2 bulan lalu · 3808 view · 5 menit baca · Politik 77139_80705.jpg
Pxhere

AI dan Demokrasi Kita

Jika demokrasi adalah sesosok manusia, maka kondisinya saat ini tengah sekarat. Dunia menyaksikan secara gamblang kebangkitan populisme sayap kanan dan polarisasi politik yang tajam.

“Penyebab pergeseran politik ini kompleks,” tulis Yuval Noah Harari di The Atlantis. “Namun, tampaknya penyebab pergeseran itu,” lanjutnya, “berkaitan dengan perkembangan teknologi sekarang ini.”

Fenomena seperti itu terjadi bukan saja di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, akan tetapi juga di negeri kita: Indonesia – negara yang sebentar lagi memilih presiden dan wakil presiden.

Jika Harari menyebutkan pernyataan itu di awal 1990-an sampai pertengahan 2000-an, maka ia tentu saja menjadi bahan lelucon. Saat itu, internet merupakan salah satu instrumen pendukung proses demokratisasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Anders Uhlin dalam Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia mencatat, organisasi prodemokrasi, seperti INFID, PIJAR, Tempo, dan PRD, sudah menggunakan surat elektronik dan internet sejak awal 1990-an untuk menyebarkan ide demokrasi.

Namun, belakangan ini, internet dan media sosial menunjukkan sisi kelam masa depan demokrasi kita. Jagat media sosial dibanjiri kabar bohong, rumor, dan ujaran kebencian. Bahkan, berita palsu lebih banyak dijadikan rujukan dan dibagikan dibandingkan berita media arus utama.

Cita-cita Keadilan Sosial

Keberlimpahruahan informasi yang kita alami saat di media sosial ternyata bukan satu-satunya yang mengancam demokrasi. Bagi Harari, ancaman paling serius terhadap demokrasi justru datang dari perkembangan Artificial Intelligence (AI).

Pada matra ekonomi, profesor Universitas Hebrew itu memprediksi AI bakal menggusur manusia dari pasar kerja, termasuk jenis pekerjaan yang memerlukan kecerdasan tinggi dan kreativitas.

Jika mengikuti jalan berpikir Harari, realitas Indonesia dewasa ini tidak imun dari perubahan pasar kerja akibat perkembangan AI. Harus diakui, AI baru memasuki tahap permulaan di negeri ini, tetapi ancaman AI terhadap pasar kerja bukanlah sekadar isapan jempol belaka.

Pada 2016, ILO menyebutkan, 64 persen pekerja industri tekstil di Indonesia sangat potensial digusur AI. Meskipun tidak menyebutkan kapan itu akan terjadi sepenuhnya, temuan tersebut memperingatkan bahwa pergeseran di sektor ketenagakerjaan sedang berlangsung.


Dalam skenario terbaik, jenis pekerjaan baru kemungkinan bisa tercipta dari perkembangan AI di Indonesia. Namun, tidak ada jaminan skenario itu dapat terwujud. Apalagi, saat ini struktur demografi kita didominasi oleh anak muda. Artinya, jumlah angkatan kerja bakal bertambah banyak di masa depan.

Di tengah persoalan itu, pengusaha yang memanfaatkan AI sejatinya meraup keuntungan paling banyak. Akumulasi kapital makin terpusat di tangan pengusaha yang mengembangkan atau menggunakan AI di negeri ini ataupun di Silicon Valley, AS.

Saat ini saja, persoalan ketimpangan sosial sudah sangat mengkhawatirkan. Pada 2017, misalnya, laporan INFID dan Oxfam Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6 terburuk di dunia dalam tingkat distribusi kekayaan. Satu persen individu terkaya dari seluruh penduduk mengontrol 49 persen total kekayaan populasi.

Angka tersebut kemungkinan besar akan makin memprihatinkan seiring dengan perkembangan AI di sektor ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, perkembangan AI dan pergeseran di sektor ketenagakerjaan sangat potensial berdampak negatif terhadap cita-cita mewujudkan keadilan sosial di negeri ini.

Memang, kita bisa mendesak pemerintah untuk menetapkan pajak progresif kepada perusahaan yang mengembangkan AI atau memanfaatkan AI di Indonesia. Dengan begitu, pemerintah bisa mereduksi ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Namun, seperti kata Harari dalam 21 Lessons: 21 Adab untuk Abad ke-21, para pemilih Amerika tidak akan sudi jika pajak dari perusahaan teknologi di negeri Paman Sam digunakan untuk mendukung orang-orang yang tertinggal di negara berkembang. Jadi, ketimpangan sosial antarnegara justru lebih mengerikan dibandingkan ketimpangan sosial di dalam negeri.

Seiring makin sulitnya mewujudkan keadilan sosial, sangat potensial pemilih di negeri ini memberikan dukungan atau suara pada politisi kacangan – politisi jenis ini menggunakan isu agama, kebencian pada yang berbeda, dan solusi palsu terhadap persoalan ketimpangan sosial. Sebab, “pemilu dan referendum bukan tentang apa yang kita pikirkan. Mereka tentang apa yang kita rasakan,” tulis Harari.

Melanggengkan Kediktatoran

Selama ini, demokrasi dipercaya cepat atau lambat akan menggantikan otoritarianisme. Dalam sistem demokrasi, rakyat dianggap tidak akan memberontak dirinya sendiri. Pada titik ini, demokrasi memberikan ruang pada bekerjanya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat itu sendiri.  

Namun, bagi Harari, pemimpin otoriter bisa melanggengkan kekuasaannya dengan menggunakan AI, dan tampaknya tidak ada jaminan demokrasi akan menggantikannya.


Pasalnya, AI dapat membuat sistem informasi yang terpusat, dan pemerintah otoriter bisa menggunakannya untuk mengontrol warga negaranya. “... ia (baca: diktator) dapat membuat mereka (baca: warga negara) mencintainya dan membenci lawan-lawannya,” tambahnya.

Dari pernyataan Harari itu, AI bukan tidak mungkin pula mengubah sistem demokrasi menjadi otoritarianisme. Jika politisi kacangan yang terpilih di negeri ini begitu bernafsu menjadi seorang diktator, maka AI adalah instrumen yang paling tepat untuk mewujudkannya. Dengan AI, ia bisa mengontrol pikiran, laku, bahkan emosi kita sebagai warga negara.

Memang, Indonesia masih belum terlibat dalam pengembangan AI sebagai alat pengawasan, tetapi politisi kacangan tersebut bukan tidak mungkin membeli alat seperti itu dari sejumlah negara, termasuk negara demokratis, yang kini getol mengembangkan AI sebagai instrumen pengawasan.

Jalan Keluar

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, kerja sama multiaktor di Indonesia sangat krusial untuk menciptakan komitmen, dan memastikan pemanfaatan AI tidak mengabaikan nasib orang-orang yang ketinggalan barisan. Ada sejumlah usulan yang bisa ditindaklanjuti.

Pertama, mengembangkan sistem pendidikan dan kurikulum yang menekankan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kewirausahaan. Sistem dan kurikulum seperti itu dapat mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan pasar kerja di masa depan.

Di samping itu, sistem pendidikan dan kurikulum juga tidak menegasikan aspek kesadaran manusia. Seperti disebutkan Harari, investasi pada kesadaran manusia bukan saja untuk mengetahui potensi manusia, akan tetapi juga mencegah kerakusan dan kebencian.

Kedua, memberikan pelatihan kepada pekerja yang potensial tergusur AI. Pemerintah bisa menggandeng pengusaha atau perusahaan dan serikat pekerja untuk memberikan pelatihan keterampilan yang kemungkinan lebih kecil tergusur AI. Dengan begitu, tenaga kerja tersebut bisa beralih pekerjaan di tengah ancaman AI di sektor ketenagakerjaan.

Ketiga, pemerintah dapat menyediakan pendapatan dasar universal kepada orang miskin dan orang yang kehilangan pekerjaan dari perkembangan AI. Tentu saja, ikhtiar tersebut dapat direalisasikan dengan menetapkan pajak progresif kepada pengusaha dan perusahaan. Pengusaha juga sudah seharusnya sadar bahwa bisnis mereka sejatinya tidak akan bisa tumbuh di tengah masyarakat yang ‘sakit’.

Keempat, regulasi terhadap kepemilikan data. Bagi Harari, untuk mencegah dominasi perusahaan teknologi, regulasi terhadap kepemilikan data tidak bisa ditawar lagi. 


Memang, intervensi pemerintah melalui regulasi bisa menekan kekuatan perusahaan. Namun, lanjut Harari, campur tangan pemerintah pada persoalan itu sejatinya memindahkan kepemilikan data dari perusahaan kepada pemerintah. Sementara itu, kepemilikan pribadi atas data sendiri masih sangat samar, seperti apa teknis pelaksanaannya.

Di tengah problem pelik itu, Harari menyarankan sejumlah profesi, seperti pengacara, politisi, filsuf, dan penyair, untuk terlibat dalam memikirkan bagaimana mekanisme mengatur kepemilikan data.  

Harus diakui, realisasi terhadap berbagai usulan itu tidaklah mudah. Meskipun begitu, para demokrat sudah seharusnya optimis dalam menghadapi ancaman AI. Walaupun menyimpan potensi menuju ke arah lebih buruk, hanya dengan demokrasi perubahan bagi kehidupan manusia ke arah yang lebih baik memungkinkan terjadi.

Artikel Terkait