dilakukan. Tanah yang mereka huni selama lebih dari 20 tahun itu menolak untuk mereka lepaskan begitu saja. Akhirnya, aparat melakukan satu-satunya hal yang mereka kuasai: kekerasan.

Pentungan aparat mendarat di sekujur badan tiap-tiap warga dan massa yang melawan. Kaki yang dibalut sepatu-besi hitam melayang menuju kepala. Tidak lupa, senjata nomor satu, gas air mata, memantik air mata warga Tamansari. 

Bahkan, dalam sebuah video yang diunggah di Instagram oleh akun Tamansari Melawan, terlihat seorang lelaki yang ditarik paksa oleh oknum tentara menuju ke sekumpulan polisi yang lapar. Jelas, adegan selanjutnya dari video tersebut adalah kengerian.

Salah Sejak Sebermula

Semua bermula dari rencana Pemkot Bandung untuk merealisasikan Proyek Rumah Deret Tamansari. Dipilihnya Tamansari sebagai lokasi pembangunan proyek Rudet (rumah deret) tentunya tidak sembarangan.

Kampung Tamansari terletak di lokasi yang sangat strategis, terselip di tengah-tengah kota dengan akses yang dekat terhadap tempat dan fasilitas penting Kota Bandung, mall Baltos misalnya. Artinya, di mata Pemkot, Tamansari merupakan lokasi yang tepat untuk memberikan mereka keuntungan besar dengan proyek Rudet ini. Kampung “miskin” yang akan membuat Pemkot “kaya.

Sosialisasi proyek Rudet yang akan merampas tanah warga Tamansari itu dilangsungkan pada 20 Juni 2017 dengan dalih undangan buka puasa bersama Walikota Bandung saat itu, Ridwan Kamil. Lucunya, pihak Pemkot Bandung langsung masuk ke tahap sosialisasi, tanpa pernah membicarakan hal ini dengan warga terdampak penggusuran sebelumnya. 

Sosialisasi alias pemaksaan tersebut menjadi langkah awal yang buruk untuk masa depan warga Tamansari yang “dipaksa” untuk tidak bisa melawan keputusan Pemkot Bandung.

Sebagian warga Tamansari dipindahkan ke Rusun Rancacili, sebagai tempat relokasi sementara. Namun, sebagiannya lagi menolak untuk dipindahkan dan memilih melawan melalui proses hukum. 

Gugatan dilayangkan kepada Pemkot Bandung atas dasar UU Lingkungan Hidup karena proyek tetap dilangsungkan bahkan tanpa adanya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dan gugatan terhadap surat kompensasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak diikutkannya warga dalam proses penetapan nilai ganti kerugian. Pendaftaran sertifikasi tanah juga dilakukan oleh warga Tamansari yang dibantu dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung.

Namun, seolah dikejar setan atau memang tidak memedulikan warga, proyek Rudet tetap dipaksakan berjalan, bahkan tanpa AMDAL sekalipun. Dimulai dengan pengukuran tanah secara diam-diam, kehadiran tenda-tenda militer di sekitar permukiman warga dengan dalih mengamankan perbaikan jalan, hingga puncaknya pada 6  Desember 2017. 

Mesin-mesin ekskavator datang meratakan separuh rumah-rumah dan juga akses jalan setapak warga Tamansari. Aparat sebagai perpanjangan tangan Pemkot Bandung, bersama dengan preman, merepresi warga Tamansari dan massa solidaritas. Hal yang dilakukan Pemkot Bandung sama artinya dengan tidak mengormati proses hukum yang saat itu sedang berlangsung di PTUN.

Perampasan Ruang Hidup dan Pelanggaran HAM

Sejak awal digulirkannya proyek Rudet Tamansari yang penuh tipu daya ini, tak terhitung berapa kali kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga dan massa solidaritas. Termasuk kemarin, 12 Desember 2019, ketika bentrokan terjadi.

Rifqi Zulfikar, perwakilan dari LBH Bandung, mengatakan bahwa penggusuran ini sudah salah prosedur. Selain karena warga masih menggugat di PTUN, juga karena landasan hukum yang tidak jelas dari penggusuran paksa yang dilakukan aparat Satpol PP tersebut.

Pemkot Bandung, sampai saat ini, belum bisa menunjukan bukti kuat—seperti sertifikat kepemilikan tanah atau hak guna lahan—untuk melandasi tindakan penggusuran paksa yang dilakukan kepada warga Tamansari. Hal ini membuktikan bahwa sejatinya Pemkot Bandung melalukan tindakan yang menyalahi aturan dan kemanusiaan, perampasan atas ruang hidup.

Tidak sampai di sana, kebrutalan aparat memainkan seni pengeroyokan terekam dengan baik melalui beberapa video yang bertebaran di media sosial, khususnya Instagram. 

Selain dari seorang lelaki yang berhadapan dengan belasan pentungan dan tendangan polisi karena ditarik oleh oknum tentara, ada juga Satria, salah seorang putra warga Tamansari yang masih duduk di bangku SMP, yang tidak luput menjadi keganasan aparat keamanan. Seolah-olah menegaskan bahwa aparat hanya peduli pada perintah atasan, tidak peduli anak di bawah umur yang menjadi korban.

Kebrutalan aparat makin tak terkendali, gas air mata dilemparkan ke kerumunan warga dan anak-anaknya yang sedang mengungsi di masjid. Seni pelemparan batu ala anak STM ketika sedang tawuran juga dengan baik dipraktikkan oleh aparat keamanan. Bedanya, mereka melempar batu-batu tersebut ke warga Tamansari dan massa solidaritas kepada manusia yang seharusnya mereka lindungi.

Barang-barang berharga di rumah warga diangkut secara paksa dan dibawa entah ke mana. Belakangan, diketahui barang-barang mereka dibawa menuju ke Rusun Rancacili, tempat relokasi sementara warga Tamansari. 

Bahkan, ketika azan berkumandang, tidak juga menghentikan keangkuhan aparat dan mesin ekskavatornya. Semua demi mimpi Pemkot Bandung. Bahkan, jika itu harus melanggar sesuatu nilai paling dasar dalam manusia: hak asasi.

Sebuah ironi, Kota Bandung yang dua hari sebelumnya dinobatkan sebagai kota peduli HAM oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kemenkumham RI, Mualimin Abdi, dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, malah menjadi kota yang menyaksikan tangisan dan teriakan pilu warga Tamansari yang kehilangan hak-haknya sebagai manusia.

Lantang suara ekskavator dan adegan sepasukan manusia berbaju hijau memainkan akrobat bela diri jalanan kepada rakyat menjadi tanda gagalnya Kota Bandung menjadi kota peduli HAM, hanya dua hari setelah penobatannya