Lazimnya, sebuah pemerintahan akan sangat terhormat ketika tidak terlibat dalam konflik antarkepentingan secara vertikal maupun horizontal. 

Namun dewasa ini, Indonesia yang merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia akan sangat mudah terpengaruh dengan fenomena tersebut. Di samping kekuatan penguasa masih kompromistik dan mementingkan keberlangsungan hubungan baik, meskipun pada akhirnya bertentangan dengan kaidah konstitusi.

Memang tidak dapat dimungkiri, kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi pun kadang menjadi senjata ampuh untuk memperkuat posisi agar tidak seolah-olah didiskriminasikan oleh supremasi hukum.

Indonesia juga mempunyai sejarah mengenai hal tersebut. Konsistensi pembuat, pelaksana, dan pengawas kebijakan di negeri ini sangat inkonstitusional serta masih kompromistik menciptakan secara simultan kejahatan politik.

Maladaptif politik ini membuat Indonesia sangat tertinggal jauh sampai sekarang, kurang kompetitif dan masih berkembang dibandingkan negara-negara demokrasi maju dan besar lainnya.

Ternyata keberhasilan Indonesia dalam menciptakan iklim demokrasi tidak menjamin kesuksesan dalam sektor krusial misalnya hukum, ekonomi maupun sosial dan budayanya.

Beberapa hal yang menjadi kekurangan Indonesia misalnya penegakkan hukum masih belum menghancurkan korupsi sebagai kejahatan politik era ini atau persoalan sosial masih melakukan pendekatan pembangunan infrastruktur fisik ketimbang infrastruktrur manusianya.

Semua sepakat ketika Presiden Joko Widodo mempropagandakan Revolusi Mental, namun realitanya sedikit mengalami kemandekan.

Penilaian ini pun muncul ketika salah satu Hakim Konstitusi RI periode sekarang yakni Patrialis Akbar diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lagi-lagi melalui operasi tangkap tangan.

Patrialis Akbar adalah mantan Menteri Hukum dan Hak Azasi era Pemerintahan Pak SBY, sekarang ia memiliki akses sebagai penduduk di hotel prodeo.

Ironisnya, pejabat publik lainnya mengalami hal yang sama sebelumnya yakni OTTnya Bupati Klaten. Masalah lainnya adalah terlibatnya Bupati Katingan dalam kasus asusila dengan selingkuhannya. Apalagi kasus penistaan Pancasila dan Bung Karno yang menyeret Rizieq Shihab. Berarti Indonesia belum selesai berbicara mengenai restorasi pada setiap sektor.

Tapi keoptimisan mengenai Indonesia maju dan sejajar dengan negara maju lainnya pastinya akan menjadi antitesa akan keterbelakangan yang dialami selama ini.

Indonesia mungkin secara perlahan akan mengalami fase Indonesia Hebat ketika para gurita politik dilokalisir paksa oleh penguasa yang sangat kontradiktif dengan perilaku inkonstitusional.

Tentunya ketegasan penguasa sangatlah berpengaruh untuk menyingkirkan para pelanggar hukum di negeri ini.

Untuk kemudian menjadi evaluasi di negeri ini. Maka penguasa yang sedang berada di istana saat ini pula berupaya agresif hingga mendorong fenomena Ahok merusak pintu kebobrokan elit yang selama ini bertengger nyaman dan hanya memelas kepada publik seolah tidak memiliki rekam jejak gagal hukum.

Sampai gerakan politik dan usaha menyingkirkan Ahok pun dilakukan karena terindikasi beliau dipersiapkan oleh istana untuk melakukan manuver politik terhadap lawan menjelang Pilpres 2019.

Bahkan istana pun mendukung Ahok mengotak-atik gurita politik dengan menyeret beberapa oknum yang potensial memiliki kedekatan dengan oposisi sebagai alat transaksi politik jika pada waktunya dibutuhkan.

Hal ini menjadi bukti bahwa istana sangat antusias untuk memberikan ruang pertarungan sengit hingga nantinya gurita politik terseok-seok keluar dari sarangnya.

Karena gurita politik ini sangat tahu dan mengerti bahwa Ahok adalah alat untuk membunuhnya. Tidak segan-segan untuk menghapus skenario busuknya terhadap Indonesia. Dan akan merusak tatanan korupsi di negeri ini.

Inilah keberhasilan istana sebagai pemegang kendali bangsa dan negara. Melihat secara komprehensif siapa yang layak sebagai petarung ulung menghadapi gurita politik. Ahok dipilih karena gemar menyingkirkan sikap oportunis birokrat, perilaku korup dan tidak kompromi terhadap pelanggar konstitusi.

Istana jelas sangat menyukai tokoh ini. Bisa jadi istana telah mempersiapkan amunisi untuk melakukan serangan balik bilamana Ahok digagalkan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Sangat jelas spekulasi ini terbentuk berhubung Ahok juga sangat dekat dengan Jokowi, pernah bekerja untuk DKI, didukung oleh partai penguasa dan dipasangkan oleh kader banteng tersebut. Banyak yang menyangka Ahok sedang berdiri sendiri tapi ingat beliau sangat memahami konstelasi saat ini.

DKI Jakarta sangat ideal dijadikan laboratorium manuver politik nasional karena secara geopolitik memiliki nilai pertarungan berkelas. Namun Ahok yang menghantam berbagai gerbong politik ini dan tak kenal lelah mengkampanyekan perubahan akan sangat diperhitungkan oleh berbagai pihak.

Ahok adalah manifestasi istana yang sudah geram dengan sandiwara politik sang gurita satu dekade. Hingga apapun yang terjadi istana telah pasang badan untuk tokoh sekelas ini.

Lalu kenapa gurita politik adalah target istana untuk dilumpuhkan dan dimusnahkan? Mari kita menyimak sedikit karakter dari gurita politik ini.

Pertama, Dia adalah perwakilan koruptor yang sedang memainkan peran sebagai tokoh protagonis politik dan telah menghasilkan alunan komunikasi politik melankolis sebagai karakternya.

Kedua, Dia adalah perwakilan kekuatan yang telah habis masanya namun sedikit baper jika melihat penguasa sedang gencar-gencarnya merekonstruksi pembangunan Indonesia secara masif dan sistematis.

Barangkali agak sedikit tersinggung karena jika dibandingkan pada saat diberikan kesempatan memimpin, proyek-proyek berkelanjutan bangsa ini sedikit mandek bahkan berakhir pada kasus korupsi.

Ketiga, Dia adalah perwakilan kekesalan kepada penguasa saat ini karena proyek dinastinya pada bidang perminyakan di Indonesia ini dihentikan berhubung sangat tidak bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini.

Mungkin inilah juga salah satu bentuk perlawanan terhadap rezim yang hanya mementingkan perut sendiri sedangkan rakyat pun makin dirugikan.

Keempat, katanya dia sudah ikut amnesti pajak dengan melaporkan hanya 10 persen dari akumulasi kekayaannya. Padahal dia sudah menampung hingga ratusan triliun dimasa pengabdian.

Dan untuk mempertahankan agar tidak terjadi penyidikan berkelanjutan, dia memasang badan untuk kerabatnya agar memenangkan pemetaan politik Indonesia melalui Pilkada DKI Jakarta.

Kelima, saat ini dia sedikit kocar-kacir hingga berusaha bertemu dengan penguasa, mencari dukungan agar rakyat tidak melihat dia sebagai tokoh antagonis yang berpura-pura menjadi orang yang tertuding keliru.

Penguasa hanya merespon santai karena inilah buktinya dia memang menjadi sasaran untuk disingkirkan agar tidak lagi berkuasa di Indonesia.

Keenam, Ahok sedang head to head dengan kerabatnya oleh karena berhadapan langsung dengan alat istana dan dia pun makin yakin sedang terdesak serta berusaha melakukan konferensi pers dalam rangka menciptakan antitesa tentang kezalimannya selama satu dekade dan seolah tak terlibat dalam pengeluaran fatwa MUI, Aksi 411, Aksi 212 dan aksi-aksi nasi bungkus lainnya sebagai perlawanan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu.

Jadi andaikata Ahok tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta maka yang terjadi adalah Istana akan menyerang secara terbuka sang gurita melalui kekuatan hukum dan bisa jadi Presiden Joko Widodo akan turun menghancurkannya. Semuanya ini dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia. Begitulah kira-kira.