Apakah logika begitu menakutkan bagi agama? Sebagaimana dunia telah mencatat bagaimana seorang Galileo dihukum oleh pengadilan karena mengkritik perilaku dan dogma agama manusia. Mengikuti jejak pendahulunya, Copernicus yang berjuang melewati masa kegelapan, demi menyelamatkan bangunan dasar ilmu pengetahuan karya Aristoteles. 

Jika dianggap manusia menjunjung demokrasi, hingga harus merelakan matinya pra-pemahaman logika demi sebuah kekuasaan, bukankah itu adalah sebuah pengkhianatan yang terbesar terhadap apa yang telah diperjuangan Galileo ribuan tahun silam?

Negara ini sudah menunjukkan contoh yang paling naïf, bagaimana demokrasi diterjemahkan sebagai ruang perebutan identitas, mayor dan minor. Bukan soal darimana demokrasi ini merujuk konsep (Eropa), tapi kegagalan kita adalah melupakan peristiwa tragis kala logika harus dibunuh demi melindungi kekuasaan dengan dalih agama.

Konflik Galileo melawan otoritas gereja dianggap sebagai titik awal era pencerahan, masa di mana peradaban mulai keluar dari gelapnya dogma. Sebuah pergumulan yang amat serius hingga tidak saja mempertaruhkan nyawa seorang manusia, pertarungan logika versus agama adalah pondasi penting yang menentukan arah perkembangan peradaban manusia.

Kala Manusia Memilih Jadi Atheis

Penjara bagi Galileo namun pencerahan bagi dunia, menjadi titik balik bagi suramnya praktik ritual agama. Begitulah periode awal era pencerahan, karena kekeliruannya, atau terbongkarnya kedok persekongkolan otoritas gereja dengan penguasa, membawa implikasi berpalingnya umat dari ritual ibadah. Saat itu, agama hanya dianggap sebagai senjata sekaligus tameng penguasa. Lalu, para pemuka agama ramai-ramai mengeluarkan fatwa kalau manusia memilih jalan sesat, manusia telah memilih menjadi atheis.

Sementara, seorang yang atheis justru menemukan Tuhannya di ruang-ruang, di luar batas demarkasi gereja. Dengan mematuhi logika sebagai prinsip hidup, para atheis memilih berpaling dari ritual agama yang dogmatis, demi mendapatkan Tuhannya yang peramah, pengasih dan tentu saja masuk akal.

Demikian alur riwayat para atheis dilahirkan dan mendeklarasikan diri untuk berpaling dari dogma agama, agama yang sibuk dengan khotbah keadilan namun lupa bagaimana cara meletakkan rasa adil di hadapan manusia yang berpikir.

Saat Galileo divonis bersalah pada 1633 lalu, saat itu pula dunia mulai membenamkan diri ke dalam gelapnya masa-masa jahiliyah. Tapi, dunia juga mencatat kini apa yang kita saksikan, dengan segala kemajuan teknologi peradaban manusia, adalah salah satu kontribusi dari seorang yang dahulu justru dituduh sebagai penghasut kemapanan beragama.

Ambiguitas lembaga peradilan 

Hari ini Ahok divonis 2 tahun penjara. Sebuah putusan lembaga peradilan modern yang telah menggelar rangkaian persidangan dan menghadirkan saksi pemberat dan saksi pembela, yang tak luput dari pantauan media dan orang-orang yang peduli penegakan hukum.

Persidangan yang menyita perhatian, menguras energi negeri, tapi tampak amat lugu dengan menghadirkan saksi pemberat bersama asumsi-asumsi dan bahasa-bahasa fakultatif. Bahkan, tak satu pun saksi hidup yang menyaksikan langsung peristiwa berlangsungnya penistaan agama itu terjadi.

Lalu, apa bedanya dengan Galileo yang juga dihukum karena menista teori agama yang juga dibangun dengan asumsi dan kalimat lateral ayat suci?

Mungkin begitulah pola perubahan berjalan. Ketika sebuah kebenaran harus berlaku, maka ia harus didera dengan hukuman-hukuman primordial yang juga berdalih sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya, sebuah kebenaran tak bisa diterima sebelum ia mampu membuktikan diri, kelak.

Memang, kasus Ahok tidak bisa digolongkan selevel dengan pertarungan sains melawan agama, sebuah komparasi yang tak sebanding. Kasus ini sesungguhnya hanya menyentuh pada tingkatan persepsi, yang di belakangnya berdiri dengan gagah para elite yang haus kekuasaan.

Meski terlihat sepele, namun kenyataannya lembaga peradilan yang diharapkan dapat berdiri tegak di atas nilai universal bernama obyekif (empiris), kenyataannya justru menunjukkan sikap yang berbeda dan ambigu. ‘Siapa yang menista’ dan ‘siapa yang dinista’ adalah pertanyaan yang tak mungkin didapatkan di lembaga peradilan itu.

Dengan berpijak pada kerangka obyektif: Ahok menyebutkan bahwa seseorang telah lancang membawa ayat suci demi ambisi kekuasaan. Adalah kenyataan ayat suci sudah disematkan ke dalam materi kampanye untuk mendukung pihak tertentu, sementara pada pihak lain, ayat suci pun dijadikan propaganda untuk menyerang pihak lawan. Maka, kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan kritis: siapa sesungguhnya yang menista?  

Karenanya, mungkin ini perlu menjadi bahan untuk direnungkan bersama bahwa apakah ini pengadilan ini sudah tepat sebagai ‘Tuan Eksekutor’ untuk kasus Ahok, atau hanya menjadi tangan patuh yang dikendalikan oleh tekanan massa yang tak henti-hentinya meneriakkan penistaan agama?

Manusia Dipenjara Agama

Jika (kasus Ahok) ini betul adalah penistaan agama, mengapa bukan lembaga peradilan agama yang menyelenggarakan persidangan untuk itu? Ataukah lembaga peradilan agama hanya peduli dengan kasus-kasus perceraian?

Karena, jika kita mengacu pada hukum positif dan menyerahkannya pada lembaga peradilan umum, maka bahasa penistaan pun harusnya diletakkan sebagai obyek yang dipersoalkan, bukan konteks agamanya.

Jadi, ketika Ahok ditahan atas dakwaan penista agama, maka jangan-jangan kita semua saat ini sedang terpenjara oleh propaganda dan perebutan kuasa atas nama agama. Bukankah agama seharusnya membebaskan manusia dari belenggu dogma, momok yang telah membenamkan peradaban manusia ribuan tahun silam. Kecuali kita ingin mengingkari kisah epik Galileo.