38666_41848.jpg
Tribunnews.com
Politik · 3 menit baca

Ahok-Djarot dalam Angka
Tiga Tahun Ahok-Djarot

Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disebut Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 19 November 2014. Dan tak lama pada 17 Desember 2014, Djarot Saiful Hidayat dilantik sebagai Wakil Gubernur. Pasangan Ahok-Djarot ini menggantikan pasangan Jokowi-Basuki yang sebelumnya berhasil memenangkan Pilkada DKI pada 2012.

Pasangan Ahok-Djarot ini direncanakan memimpin DKI Jakarta selama 3 tahun sisa masa jabatan. Dalam memimpin DKI Jakarta selama kurang dari 3 tahun, pasangan Ahok-Djarot memiliki banyak capaian yang diperoleh, terutama berkaitan dengan layanan dasar sebagai hak warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Indikator pertama yang dapat kita lihat untuk mengukur meningkat atau menurunnya layanan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada 2016 berada di level 79,6. Angka ini meningkat 0,61 poin dari posisi tahun sebelumnya, yakni di 78,99. Capaian ini merupakan level tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya serta selalu lebih tinggi dari IPM nasional.

Dengan kata lain, pembangunan manusia Provinsi DKI Jakarta terus mengalami perbaikan hingga mencapai level tertinggi dan mendekati kategori sangat tinggi pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta ini tidak terlepas dari naiknya indikator lain yang menopang indeks pembangunan manusia seperti angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita masyarakat.

Angka harapan hidup saat lahir penduduk DKI Jakarta pada 2016 meningkat menjadi 72,49 tahun dari tahun sebelumnya yang hanya 72,43 tahun. Harapan lama sekolah juga meningkat menjadi 12,73 tahun dari tahun sebelumnya, yaitu 12,59 tahun. Demikian pula rata-rata lama sekolah juga meningkat menjadi 10,88 tahun dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada kisaran 10,7 tahun. Kenaikan ini kemudian mendorong peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat menjadi Rp 17,46 juta dibanding tahun sebelumnya Rp 17,08 juta.

Sejumlah kenaikan tidak hanya berkaitan dengan layanan dasar dan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun perekonomian DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat selalu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2016 sebesar 5,86 persen sementara ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen.

Tingginya pertumbuhan ekonomi ini, mau tak mau berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Sebelum menjabat (September 2014), angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta mencapai 4,09 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 413 ribu jiwa. Namun kemudian pada 2016, angka kemiskinan turun menjadi 3,75 persen dengan jumlah penduduk miskin hanya 389 ribu jiwa.

Begitu juga dengan angka pengangguran, jumlah pengangguran Provinsi DKI Jakarta mencapai level terendahnya pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jakarta pada Februari 2017 sebesar 5,36 persen. Angka ini lebih rendah dari posisi Februari 2016 dan Agustus 2016. Capaian ini juga merupakan yang terendah sejak 2005 dimana pada saat itu tingkat pengangguran masih dua digit.

Tren yang juga tercatat menorehkan prestasi, yakni gini rasio, sebuah indikator untuk menggambarkan ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan. Tren ketimpangan distrubusi pendapatan di DKI Jakarta cenderung menurun. Padahal di wilayah perkotaan angka kesenjangan biasanya justru tercatat cukup tinggi akibat kesenjangan pendapatan dan pekerjaan.

Namun Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Gini Rasio DKI Jakarta pada Maret 2016 sebesar 0,41, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2015. Sehingga sejak 2014, Gini Rasio Jakarta menunjukkan penurunan. Bahkan pada September 2016, Gini Rasio DKI Jakarta kembali turun menjadi 0,397 yang berarti ketimpangan distribusi pendapatan di Ibu Kota masuk kategori rendah.

Selain itu, tingkat kesempatan penduduk perempuan di DKI Jakarta juga meningkat pada 2016. Badan Pusat Statistik Jakarta 2016 mencatat bahwa tingkat kesempatan kerja perempuan meningkat 5,05 poin menjadi 95,8 persen dibanding tahun sebelumnya hanya 90,75 persen. Ini mengindikasikan bahwa setiap 100 angkatan kerja perempuan, sekitar 95 orang di antaranya penduduk yang bekerja.

Hal ini mengindikasikan partisipasi angkatan kerja perempuan semakin mengalami peningkatan. Membuka kemungkinan perempuan semakin terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pekerjaan yang produktif. Sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan perempuan, yang pada gilirannya akan berpangaruh pada investasi keluarga. Hal ini juga menandakan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat telah mencakup kebijakan yang berbasis gender.

Sederet prestasi dan capaian yang positif ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri serta menjadi wujud keberhasilan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat dalam menjalankan janji politiknya. Penilaian yang terukur ini amatlah penting, terutama sebagai acuan untuk menilai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mendatang. Sehingga akses terhadap layanan dasar sebagai hak warga DKI Jakarta dan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dipertahankan, bahkan bila perlu ditingkatkan. Hal ini juga penting agar pemahaman kita tidak kabur dalam mengukur dan mengartikan apa yang disebut "keberpihakan".