AIMEP (The Australia-Indonesia Muslim Exchange Program) adalah program pertukaran tokoh muda Muslim di Australia dan Indonesia. Diselenggarakan oleh Instutite Australia-Indonesia dan Universitas Paramadina, program internasional itu menerbangkan 10 figur belia Muslim Indonesia ke Australia, dan mengutus 5 pemuka yuwana Muslim Australia ke Indonesia setiap tahun. 

Untuk bisa mengikuti program yang dihelat sejak tahun 2002 itu, para peserta melalui proses seleksi. Seleksi program yang telah menghasilkan alumni yang semakin hebat dalam berkiprah di masyarakat itu utamanya ada dua: seleksi di ranah berkas dan seleksi berbentuk wawancara.

Dokumen yang harus disiapkan calon peserta program AIMEP adalah: (1) foto pribadi satu tahun terakhir yang jelas, (2) KTP yang menunjukkan berumur minimal 23 tahun dan maksimal 40 tahun, (3) surat keterangan dari organisasi keislaman tentang  posisi pendaftar di organisasi itu, (4) dua hingga tiga surat rekomendasi dari tokoh atau organisasi yang menyatakan pendaftar layak mengikuti AIMEP,

(5) nilai TOEFL minimal 450 atau nilai IELTS minimal 5.0, (6) Curriculum Vitae yang menerangkan pengalaman, pendidikan dan prestasi pelamar, (7) esai tentang motivasi dan tujuan pelamar program itu, dan (8) formulir pendaftaran.    

Bila panitia menyatakan pendaftar itu lulus seleksi administrasi yang deadlinenya bulan Oktober, maka panitia akan mengundangnya untuk diwawancai oleh pihak dari Institute Australia-Indonesia dan pihak dari Universitas Paramadina di bulan November. 

Saya termasuk orang yang beruntung menjadi peserta AIMEP 2019 setelah lolos seleksi admistrasi dan seleksi wawancara itu. Padahal, pendaftar AIMEP 2019 sebanyak 381 orang dari seluruh Indonesia. Hanya 25 orang dari seluruh pendaftar itu yang lolos ke sesi interview. 

Setelah interview, hanya 10 orang yang diberangkatkan ke Australia. Bagaimana saya bisa menyisihkan 371 figur dan menjadi salah satu dari 10 peserta AIMEP  2019? 

Pertama-tama saya membaca hal ihwal tentang AIMEP dan Islam di Australia, baik melalui internet maupun buku. Saya pun senantiasa mengikuti berita di televisi berbahasa Inggris, dan membaca koran-koran berbahasa Inggris mengenai Islam di Indonesia dan Australia. 

Dalam kesendirian, saya menggunakan bahasa Inggris untuk berpikir dan berbicara sendiri tentang respons saya atas informasi yang saya peroleh itu. Kebiasaan itu merupakan modal saya untuk mengisi esai motivasi dan tujuan saya mengikuti AIMEP serta mengikuti sesi wawancara. 

Di esai berjudul “My Background and My Plan in AIMEP 2019”, saya mengungkapkan latar belakang saya sebagai dosen, peneliti, penulis dan penceramah. Saya ceritakan pula pengalaman saya dipilih oleh Goethe Institute untuk terbang ke Jerman mengikuti program Life of Muslim in Germany (LMG) 2018

Saya katakan bahwa saya menulis 17 artikel tentang segala yang saya dapatkan di LMG 2018 itu, dan akan melakukan hal serupa untuk AIMEP 2019. Di esai itu, saya juga tuliskan rencana kegiatan saya di saat dan setelah AIMEP.  

Saat wawancara, apa yang saya tulis di esai itu saya ucapkan di hadapan para pewawancara dalam bahasa Inggris, sesuai permintaan Aan Rukmana sebagai salah satu juri. Ada lima pewancara saya waktu itu. Pertama, Greg Fealy, ketua Institut Australia-Indonesia. 

Kedua, Rowan Gould, manajer program AIMEP. Ketiga, Virginia Hooker, profesor The Australian National University. Keempat, Rita Pranawati, wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kelima, Aan Rukmana, dosen Universitas Paramadina, alumni AIMEP.  

Greg Fealy melihat diriku mewakili tokoh muda Nahdlatul Ulama’ (NU) yang menulis beberapa artikel tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Oleh karena itu, profesor Australia yang pakar membahas Nahdlatul Ulama’ itu bertanya tentang pendapatku tentang demokrasi dan pelarangan HTI. 

Saya katakan bahwa pelarangan itu tidak bertentangan dengan demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan tetap berbatas. Batas kebebasan dalam demokrasi adalah kesepakatan bersama yang berkekuatan hukum, seperti konstitusi.  

Konstitusi Indonesia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan Pancasila yang berbhinneka tunggal ika. HTI menolak esensi konstitusi itu dan berupaya mengubahnya. 

Dengan memperjuangkan terbentuknya khilafah, HTI memasok pembenci Indonesia, yang mudah dipengaruhi untuk bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dan menjadi teroris di mana-mana. HTI, dengan demikian, organisasi berbahaya yang berseberangan dan merongrong Indonesia, sehingga patut untuk dilarang.  

Lagi pula, pelarang Hizbut Tahrir (HT) bukan hanya Indonesia. Negara pengusung demokrasi seperti Jerman saja melarang HT. Jika Indonesia dituduh tidak demokratis karena melarang HT, maka Jerman seharusnya diberi tuduhan yang sama. 

Nyatanya tidak. Sebab, kebebasan dalam demokrasi dibatasi dengan aturan bersama. Siapapun yang melanggar aturan bersama harus ditindak. Penindakan itu tidak bertentangan dengan demokrasi, melainkan memastikan demokrasi tetap berjalan.  

Rowan Gould menindaklanjuti jawabanku itu dengan pertanyaan: “apakah pelarangan pemerintah Indonesia atas HTI efektif menghapus HTI?” Saya menjawab: pelarangan HTI secara legal formal memang tidak otomatis mematikan gerak HTI. 

Sampai sekarang, HTI masih bergerak di bawah tanah. Tapi, tindakan pemerintah Indonesia itu tetap penting, minimal bila dilihat dari sudut pandang kaidah dasar jurisprudensi (ushul fiqh). 

Pertama, ada kaidah berbunyi “hal yang berbahaya harus dihilangkan” (adl-dlararu yuzâlu). HTI itu berbahaya. Jadi, HTI harus dihilangkan. 

Kedua, ada kaidah berbunyi “sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya tidak ditinggalkan semuanya” (mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu)Meski menghapus HTI sampai ke akarnya sulit, melarang HTI secara legal formal bisa mengerem laju keburukannya dari arah atas (negara). Adapun pengerem HTI dari arah bawah (sosial-budaya) adalah para pemikir, penulis, penceramah dan aktivis yang cinta negeri ini dan siap beradu argumen dengan HTI. 

Rita Pranawati dan Virginia Hooker memperhatikan saya sebagai pemikir muda NU yang aktif berdiskusi dengan kyai-kyai NU dengan referensi kitab-kitab kuning dan baru saja menerbitkan buku Fikih Perwalian bersama para kyai muda NU. Oleh karena itu, dua juri perempuan itu bertanya tentang pendapatku mengenai mengawini perempuan yang masih anak-anak (kawin anak).

Dengan tegas, saya katakan bahwa kawin anak bertentangan dengan Al-Quran. Sebab, pernikahan menurut Al-Quran adalah relasi kesalingan antara suami dan istri dalam keluarga yang penuh kasih dan tanggung jawab. Anak perempuan belum bisa bertangjung jawab penuh. 

Memikirkan diri sendiri saya belum becus, apalagi memikirkan suami dan anak. Dengan begitu, kesalingan penuh tanggung jawab tak terpenuhi di kawin anak. Padahal, kesalingan itu idealitas pernikahan versi Al-Quran. Oleh karena itu, kawin anak bertolak belakang dengan Al-Quran.  

Usai menghadapi wawancara intensif di pertengahan bulan November itu, saya menunggu pengumaman satu bulan setengah. Pertengahan Januari, pengumuman muncul, dan saya mendapat anugerah menjadi peserta AIMEP 2019 yang akan berangkat ke Austraia antara bulan April dan Juni.  

Berdasarkan pengalaman itu, tips saya untuk pendaftar AIMEP mendatang adalah: (1) Ikuti informasi di Facebook AIMEP dan website Universitas Paramadina terutama antara bulan Agustus dan Oktober. (2) Pastikan Anda memenuhi syarat-syarat dasar terkait dengan berkas. (3) Aktiflah di bidang keislaman. (4) Tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan pengetahuan tentang isu-isu keislaman. 

Bila Anda memenuhi syarat, memperhatikan pengalaman saya dan menjalani tips-tips tersebut, kemungkinan besar Anda akan menjadi salah satu peserta AIMEP tahun depan.