2 tahun lalu · 5251 view · 4 min baca · Politik 123236020161027-114051780x390.jpg
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Plt Gubernur DKI Jakarta saat melepas keberangkatan marbut masjid untuk umrah - megapolitan.kompas.com

Ahok Tidak Menista, Justru Banyak Beramal untuk Warga Beragama

Frasa “penistaan agama” masih sangat identik dan lekat pada diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terlihat dari sejumlah aksi penolakan atas dirinya, frasa tersebut selalu bergaung, diteriakkan lantang dengan spanduk-spanduk pendukungnya yang terpampang.

Mengapa frasa tersebut masih erat seolah tak mau lepas? Padahal sudah banyak pihak yang memberi klarifikasi. Bahwa tindak penistaan agama sama sekali tidak dilakukan oleh Ahok. Justru, yang banyak terlihat dari kinerjanya adalah beramal untuk warga beragama. Tindakan beramal inilah yang menjadi bagian dari hampir keseluruhan program kerja sang petahana.

Ahok Tidak Menista Agama

Menurut Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, pernyataan Ahok di Pulau Seribu pada 27 September 2016 silam, bukanlah pernyataan bernada penistaan. Dalam rangkaian katanya-katanya, jangan mau dibohongi pake al-Maidah 51, tergambar jelas bahwa Ahok justru hendak membersihkan ayat suci Tuhan. Ia ingin melepas jerat itu dari upaya penyalahgunaan (politisasi agama) yang orang atau politisi sering lakukan hanya demi meraup dan mempengaruhi pilihan serta sikap politik orang lain.

Salahkah kalau Ahok menyeru kepada seluruh politisi untuk tidak menggunakan ayat-ayat suci Tuhan dalam kegiatan politik?

Tapi apa mau dikata. Karena hasil rekayasa, Ahok terpaksa harus menerima statusnya sebagai “tersangka” penistaan agama. Ya, seperti yang Ahok himbau sendiri kepada para pendukung dan simpatisannya, apa pun itu, hasil dari proses hukum harus tetap diterima secara lapang dan mesti diapresiasi. Kalau kita benar, meminjam pesan ibunya Ahok, Tuhan pasti dengar doa kita. Dan di mana-mana, kalau kata Pram, yang benar saja yang pasti akan menang.

Di wilayah hukum sendiri, oleh karena Ahok terlanjur berstatus tersangka karena dorongan kekuatan massa, Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, memberi nada keyakinan bahwa jika polisi objektif dan independen dalam menangani kasus ini, maka bukan hak mustahil bahwa Ahok bisa diloloskan. Pasalnya, bagi Hasani, apa yang diucapkan Ahok tidaklah memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam norma hukum yang mengatur tentang penistaan agama.

Dalam wawancaranya, Hasani menilai bahwa ada dua norma hukum yang biasa digunakan jika terdapat kasus dugaan penistaan agama. Norma tersebut adalah Pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No. 1/1965).

Lebih daripada itu, Hasani juga menilai bahwa tidak ada “niat jahat” dari Ahok untuk melakukan penistaan agama. Niat atau mens rea ini jelas merupakan salah satu hal penting untuk memastikan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak.

Terkait hal tersebut, hal senada juga diungkapkan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah Banten, Dr. Neng Dara Affiah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi. Menurutnya, Ahok sama sekali tidak menistakan agama (Islam). Justru Ahok telah menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama ini.

“Motivasinya, niatnya tidak ada, bahkan pernyataannya pun tidak ada. Yang ada adalah upaya mempolitisasi, menghadang (pencalonan Ahok di Pilkada DKI) dengan tagline penistaan agama.”

Dan secara lembaga, AMSIK tegas menyatakan bahwa Ahok adalah korban kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama. Ahok adalah korban dari upaya fitnah dan pemelintiran yang dilakukan oleh orang yang bermaksud jahat padanya, dan korban penggunaan Pasal 156a yang termasuk “pasal karet” yang bisa ditarik-tarik buat menjerat sesuai kepentingan penguasa dan pihak yang mengakui mayoritas.

Ahok Justru Lebih Banyak Beramal

Mengetahui hal ini, justru pertanyaan besar akan terbesit bahwa benarkah Ahok melakukan penistaan agama (Islam)? Kalau memang benar, Ahok membenci Islam dan penganutnya, mengapa dia justru lebih banyak beramal untuk kepentingan warga beragama, dalam hal ini umat Islam?

Lihat misalnya tulisan Nong Darol Mahmada. Dalam Ahok Pemimpin yang Islami, setidaknya ada 17 (tujuhbelas) daftar prestasi Ahok yang sudah terbukti bermanfaat langsung kepada umat Islam.

Mulai dari pembangunan dan revitalisasi masjid-masjid di rusun-rusun warga; pembangunan mushollah di berbagai Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA); pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar-pelajar di sekolah-sekolah Islam dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi penerima KJP; dan mengumrohkan para marbut (penjaga masjid/mushollah) dan kuncen (penjaga makam) setiap dua bulan sekali.

Selain itu, Ahok juga memberi gaji sesuai Upah Minimum Povinsi (UMP) bagi para juara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ); memberi diskon besar-besara bagi para pemegang KJP di bulan Ramadhan; mengapresiasi para guru mengaji dengan gaji sesuai UMR DKI; serta menutup tempat-tempat yang bagi umat Islam anggap sebagai tempat maksiat, seperti prostitusi dan tempat perdagangan manusia.

Bukti lain bahwa Ahok gemar beramal kepada umat Islam ini bisa kita lihat dari kesaksian teman lamanya, Gus Sholeh, saat di Belitung Timur dulu. Dari kesaksiannya, terungkap bahwa Ahok ternyata menepati janji untuk membangun pesantren 20 hektare jika dirinya terpilih sebagai Bupati Belitung Timur.

Melihat ketulusan Ahok terhadap umat Islam ini, tentu kita akan sangat heran jika ada tuduhan Ahok menistakan agama Islam. Sebab apa yang disaksikan sendiri oleh Gus Sholeh, Ahok beserta keluarga besarnya justru memperlakukan agama lain tanpa membeda-bedakan.

Dari daftar prestasi di atas, masih mungkinkah bagi kita untuk tidak menyebut Ahok sebagai pemimpin yang islami? Ya, meski predikat ini tidak melulu harus kita nilai dari program kerja yang hanya menguntungkan warga beragama Islam saja, tapi juga mayoritas masyarakat DKI, apa pun agama dan kepercayaannya. Dan sebagai pemimpin yang islami, mungkinkah Ahok melakukan tindakan tercela berupa penistaan agama? Wallahualam.

Artikel Terkait