Pengusaha
2 tahun lalu · 259 view · 4 menit baca · Politik 39508.jpg
https://www.harianpijar.com

Ahok Mesti Bebas Demi Keadilan

Sidang Ke-16 Penistaan Agama

Total Ahok sudah menjalani 16 sidang atas kasus penodaan agama di tengah kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, tidak ada satu pun pernyataan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mampu membuktikan bahwa Ahok terbukti bersalah, dan karenanya Ahok mesti bebas demi keadilan.

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Ahok hingga sidang ke-16 membuktikan bahwasanya Ahok tidak bersalah dan dakwaan penodaan agama penuh dengan muatan politis. Tidak seperti saksi dari JPU yang tidak kredibel dan palsu, saksi dari Ahok merupakan saksi fakta dan sangat kredibel serta ahli di bidangnya masing-masing.

Sebelumnya, saksi fakta Ahok, Yulihardi sebagai Lurah Pulau Panggang dan Nurkholis kamerawan Pemprov DKI Jakarta mengaku tidak tahu ada penistaan agama pada pidato Ahok. Saat itu yang dilihatnya tidak ada protes atau kemarahan dari warga Kepulauan Seribu yang hadir. Mereka baru menyadari ketika video penggalan Buni Yani yang sudah diedit transkripnya menjadi viral.

Hal ini juga ditegaskan oleh saksi Risa Permana sebagai ahli Psikologi Sosial bahwa makna tepuk tangan warga saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah bentuk Ahok diterima secara baik oleh warga. Selain itu,tepuk tangan oleh warga merupakan simbol hubungan erat antara Ahok dan warga.

Sedangkan pada sidang ke-15, saksi Ahmad Ishomuddin seorang ahli agama dari PBNU yang kala itu sedang menjabat wakil ketua komisi fatwa MUI mengatakan konteks ayat al-Maidah 51 bukan untuk pemilihan pemimpin apalagi gubernur, melainkan konteksnya adalah peperangan. Pernyataannya tersebut berdasarkan riset atas 30 kitab tafsir dari yang klasik sampai kontemporer.

Belum lagi, saksi Rahayu Surtiati seorang ahli bahasa sekaligus Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia yang menyatakan perkataan Ahok “Dibohongi pakai ayat al-Maidah 51” tidak sama sekali berarti al-Maidah berbohong. Justru, perkataan tersebut bermakna al-Maidah dijadikan alat untuk membohongi. Hal ini sangat berkaitan dengan orang yang selama ini menggunakan al-Maidah untuk memenangi pemilihan.

Argumen Ahok Tidak Menista

Tim Kuasa Hukum Ahok tak berhenti menghadirkan saksi yang kredible dalam upayanya ingin membuktikan bahwa kasus yang dialami Ahok adalah murni politik. Tidak tanggung-tanggung 7 saksi dihadirkan pada sidang ke-16 atau sidang dengan agenda mendengarkan saksi yang terakhir.

Diantaranya, ahli bahasa dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Bambang Kaswanti Purwo, ahli Psikologi Sosial Risa Permana Deli, Wakil Ketua Mustasyar Persatuan Tarbiyah Islamiyah Hamka Haq, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020 Masdar Farid Mas'udi, dan dosen Tafsir al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sahiron Syamsuddin. Terakhir, adalah dua ahli hukum pidana yakni Muhammad Hatta dan I Gusti Ketut Ariawan.

Tentang adanya unsur kesengajaan atau tidak, saksi ahli hukum pidana yang tidak masuk dalam Berita Acara Persidangan (BAP), Noor Aziz Said berpendapat Ahok tidak memenuhi unsur kesengajaan. Unsur dimaksudkan agar orang tidak menganut agama yang bersendikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, penggunaan Pasal 156a KUHP sangat tidak logis.

Karena jika ada unsur Ahok membenci dan melakukan penodaan, namun di sisi lain ada unsur Ahok menginginkan suara dan dukungan umat Islam jelas tidak logis. Di samping itu, unsur kesengajaan yang dilakukan Ahok sama sekali tidak ditemukan.

Penggunaa pasal 156a KUHP oleh JPU juga dirasa tidak tepat oleh Ahli Hukum Pidana I Gusti Ketut Ariawan. Seharusnya, kasus penodaan agama Ahok diselesaikan dengan Undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965. Karena jika dilihat dari history pasal 156a KUHP dibuat dalam rangka penyelamatan negara Indonesia dari munculnya aliran kepercayaan yang dianggap membahayakan agama di Indonesia.

Bahkan, Setara Institute menyebutkan bahwa pasal 156a KUHP dan Undang-undang PNPS nomor 1 tahun 1965 merupakan pasal “karet” dan melanggar konsep HAM. Penggunaan pasal ini dalam rangka politisasi agama juga meningkatkan kasus agama, dari 10 kasus sebelum reformasi menjadi 50 kasus setelah reformasi.

Selanjutnya, KH. Masdar Farid Mas’udi yang kapasitasnya sebagai ahli agama berpendapat makna ayat al-Maidah 51 tak dapat dipisahkan dengan ayat al-Mumtahanah 8 yang membahas pemimpin non muslim. Dua ayat tersebut harus dilihat secara holistik atau menyeluruh.

Menurutnya, makna dari ayat 8 Surat al-Mumtahanah adalah yang tidak boleh kita pilih sebagai Auliya’ yang secara nyata memerangi umat Islam dan telah mengusir dari negeri sendiri. Jika hanya sebatas beda agama namun tidak memerangi umat Islam bahkan mengusirnya maka tidak dipermasalahkan.

Fakatanya, meskipun Ahok seorang non-muslim, namun perhatian dan kepeduliannya terhadap umat Islam sangat besar. Banyak sekali marbot masjid dan musala yang diberangkatkan umrah oleh Ahok. Belum lagi, pembangunan masjid yang masif dan mensejahterakan guru ngaji adalah bukti nyata betapa peduli dan perhatiannya terhadap umat Islam.

Selain itu, saksi Hamka Haq yang sekaligus masih menjabat Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia lebih menyalahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena MUI tidak melakukan tabayyun terlebih dahulu kepada Ahok. Di sisi lain, keputusan MUI tentang Ahok menista Islam disebabkan tekanan dari luar dan menganggap Fatwa MUI  tidak berlaku dalam tata hukum Indonesia.

Bebaskan Ahok

Jika kita melihat argumen di atas, maka sudah seharusnya Ahok segera dibebaskan demi hukum dan keadilan. Karena hingga detik ini tidak ada bukti kuat yang dihadirkan JPU di muka persidangan untuk membuktikan Ahok melakukan penistaan agama.

Secara kronologis, kasus ini penuh dengan muatan politis berkaitan dengan Pilkada Jakarta 2017. Sikap yang ditunjukkan warga Pulau Panggang yang hadir saat Ahok pidato tidak mengindikasi apa yang dikatakan Ahok menista Islam. Justru, sambutan hangat dan tepuk tangan yang meriah diberikan warga.

Di sisi lain, pelapor dan saksi yang dihadirkan JPU tidak kredible alias palsu dan berasal dari kelompok atau personal yang selama ini membenci dan memusuhi Ahok. Bahkan, lembaga MUI yang mengeluarkan fatwa Ahok menista Islam telah diketahui banyak mendapat tekanan dari luar.

Hal ini dapat dibuktikan atas dikeluarkannya Ahmad Ishomuddin dari keanggotaan MUI sebagai Wakil Komisi Fatwa MUI setelah menjadi saksi sebagai ahli agama pada persidangan Ahok. Sangat disayangkan, jika MUI sekarang banyak diisi oleh orang-orang yang tidak menerima perbedaan sikap.

Seharusnya, MUI harus lebih mandiri dan lebih bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat. Selain itu, dalam menentukan sikap MUI terlebih dahulu mengikuti aturan yang berlaku meminta tabayyun terhadap Ahok.

 Maka dari itu, segala prasangka dan tuduhan terhadap Ahok harus dihentikan majlis hakim. Selain tidak ada bukti yang kuat untuk menghukum Ahok, perjalanan kasus penistaan agama selama ini sangat nyata penuh muatan politis. Kebebasan Ahok adalah semata-mata untuk keadilan kita semua sebagai warga negara yang dilindungi hukum yang berlaku.

Artikel Terkait