1 tahun lalu · 8465 view · 5 min baca menit baca · Politik 15006_44370.jpg
Sampul Buku "Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta" (Philosophia Press, 2018)

Ahok, Ikan Kecil Nemo yang Kembali Bikin Resah

Ahok, seekor ikan kecil Nemo di tengah kecamuk perpolitikan tanah air, kembali bikin resah.

Yang resah tentu bukan mereka yang menghendaki tata kelola negeri ini berada di tangan politisi bermutu seperti Ahok dan Jokowi. Yang resah adalah mereka yang berlaku sebaliknya: para pecundang yang hanya tahu mengadu domba demi hasrat diri pribadi dan golongannya saja.

Bagi mereka yang ingin melihat Indonesia jadi negeri percontohan dalam hal antikorupsi, misalnya, upaya peninjauan kembali (PK) kasus penistaan agama yang dipaksakan untuk diri Ahok berbulan waktu itu adalah angin segar. Dengan PK, ada kemungkinan bahwa Ahok bisa terbebas dari segala macam tuduhan yang selama ini dialamatkan padanya secara serampangan berbalut desakan massa.

Tetapi, berbeda maksud dengan para pecundang, PK kasus Ahok adalah ancaman berat—seberat rindu Dilan pada Milea, mungkin. Dengan PK, jika sampai sukses membebaskan Ahok, bukan tidak mungkin bahwa eksistensi mereka bisa hancur lebur. Sebab, karakter Ahok mereka tahu betul: tiada ampun bagi para perusak bangsa!

Guna meredam ketakutan berat itu, mereka lalu melancarkan serangan-serangan awal. Mereka menyeru ancaman pengepungan sidang perdana PK kasus Ahok. Mereka kabarkan itu ke antero jagat raya bahwa sidang PK itu benar-benar adalah ancaman nyata.

“Tolong diinfokan kepada umat, masyarakat, bahwa GNPF, ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, baik muslim maupun nonmuslim, untuk mengawal sidang dalam rangka menolak PK Ahok. Kita support hakim untuk menolak PK Ahok,” ujar Gatot yang sebenarnya lebih gemar disapa Al-Khaththath.


Bahkan, ia tak tanggung-tanggung kembali mengatasnamakan umat Islam—lagi-lagi umat Islam—hanya demi kemulusan aksinya belaka.

“Sebab gini, yang saya dengar dari ahli hukum, kalau Ahok dikabulkan PK-nya, berarti dia akan dibebaskan dengan status bukan tahanan dan bukan narapidana. Itu akan melenggang ke istana, akan bisa jadi capres 2019 atau wapres atau apa pun. Ini yang meresahkan umat Islam. Jadi gubernur saja meresahkan, apalagi jadi wapres.”

Ya, tak ada yang tampak nyata selain ketakutan berlebih terhadap kekuatan elektabilitas yang memang Ahok miliki. Ia dan para pecundang lainnya sadar diri, Ahok mustahil terkalahkan walau dengan gabungan kekuatan dari Utara hingga ke Selatan sekalipun.

Ketakutan yang tak berlebihan memang. Kita tahu, Ahok adalah figur yang punya elektabilitas cukup tinggi. Jangankan lawan-lawan politik Jokowi, bertarung head to head dengan Jokowi saja Ahok berpotensi menang. Apalagi sampai bersatu paket: Jokowi-Ahok atau Ahok-Jokowi, bisa mati mendadak mereka.

Itulah sebabnya mengapa mereka getol sekali menolak PK yang diajukan Ahok. Karena, jika PK ini tidak dianulir, maka imbasnya adalah kembalinya si ikan kecil Nemo itu sebagai perusak impian-impian para pecundang, yang memang selama ini belum sepenuhnya bisa mereka capai setuntas-tuntasnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Ketakutan lainnya datang dari salah satu Wakil Ketua DPR kita sendiri. Pun ia hendak mengajukan dibatalkannya PK kasus Ahok dengan alasan klasik nan tendensius.

“Saya kira perlu dipertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Jangan sampai sidang ini direkayasa dan menghasilkan kegaduhan baru,” tutur Fadli Zon dengan kesan naif.

Meski begitu, saya tetap patut mengacungkan hormat untuknya. Sebab, penolakan darinya tak sekeras para pecundang yang lain. Ia tetap menghargai pengajuan PK sebagai proses hukum yang memang jadi hak tiap warga negara tanpa kecuali.

“Kita tentu menghargai proses hukum yang diajukan. Selama itu dalam koridor hukum ya.”


2 Alasan PK

Sejenak melepas uraian soal ketakutan para pecundang, upaya PK kasus Ahok toh bukan tanpa alasan.

Setidaknya ada 2 alasan mengapa langkah hukum ini patut diupayakan. Selain membandingkan putusan hakim atas kasus Buni Yani, ada kejanggalan yang juga sangat mendasar berupa kekhilafan atau kekeliruan dari majelis hakim yang memberi vonis 2 tahun kurungan penjara untuk Ahok.

Terkait kasus Buni Yani. Kita pun tahu belaka, pidato Ahok di Kepulaun Seribu waktu itu baru viral setelah Buni Yani membikin plintiran ke mana-mana. Pidato Ahok jadi masalah setelah ia dengan gagah merekayasa trankrip yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta ucapan Ahok di hadapan warga dan awak media.

“Pada waktu sidang, jangan lupa, tidak ada satu pun penduduk Kepulauan Seribu yang melapor. Tidak ada yang merasa tersinggung atau pun marah. Harusnya ini jadi pertimbangan juga. Itu baru marah dan tersinggung sesudah ada editan si bapak sana (Buni Yani),” terang pengacara Ahok, Fifi Lety Indra, yang kembali mengingatkan kejanggalan persidangan kasus fiktif itu tahun lalu.

Maka, setelah Buni Yani divonis bersalah, tetapi tidak langsung ditahan sebagaimana yang majelis hakim timpakan pada Ahok, tim kuasa Ahok pun menjadikan kasus itu sebagai satu alasan pengajuan PK.

“Contoh sangat kita ketahui, Ahok langsung ditahan walau sudah menyatakan banding. Sementara, kalau kita menilik kasus yang lain (kasus Buni Yani), tidak demikian,” terang Fifi kembali.

Padahal, tanpa ditahan pun, Ahok selalu hadir dalam persidangan. Berbeda dengan para pecundang, yang kadang hadir, bahkan banyak tidak hadirnya.

“Salah satu dasar penahanan, kan, takut mengulangi perbuatannya. Itu tidak diuraikan mengapa Ahok harus ditahan seketika, padahal pada saat itu Ahok langsung menyatakan banding. Teman wartawan bisa bandingkan dengan kasus yang satunya (Buni Yani) pasti.”


Hal kedua adalah adanya kekhilafan hakim dalam mengambil putusan. Nyaris semua pertimbangan majelis hakim yang jadi dasar vonis 2 tahun Ahok ditarik sebagai alasan pengajuan PK, seperti keterangan ahli yang tidak masuk dalam pertimbangan memutus perkara.

Belum lagi soal kejanggalan para pelapor. Baik informasi-informasi yang diberikannya maupun status para pelapor sendiri, semuanya cacat.

Tim kuasa hukum Ahok mencacat, beberapa keterangan para pelapor tampak sama. Ada pula yang selalu mengatasnamakan seluruh umat Islam, menggeneralisasi segala sesuatu. Dan yang terakhir, tak seorang pun dari pelapor itu adalah asli penduduk Kepulauan Seribu.

“Logikanya kita, orang marah dan tersinggung seketika itu juga kalau kita menyinggung agama orang lain, orang yang ada di sana langsung bereaksi. Apalagi yang hadir di Kepulauan Seribu banyak sekali orang-orang pandai, tokoh masyarakat, dan juga teman-teman wartawan dan itu disiarkan pidato full Ahok. Tidak ada protes, tidak ada marah-marah, semuanya adem ayem.”

“Sembilan hari sesudah itu baru ada posting-an si bapak satunya (Buni Yani). Kemudian terbukti ada putusan pengadilan bahwa posting-an itu memang adalah tindak pidana. Apa yang terjadi? Sesudah sembilan hari ada posting-an itu baru terjadi peristiwa-peristiwa itu yang saling bergulir. Itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Ini pertentangan yang kami lihat.”

Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah tim kuasa hukum Ahok lalu mengajukan PK. Hal ini pulalah yang kemudian direspons para pecundang. Bahwa pengajuan PK itu adalah ancaman nyata bagi eksistensi mereka ke depan.

Artikel Terkait