Wiraswasta
2 tahun lalu · 1140 view · 5 min baca menit baca · Politik 1712527mega21780x390.jpg
Foto: pemilu-news.com

Ahok, Kuda Troya Megawati dan Kadernya

Kisanak pernah berkunjung ke Perpustakaan Nasional Kepresidenan Bung Karno di Blitar? Berkunjunglah. Perpustakaan tersebut bukanlah perpustakaan yang angker, eksklusif dan hanya dapat dinikmati orang tertentu.

Sebaliknya, perpustakaan yang diresmikan pada 3 Juli 2004 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri itu sangat menyenangkan untuk bermain, belajar, diskusi, serta dapat seutuhnya dinikmati sebagai warisan pemikiran Bung Karno.

Sebagai orang Indonesia, agaknya kita patut berbangga karena menurut beberapa sumber, perpustakaan tersebut tak kalah dengan Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, atau John F. Kennedy Museum and Library yang keduanya berada di Amerika; baik itu arsitekturnya, konsepnya, bahannya, perawatannya, dan lain-lain. Tentu juga, perpustakaan ini adalah destinasi asyik untuk berwisata pustaka.

Perpustakaan tersebut agaknya sangat mewakili isi pikiran Bung Karno dari berbagai sudut. Kesan itu diperdalam dengan adanya patung Bung Karno yang sedang membaca buku, pahatan Gregorius Sidharta. Rasa-rasanya lewat patung tersebut, kita juga dapat ikut merasakan betapa sakitnya seorang Soekarno dengan desah nafasnya dan pergulatan panjang pustakanya demi melahirkan bangsa Indonesia.

Gregorius Sidharta menerjemahkan emosi tersebut dengan sangat berkelas.

Tentu kita bisa dengan mudah menebak, siapa aktor dibalik pembangunan Perpustakaan  Kepresidenan tersebut, ialah Djarot Syaiful Hidyat. Walikota Blitar 2 periode itu sukses menerjemahkan pesan Bung Karno yang pernah mengatakan, “Jangan warisi abunya, warisilah apinya.” Tentu, keberhasilannya ini telah menancapkan kesan mendalam bagi kita, dan utamanya bagi keluarga Bung Karno, khususon Megawati Soekarnoputri.

Apa lagi kita tahu, Megawati selalu memberi kita kesan ‘ngopeni’ terhadap kader-kadernya. Ditambah lagi, Djarot, kader PDIP sejak 1992 ini kemudian memutuskan untuk melimpahkan pengelolaan Perpustakaan Kepresidenan dari pemerintah kota ke pemerintah pusat.

Langkahnya ini terkesan menjadi sebuah sumbangan besar Djarot dan warga Blitar kepada Indonesia. Secara umum, memang itu yang terlihat, tapi secara khusus, tentu ia telah berhasil mengamankan tempatnya di partai.

Kita bisa banyak menyebut kader PDIP yang berhasil menduduki pos kunci pemerintahan dari berbagai strata berkat payung dan dukungan Megawati. Yang paling terlihat tentunya Presiden Jokowi. Segudang prestasinya ketika menjadi Walikota Surakarta tentu menjadikan Jokowi sebagai anak emas PDIP. Sama halnya dengan Jokowi, Djarot juga ‘diopeni’ oleh partai banteng moncong putih itu hingga sekarang.

Hubungan Ahok dan PDIP

Namun, nama Djarot sendiri saat ini tenggelam dengan riuh rendah pemberitaan media mengenai Ahok dan polah-tingkahnya. Ahok menjadi media darling disana-sini. Lantas, apakah ini sesuatu yang penting bagi kelangsungan PDIP di DKI? Sebagai sebuah kesatuan, mungkin iya. Tapi kalau mengingat bahwa Ahok bukanlah kader PDIP, ada kemungkinan sebaliknya.

Apa lagi kita mengingat bahwa Ahok sempat bersikap ‘kurang ajar’ terhadap PDIP ketika ia menolak pinangan partai itu dan berwacana maju melalui jalur independen. Kala itu, dengan penuh keyakinan ia maju dibantu relawannya yang menyebut diri sebagai Teman Ahok. Lewat relawannya, ia berhasil mengumpulkan hampir 1 juta KTP sesuai persyaratan yang berlaku.

Nahas, di tengah ikhtiarnya itu ia terganjal karena muncul peraturan baru. Ialah Pasal 14 ayat 8 di Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan baru tersebut mengharuskan materai dibubuhkan pada dokumen perorangan. Tentu, KTP yang sudah banyak terkumpul itu muspro, sia-sia.

Apa yang terjadi kemudian? Voilaa!! Ahok dan relawannya yang hampir mencapai titik zenith, ambruk seketika, mereka bangkrut. Tentu ia diwajibkan untuk mengulangi lagi dari awal, dan itu memakan waktu yang lumayan aduhai.

Yang mengganjal adalah, apakah peraturan baru ini murni usulan KPU? Kita layak sangsi dan terus mempertanyakan. Karena adanya ayat tambahan itu secara tidak langsung mengisyaratkan betapa kuat dan dominannya PDIP di dalam setiap rancangan undang-undang. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab, PDIP sempat sakit hati ditolak oleh Ahok.

Namun pada akhirnya, dengan segala dinamika yang ada, Ahok jatuh juga di pelukan hangat PDIP. Lalu, kenapa PDIP bersikukuh mempersunting Ahok? Jawabannya bisa jadi kronik, bisa jadi mudah. Mari ambil yang mudah saja. Ahok adalah anak gaduh yang berprestasi. Sedangkan dua entitas itu, gaduh dan prestasi, adalah kebutuhan PDIP. Partai banteng untuk kemudian hanya perlu menggunakan metode sederhana untuk memoles Ahok.

Wakil Ahok, Djarot, tentu juga punya prestasi yang besar, anak emas PDIP itu telah berhasil merepresentasikan pemikiran dan gagasan Soekarno dalam bentuk bangunan di Blitar. Sayangnya Djarot kurang gaduh dan terlampau kalem, manuvernya juga kurang bersiku. Padahal saat ini, Djarot sangat butuh untuk melakukan pencitraan secitra-citranya.

Siapa Melengkapi Siapa?

Seketika pertanyaan akan muncul, apakah PDIP benar-benar berniat mengusung Ahok sebagai Gubernur DKI, atau Ahok hanya digunakan untuk melengkapi kekurang-gaduhan Djarot Syaiful Hidayat, kader PDIP, yang telah menyumbangkan karya nyata yang melambungkan nama PDIP, keluarga Bung Karno khususnya, lebih khususon lagi, Megawati sebagai Ketua partai?

Tentu selain keluarga besar Bung Karno, banyak juga Soekarnois yang mengamini bahwa Djarot adalah pencuri hati yang ulung. Sederhanannya, keluarga Bung Karno mana yang tidak tersentuh hati ketika seorang Djarot berhasil merealisasi ide brilian tentang Perpustakaan Bung Karno, yang sebelumnya hanya sampai pada wacana dan wacana tanpa aksi.

Sekurang-kurangnya, dapat disimpulkan bahwa PDIP lebih mementingkan untuk mengamankan posisi Djarot ketimbang Ahok. Sikap tenang PDIP terhadap riuh kasus Ahok tentang penistaan agama juga membawa kesan tersendiri, sekali lagi, hanya kesan, bahwa kegaduhan Ahok memang sebagaimana yang dikehendaki PDIP untuk melengkapi Djarot.

Hampir sama dengan ketika Ahok dipakai untuk melengkapi Jokowi tahun 2012 silam. Mungkin tidak persis sama, namun identik.

Terlebih, kasus penistaan yang telah membawa Ahok sampai ke status sebagai tersangka pun tidak akan menggugurkan dirinya sebagai calon gubernur. Artinya, andaikata Ahok-Djarot menang, dan andai kemudian Ahok benar-benar inkrah sebagai pesakitan hotel prodeo, pasangan ini akan tetap dilantik. Namun seketika itu pula, Ahok sebagai pesakitan langsung dicopot, dan tugasnnya sebagai gubernur dijalankan oleh Djarot, sebagai gubernur definitif.

Ini artinya, PDIP tetap punya kartu truf andaipun Ahok memang terbukti bersalah. Sebagai partai dengan mesin yang canggih, agaknya PDIP sendiri punya preferensi lebih untuk menjadikan kader-kadernya sebagai motor, terlebih Djarot adalah anak emas partai yang terbukti loyalitasnya. Dan dengan asumsi ini, Ahok semestinya tidak masuk skala prioritas PDIP.

Apa lagi kita tahu, loyalitas adalah harga yang sangat mahal bagi kelangsungan sebuah partai. Tentu pula, Megawati tidak mau semena-mena memaknai win-win-solution antara PDIP dengan Djarot yang sudah lama terbangun. Andaikan Ahok ternyata tidak terbukti bersalah, dan pasangan Ahok-Djarot menang esok, agaknya Ahok akan tetap layaknya bunga yang sudah habis manisnya bagi partai.

Dapat dikatakan, akan ada kecenderungan PDIP untuk menggugat cerai Ahok nantinya. Dari awal mula keduanya bertemu saja, ada semacam kesan “pernikahan yang dipaksakan”. Sesuatu yang dipaksakan jelas tidak baik, tentu pernikahan Ahok dan PDIP dapat dimaknai terjadi tanpa cinta. Apakah politik mengenal kata cinta, masih bisa diperdebatkan. Tapi setidaknya, Djarot dan PDIP adalah bukti nyata tentang adanya kisah kasih itu.

Mungkin, akan ada gegeran baru esok hari andai ternyata Ahok tidak terbukti bersalah dan sukses dilantik menjadi Gubernur. Ahok akan tetap menemui masalah baru yang muncul ‘justru’ dari dalam. Bisa menjadi mungkin, Ahok akan tetap ngguling andai semua asumsi itu benar. Terlebih, PDIP sendiri terbukti sering sekali mengakomodir seseorang yang lebih menekankan sebuah loyalitas. Singkatnya, Ahok bukan tipe cowok idaman PDIP.

Apakah PDIP mencintai Djarot, sebesar cintanya Djarot terhadap partai ini, memang harus dibuktikan lebih rinci. Tapi kita tetap boleh berbaik sangka, bahwa Megawati sangat memprioritaskan loyalitas Djarot, dan pasti ia telah merangkai jalan setapak bagi Djarot. Kita boleh menduga pula, PDIP tidak akan membiarkan seseorang yang telah lama mencintainya sebagai nomor dua.

Megawati dan partai banteng akan membayar loyalitas Djarot itu dengan segala cara. Ah, bicara kisah cinta memang unik. Kemungkinan bisa benar, kemungkinan salahnya juga tak kalah besar. Pada akhirnya, kita hanya bisa menebak-nebak, tapi itulah asyiknya.

Artikel Terkait