Aktivis
2 bulan lalu · 956 view · 3 menit baca · Politik 24839_24776.jpg
Tribunnews

Ahok, Rocky Gerung, dan Pincangnya Pasal Penodaan Agama

Sekitar dua tahunan lalu, publik digegerkan dengan permasalahan hukum yang menyeret nama Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok. Saat itu, Ahok dijatuhi hukuman penjara kurang lebih dua tahun dan terkena delik penodaan agama, suatu pasal yang sebenarnya mengandung masalah serius.

Mengapa demikian? Karena dalam pasal penodaan agama tersebut tidak ada indikator yang jelas dan sangat rawan menjadi suatu komoditas politik.

Oleh sebab itu, kita bisa menyebut pasal tersebut sebagai pasal karet. Kita bisa menyebut yang diucapkan oleh Ahok saat itu bukanlah suatu ucapan bijak, tetapi secara teoretis, kritikan Ahok terhadap instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik dalam sebuah negara demokrasi, bukanlah suatu hal yang salah.

Akan tetapi, ya seperti yang kita tahu dan penulis ungkapkan sebelumnya, Ahok terkena bui selama dua tahun. Penting menjadi pertanyaan kita bersama, lalu bagaimana dengan orang-orang yang bisa begitu saja mengkritisi agama lain, semisal mengkritik konsep trinitas dalam teologi Kristiani?

Mungkin ada yang beranggapan bahwa saya berpendapat seperti itu karena suatu preferensi politik. Saya tegaskan, tidak sama sekali!

Saya tidak membela Ahok, tapi yang saya bela adalah akal sehat. Pijakan saya adalah seperti yang diungkapkan oleh Pram bahwa seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan.

Tentunya jika hanya karena preferensi politik ataupun suatu afiliasi politik, akhir-akhir ini saya pasti gembira ketika mengetahui pasal penodaan agama ini bisa menyasar ke seorang Rocky Gerung. Kembali saya tegaskan, saya tak bela Rocky Gerung, karena yang saya bela adalah akal sehat.

Bagi saya, seorang Rocky Gerung ketika mengatakan kitab suci adalah fiksi bukanlah hal yang pantas terkena delik. Sungguh, itu mencederai akal sehat dan orang yang melaporkannya adalah orang yang pincang dalam bernalar, tak memahami esensi dalam berdemokrasi.

Permasalahan Rocky ini mencuat bermula dari pernyataannya dalam sebuah edisi di ILC. Rocky mengatakan yang intinya bahwa jika ia mendefinisikan fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu fiksi, karena kitab suci membicarakan sesuatu yang belum tiba, telos di ujung, eskatalogis, dan itu yang menuntun kita.

Di lain kesempatan, Rocky menjelaskan bahwa dalam ucapannya tersebut, ada kata “jika saya definisikan”, maka jika orang tidak menyepakati definisinya tentang fiksi, maka dengan sendirinya ungkapan kitab suci itu fiksi tidak berlaku.

Untuk itu, kita perlu memahami konteks kalimat yang ducapkan oleh Rocky Gerung. Saya sendiri masih menemukan kontradiksi atas apa yang diucapkan oleh Rocky saat itu, tetapi tidak akan saya bahas lebih lanjut, karena yang saya tekankan adalah kemerdekaan berpikir, tak perlu delik untuk mengadili logika.

Terlepas sikap kita setuju atau tidak terhadap ungkapan Rocky, semestinya hal itu kita lemparkan dalam debat akademik, kita bahas dan debatkan itu dalam filsafat bahasa. Setiap argumen yang mempunyai landasan itu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, kasus hukum Rocky bisa semakin membawa preseden buruk bagi kehidupan demokrasi kita.

Masyarakat kita perlu suatu edukasi politik yang baik. Tentu pelaporan terhadap Rocky Gerung ini bisa meninggalkan kesan kepada publik bahwa ada motif politik di belakangnya, bisa menimbulkan persepsi ini bagian dari ajang balas dendam politik. Hal tersebut bisa semakin mengacaukan ruang publik kita.

Padahal Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang sudah barang tentu mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat maupun kebebasan berpikir. Konsekuensi dari hal tersebut, yakni kita pun harus menerima dan berlapang dada adanya keberagaman, termasuk keberagaman ide dan gagasan. 

Untuk itu, semestinya menjadi sebuah kesadaran bagi kita semua bahwa logika harus dilawan dengan logika; tak menyepakati suatu argumen, lawan dengan argumen lagi.

Hal senada diungkapkan juga oleh Dedi Mulyadi, Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Dedi tidak menyepakati budaya saling lapor karena perbedaan gagasan yang sifatnya intelektual. Bagi Dedi, kriminalisasi ide atau gagasan hanya akan membangkrutkan khasanah intelektual (Kompas).

Terlebih lagi, sekali lagi, pasal yang mengancam Rocky ini bermasalah dan kita bisa sebut pasal karet. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia mengatakan bahwa pasal penodaan agama tidak sesuai dengan hukum internasional dan konstitusi kita. Untuk itu, sudah selayaknya pasal tersebut bisa diuji kembali.

Hal tak berbeda jauh diungkapkan oleh Ismail Hasani, Direktur Riset SETARA Institute. Ismail menilai bahwa pasal penodaan agama tidak mempunyai tolok ukur yang jelas. Seseorang bisa dilaporkan menodai atau menista agama apabila ada orang lain atau kelompok yang tersinggung atas sikap atau ucapan  seseorang (Kompas).

Akan tetapi, tak ada ukuran jelas soal batasan tersinggung yang bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus penodaan agama. Ia menambahkan, pasal tersebut tergolong violence by law. Di banyak kasus penodaan agama, disertai dengan tekanan massa, ada mabokrasi.