Penulis
2 tahun lalu · 432 view · 4 min baca menit baca · Politik pilkada-dki.jpg

Ahok Megap-Megap, Risma Berspekulasi

Sampai saat ini PDIP belum mengeluarkan rekomendasi calon gubernur di Pilkada Jakarta, mereka masih gamang dalam menentukan calon. Konon katanya, di internal sendiri, PDIP masih terbelah antara mendukung Ahok atau Risma. Sembari menunggu putusan resmi PDIP, yang mungkin akan keluar jelang pendaftaran. Kita mencoba melihat peluang-peluang calon, dengan asumsi PDIP mendukung Risma sebagai calon gubernur DKI.

Sebelum bicara peta kekuatan dan peluang masing-masing  calon, kita juga harus memahami UU yang dipakai dalam menentukan pemenang di Jakarta. Pilkada Jakarta, tidak seperti daerah lain di Indonesia. Penentuan pemenang merujuk UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI.

Dalam UU No 29  Tahun 2007, pasal 11 ayat 1, dinyatakan: “Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih”. Selanjutnya, bila tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilanjutkan pada putaran kedua yang diikuti pemenang satu dan dua (Pasal 11, ayat 2 di UU yang sama)

Selanjutnya, kita mencoba melihat peluang-peluang calon di Pilkada DKI, dengan asumsi 3 calon gubernur yang bertarung: Ahok  didukung Golkar, Nasdem, dan Hanura; Risma yang didukung PDIP, dan Sandiago Uno didukung Gerindra, PKB, dan PKS. Sementara partai yang belum menentukan dukungan akan bergabung di salah satu calon yang ada.

Survey SMRC di bulan Juni 2016, alasan memilih Gubernur di Jakarta: (1) Punya bukti nyata hasil kerjanya (43%), Tegas dan berwibawa (15%), berpengalaman di Pemerintahan (8,4%), dan orangnya perhatian pada rakyat (6,0%). Sementara alasan etnis, agama dan lain-lain di bawah 5%.  

Itu semua ciri khas dari pemilih perkotaan dan kelas menengah yang akan menguntungkan Incumbent bila berhasil kinerjanya. Akan tetapi, pemilih perkotaan itu sangat labil, gampang gamang, dan berpindah pilihan karena akses informasi terkait calon yang begitu cepat diperoleh. Terlebih bila ada calon yang punya keberhasilan yang dianggap sama dengan Incumbent.

Seperti disebutkan di atas, ada 38% pemilih yang memilih karena alasan punya bukti dan hasil kerjanya. Dari alasan terbesar itu, persepsi pemilih yang menganggap Risma punya bukti dan hasil nyata sekitar 45,4%,  hampir sama dengan Ahok (57,4%), sementara Sandiago Uno hanya 3,0%.

Begitu juga alasan “orangnya tegas” Ahok tidak terlalu jauh beda dengan Risma: 19% berbanding 12,7%. Dalam hal pengalaman di pemerintahan, Risma dipersepsikan lebih punya pengalaman (10,9%), sementara Ahok hanya 5,9%. Namun, hanya 8 persen pemilih yang menjadikan alasan ini dalam menentukan pilihan.

Dengan melihat alasan pemilih Jakarta dalam menentukan pilihan, maka Risma lebih punya peluang untuk menambah dukungan dibanding Sandiago Uno. Namun, pada saat bersamaan, situasi itu tentu akan merepotkan Ahok karena keduanya bertempur di ruang pemilih yang sama. 

Selain itu, Ahok masih harus kerepotan mempertahankan pemilih PDIP yang  jumlahnya 83%  dari total pemilih PDIP yang akan memilihnya. Bila PDIP benar-benar mampu mengkonsolidasikan mesin partainya, maka dukungan Ahok berpotensi melemah karena dukungan terbesar Ahok justru datangnya dari pemilih PDIP yang jumlahnya 25,6% dari total pemilih di Jakarta.

Hal lain yang patut tetap diwaspadai Ahok dan Timnya: masalah isu agama dan Etnis. Meski saat ini masih kecil, hanya 12% yang sangat militan dengan pemimpin yang se-agama, tetapi angka tersebut bisa saja bertambah bila melihat tabiat politisi kita yang kerap mengkipasi isu ini. Apalagi dari sisi Partai, sampai saat saya menulis, belum ada Partai yang “berlabel” agama mendukung Ahok.

Satu hal yang bisa menjadi andalan utama Ahok tentu tidak dimiliki Risma dan Sandiago Uno, yakni pemilih yang menginginkan petahana kembali masih di angka 58%, ini tidak lepas dari kepuasan kinerja Ahok yang mencapai 69,7% (Survey SMRC, Juni 2016).

Mungkin bila hanya mengunakan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Ahok berpotensi memenangkan Pilkada. Tetapi, dengan adanya UU No 29 Tahun 2007 tentang DKI sebagai dasar penentuan pememang, maka Ahok dan timnya masih harus berjibaku untuk tetap mempertahankan dan menambah suara dukungan seperti saat ini.

Mempertahankan dukungan bukan hal yang mudah bagi Incumbent. Bila melihat dukungan Ahok di Survey SMRC, dalam simulasi semi terbuka Ahok mendapat dukungan 53%, itu angka yang menurutku sangat kritis bila mengunakan UU tentang DKI sebagai dasar dalam menentukan pemenang.

Juga perlu digaris-bawahi, masih tingginya elektabilitas Ahok, seperti yang terekam dalam survey SMRC itu karena partai-partai besar seperti PDIP, Demokrat, PPP, dan PKS belum mendeklarasikan calon Gubernur yang akan diusung.  Elektabilitas Ahok masih berpotensi turun.

Bila Ahok gagal mempertahankan dukungan tetap berada di angka 50%, Pilkada Jakarta akan berlanjut pada putaran kedua. Dan melihat alasan pemilih dalam menentukan pilihan kemungkinan yang terjadi: pertarungan Ahok versus Risma sebagai pemenang kedua, sementara Sandiago Uno akan kandas pada putaran pertama.

Jika itu yang terjadi, Ahok akan mengalami situasi yang sangat sulit. Momentum politik akan lebih menguntungkan Risma. Ia dan timnya akan lebih bersemangat mengkapitalisasi dukungan. Sementara itu, Ahok dan timnya akan disibukkan menutup titik lemah pada putaran pertama.

Selain itu, Risma akan diuntungkan dengan tambahan waktu dua bulan. Ia lebih punya waktu untuk mensosialisasikan diri dan meyakinkan pemilih. Tambahan waktu dua bulan itu sudah sangat menguntungkan Risma

Juga yang harus diperhatikan potensi perubahan dukungan parpol, khususnya parpol yang sebelumnya mendukung Sandiago Uno. Bila melihat alasan-alasan mereka tidak mendukung Ahok, partai-partai tersebut lebih berpeluang membangun koalisi dengan Risma di putaran kedua.

Selanjutnya, kita akan menyaksikan pertarungan dua profil pemimpin yang relatif sama. Juga persepsi pemilih terhadap keduanya relatif sama. Akan tetapi, Risma akan lebih diuntungkan dari alasan sosiologis (agama dan etnis).

Jika Ahok ingin keluar sebagai pemenang. Hal yang perlu dipikirkan, yakni bagaimana memastikan Pilkada hanya satu putaran saja. Tentunya, untuk mendukung hal tersebut, pilihan wakil yang akan mendampinginya harus memperhatikan aspek agama dan etnis.

Itupun belum cukup, juga harus didukung dengan strategi pemenangan yang benar-benar tepat dan tim yang solid. Juga disaat bersamaan, ia harus tetap memastikan kepuasan publik atas kinerjanya tetap di atas, minimal seperti saat ini (70%).

Mempertahankan kepuasan publik seperti saat ini bukan hal yang mudah bagi Ahok. Karena pada bulan Oktober nanti—ketika KPU resmi menetapkan calon—ia akan otomatis cuti. Masalahnya, belum ada jaminan juga kinerja birokratnya akan tetap terjaga khususnya dalam penanganan peristiwa yang butuh respon cepat, seperti banjir yang masih mengancam Jakarta.

Bila pada akhirnya tetap dua putaran, Ahok dan Risma punya peluang yang sama. Ahok akan megap-megap menghadapi berbagai tekanan, tetapi Risma belum tentu menang. Masih spekulasi.

Hanya satu hal yang pasti, kita akan kehilangan satu di antara dua orang kepala daerah yang terbaik saat ini. Sungguh tragis, dan semoga saja itu tidak terjadi.

Artikel Terkait