Pengusaha
2 tahun lalu · 154 view · 3 menit baca · Politik 567527_620.jpg
https://m.tempo.co

Ahok-Djarot Peduli Warga Miskin

Banyak kalangan menilai kebijakan yang diambil Ahok-Djarot selama memerintah DKI Jakarta tidak pro dengan warga miskin. Padahal, jika kita tahu yang sebenarnya banyak sekali program-program dan kebijakannya yang justru pro terhadap warga miskin, meski anggaran di era Ahok-Djarot APBD hanya terserap sebesar 40% saja.

Jika dibandingkan dengan era Fauzi Bowo, Ahok sudah sangat hebat dalam mengelola anggaran dan banyak menyelamatkan uang rakyat yang terkadang disalahgunakan peruntukannya oleh oknum-oknum birokrat. Uang-uang tersebut, nantinya akan dikembalikan kepada rakyat yang jelas peruntukannya dan memberi banyak manfaat untuk masyarakat luas.

Hanya dengan APBD yang terserap Cuma 40% saja, di era Ahok banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk warga miskin. Sebut saja RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak). Hanya dengan 3 tahun  memimpin Jakarta, Ahok-Djarot sudah membangun 188 RPTRA. Selain bertujuan untuk menunjang kegiatan PKK, RPTRA ini juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hak anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sarana dan prasarana yang diberikan di RPTRA ini juga sangat komplit. Mulai dari wahana bermain anak, posyandu, kegiatan kreatif anak, tempat berolahraga, dan banyak sekali kegiatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Semua yang ada di sini gratis dan tidak dipungut biaya sepesrpun. Sehingga, menjadi alternatif untuk kegiatan dan mengisi waktu kosong keluarga atau sekedar refreshing.

Selanjutnya, program Ahok yang pro terhadap warga miskin adalah KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan KJS (Kartu Jakarta Sehat). Selain sebagai penunjang kebutuhan pendidikan para siswa Jakarta yang kurang mampu, KJP juga bisa digunakan untuk membeli daging dan beras untuk memenuhi gizi siswa Jakarta.

Beda halnya KJP dengan KJS. KJS sendiri bertujuan untuk memelihara warga miskin yang kurang mampu. Jika dlu ada istilah warga miskin tidak boleh sakit, sekarang dengan KJS setiap warga miskin di Jakarta ketika sakit bisa segera diperiksakan ke Puskesmas terdekat tanpa biaya sepeserpun dan hanya dengan menunjukkan KJS sebagai bukti warga tidak mampu.

Puskesmas di era Ahok , fasilitasnya tidak kalah dengan rumah sakit ternama di Jakarta. Bahkan, beberpa puskesmas di Jakarta sudah bisa melakukan operasi dan cuci darah, serta sudah ada fasilitas rawat inap. Sehingga, warga yang sakit secara darurat bisa diatasi dengan sebaik dan secepat mungkin.

Kebijakan Ahok-Djarot selanjutnya yang pro terhadap warga miskin adalah soal peningkatan pendapatan. Di era Ahok, banyak sekali lapangan pekerjaan tercipta. Missal saja, perekrutan petugas PPSU yamng meliputi pasukan orange, biru, hijau, dan ungu.

Gaji yang diberikan untuk petugas PPSU pun sesuai dengan UMR Jakarta, yakni sebesar 3.8 juta/bulan. Selain itu, petugas PPSU juga mendapat tunjangan KJP, KJS, dan naik Bus Transjakarta gratis. Bukan hanya itu, guru-guru ngaji yang sebelum era Ahok tidak digaji secara layak, kini mereka medapatkan 3.1 juta/bulan plus KJP dan KJS.

Peduli Terhadap Islam

Sangat tidak mungkin, jika Ahok yang dinilai banyak orang menista Agama Islam, namun banyak kebijakannya yang justru pro terhadap Islam, disamping kepada warga miskin. Bisa kita nilai, kasus yang Ahok jalani saat ini penuh dengan muatan politis yang bertujuan untuk menjegalnya menuju DKI 1.

Bayangkan, di era Ahok sedikitnya 40-50 marbot diumrahkan setiap 2 bulan sekali. Selain itu, banyak masjid yang sudah dibangun Ahok dengan konsep megah nan mewah. Sebut saja, Masjid Raya Jakarta yang terletak di Jl. Raya Daan Mogot dengan biaya 170 Milyar, Masjid Fatahillah Balai Kota dengan biaya 18 Milyar yang mampu menampung 1.515 jemaat, dan masjid di Rusun Marunda dengan total biaya 2.26 Milyar dan mampu menampung 2.000 jemaat.

Tidak sampai di situ, Ahok juga memberikan KJP untuk siswa-siswi madrasah di seluruh Jakarta. Tidak main-main, anggaran sebesar Rp. 2.5 Triliun diberikan untuk kebutuhan KJP yang khusus diberikan kepada murid-murid madrasah swasta.

Untuk para PNS Muslim, Ahok juga mengurangi jam kerja di Bulan Ramadhan. Yang seharusnya pukul 16.00 WIB jam pulang kerja, selama Ramadhan para PNS Jakarta dipulangkan pukul Rp. 14.00. Hal ini juga dirasakan seluruh siswa-siswi di Jakarta yang pulang pada pukul 13.30 WIB.  Berbicara tentang PNS, di era Ahok PNS Jakarta mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 13 juta perbulan yang mana sebanding dengan peningkatan pelayanan di tiap birokrasi pemerintahan.

Oleh sebab itu, jika masih ada kabar tentang program dan kebijakan Ahok-Djarot yang tidak pro terhadap warga miskin Jakarta dirasa kurang tepat. Karena, seperti fakta-fakta diatas yang menyatakan sebaliknya, bahwanya program dan kebijakan yang diambilnya justru pro warga miskin.

Dengen demikian, tentu kita bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan memperjuangkan kepentingan warga miskin dengan pemimpin yang hanya berkata-kata dan belum tentu kinerjanya. Ahok-Djarot sudah membuktikan semua itu dengan hasil nyata yang memberikan manfaat untuk warga miskin.

Artikel Terkait