Pengelana
2 tahun lalu · 1053 view · 6 min baca · Politik images_1_12.jpg
Sumber: harianterbit.com

Ahok dan Politik Primitif

Rekaman video kegiatan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Pulau Seribu kembali dibuat heboh oleh pihak-pihak yang selama ini belum menemukan celah untuk menjatuhkan Ahok. Saking semangatnya, rekaman video sengaja dipotong, lalu disebarkan dan menuduh Ahok telah menistakan Alquran.

Dan entah kenapa cara-cara seperti ini masih laku dan menarik untuk dipakai guna menjatuhkan seseorang. Tentu hanya orang picik dan bermental korbanlah yang masih mengandalkan cara-cara yang tidak fair dan tidak beradab seperti itu untuk mencapai tujuannya.

Mereka tidak peduli bila masyarakat salah persepsi dan intepretasi dengan berita yang mereka sebarkan. Yang ada di pikiran mereka hanya satu, bagaimana supaya Ahok bisa jatuh dan tersungkur. Kebetulan, saya juga sudah menyaksikan rekaman tersebut, dan jujur tidak ada indikasi bahwa Ahok telah melakukan penistaan  seperti yang mereka tuduhkan.

Tidak perlu kecerdasan tingkat tinggi untuk bisa mencerna ucapan Ahok. Hanya perlu kejujuran dan niat baik untuk memahaminya. Jikalau niat sudah jahat, maka anda akan tahu sendiri jadinya seperti apa.

Semua orang pastilah tahu bahwa yang dimaksud Ahok adalah ada orang yang berbohong, dan  dengan sengaja menggunakan ayat Al Maidah sebagai alat agitasi dan kampanye yang mendiskreditkan. Justru kritik Ahok ini hendak menyadarkan semua pihak untuk tidak mempermainkan ayat demi hasrat berkuasa, tetapi hendaknya menempatkan ayat-ayat suci secara sakral dan pada tempatnya.

Bahkan, masyarakat Kepulauan Seribu  yang hadir di tempat, tidak keberatan dan memprotes ucapan Ahok , padahal merekalah yang seharusnya  duluan tersinggung dan melakukan protes, jika benar Ahok melakukan apa yang dituduhkan.

Ahok justru memberikan edukasi kepada masyarakat  supaya cerdas menyikapi Pilkada DKI, karena banyak pihak menghalalkan segala cara untuk bisa menggapai hasrat politik dan syahwat berkuasa mereka yang sangat sulit dibendung.

Umumnya mereka adalah pihak-pihak yang selama ini telah menjadi korban dari kebijakan dan konsistensi Ahok untuk mengelola anggaran dan birokrasi dengan benar; mereka yang secara ideologi tidak rela dipimpin oleh Ahok, sehingga memiliki kepentingan yang sama untuk menemukan cara apapun untuk bisa menghentikan Ahok.

Jika satu lawan satu mereka rasa tidak mampu, main keroyokan dengan pentungan kayu dan lempar batu pun akhirnya menjadi pilihan, yang penting Ahok bisa dikalahkan dan dijatuhkan. Inilah yang sesungguhnya mereka lakukan pada Ahok dengan mempolitisasi agama dan etnisAhok. Dengan cara demikian, mereka berharap memiliki dasar atas nama mayoritas untuk memegang kontrol atas Jakarta. Padahal pilkada adalah proses politik bukan agama.

Samuel P. Huntington pernah mengutarakan pemikirannya tentang benturan peradaban atau clash of civilizations sebagai sebuah teori, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia pasca-Perang Dingin.

Perspektif Huntington ini, walaupun sebenarnya sudah terbantah dan gugur, namun menarik bahwa ternyata hipotesanya itu sering dimunculkan oleh  kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik ,namun yang selalu memunculkannya melalui  sentimen atau baju agama guna mendapatkan basis dukungan dan simpati.

Dalam konteks Pilkada DKI, teori Huntington ini kembali  menjadi relevan, ketika isu etnis dan agama kembali mengemuka. Pemilik kepentingan ekonomi dan politik terus berusaha menggandeng kepentingan agama, dan mulai menggalang kekuatan sebagai kesamaan identitas guna menolak kepemimpinan Ahok, serta kelanjutannya untuk lima tahun ke depan melalui Pilkada DKI 2017.

Sulit diterima, kecuali oleh mereka yang lemah akal bahwa kontestasi Pilkada DKI hendak dikunci di ruang peradaban bernama etnis dan agama, dengan demikian mereka  bisa membenturkan etnis-agama petahana dengan kelompok mayoritas, sebagai kekuatan besar yang paling mungkin untuk bisa menumbangkan Ahok. tentu,  jika mereka berhasil menguncinya di ruang itu.

Ajakan untuk tidak memilih pemimpin kafir, etnis Tiongkok, atau sekaligus keduanya mulai marak. Gerakan untuk menggiring opini makin hebat, dengan isu yang ditonjolkan adalah benturan etnis- agama warga mayoritas dengan petahana, bahkan dengan mengikutsertakan affirmasi dari tokoh-tokoh agama dan etnis, sebagai konfirmasi bahwa yang sedang terjadi benar merupakan benturan peradaban.

Forum RT RW DKI Jakarta yang mengkampanyekan agar tidak memilih Ahok dengan sentimen etnis-agama. Demikian juga Bamus Betawi yang ikut-ikutan bermain isu etnis. Hingga video mahasiswa Universitas Indonesia dan UNJ yang menyerukan tolak Ahok karena kafir. Ada seruan menolak petahana melalui Risalah Istiqlal. Dan yang teranyar, politisasi video Ahok di Pulau Seribu.

Demikian krusialnya Pilkada DKI bagi semua kepentingan, sehingga kita sangat pesimis untuk tidak terjadinya benturan. Lalu, jika harus  demikian bagaimana kita menyikapinya?

Benturan ada kalanya tidak bisa dihindari, dalam konteks Pilkada DKI, tentu tidak baik jika kita harus menabukan benturan jika itu memang harus terjadi. Namun harus digaris bahwahi bahwa, benturan yang bisa ditoleransi adalah benturan yang beradab. Dimana juga negara siap menjadi wasit  dan memiliki ketegasan jika sesuatu hal yang merusak dan mengganggu peradaban terjadi.

Jika kita terus menghindar dan mengambil jarak  terhadap benturan, dengan bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa, maka  sudah barang tentu sikap demikian tidak benar. Sampai kapan pun isu ini tidak akan pernah selesai, jika kita tidak punya keberanian dan kemauan untuk membicarakan dan menyelesaikannya.

Kita tidak perlu terkecoh dengan dikotomi  mayoritas dan minoritas, kita hanya berpatokan kepada konstitusi sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. Tidak seperti sekarang, ketika menyangkut isu mayoritas, maka seakan-akan tabu untuk membicarakan dan menuntaskannya.

Dan seakan tidak bijak jika negara bersikap tegas. Akhirnya, kita hanya menjadi bangsa yang tidak mampu mengambil sikap untuk sesuatu hal, yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi kita, karena kita  terjebak oleh isu mayoritas minoritas.

Sampai kapan?

Benturan, bila itu perlu maka harus dibiarkan terjadi, sampai akhirnya melalui benturan itu kita bisa menyimpulkan apa yang benar dan mana yang keliru. Tentu, benturan itu tidak harus selalu dimaknai dengan kekerasan secara fisik, yang sudah barang tentu harus ditolak dan dihindarkan. Dan juga negara harus menjamin bahwa benturan tidak boleh melahirkan konflik berdarah-darah.

Benturan yang beradab, itulah yang harus kita wacanakan, sehingga kita pada akhirnya cerdas dan terampil dalam mengelola perbedaan dan keberagaman. Tidak seperti sekarang ini, ada kecenderungan supaya dalam segala hal kita seragam. Bagaimana bisa?

Kita memerlukan seni untuk mengelola benturan, sehingga pada akhirnya kita terbiasa dan tidak gamang ketika berhadapan dengan benturan.

Kita sangat memerlukan ketegasan dan keberanian negara, sehingga perbedaan yang berujung dengan benturan tidak berakhir dengan permusuhan dan kekerasan, tetapi bangkitnya kesadaran dengan penggunakan nalar yang sehat dan rasional atas dasar kesetaraan yang dijamin konstitusi,  dan biarlah itu yang menjadi poin akhir atau tujuan kita bersama.

Kembali ke video Ahok di Pulau Seribu. Apa yang dilakukannya merupakan tindakan jenius kontra perilaku politik primitif yang dipertontonkan oleh kelompok-kelompok yang bermental korban.

Ahok sedang memperlihatkan kita suatu metode  yang rasional dan edukatif dalam bentuk dialog, eksposisi guna menyadarkan publik bahwa ajakan kelompok-kelompok yang hendak memaksakan ruang peradaban sebagai arena untuk mewujudkan kepentingan mereka adalah upaya mengelabui, dan oleh karenanya harus ditolak.

Ada upaya menafikan nilai-nilai luhur budaya kita, yakni budaya dalam manifestasi yang lebih luas, menjadi suatu unsur yang membentuk pola kohesi, disintegrasi dan konflik melalui kontestasi Pilkada DKI.

Dalam jangka pendek, sudah pasti kelompok pembentur itu memiliki obsesi untuk  merebut supremasi dengan menyerukan terjadinya benturan. Apabila mereka berhasil meyakinkan publik, maka hal ini akan sangat merugikan kita sebagai suatu bangsa. Namun,

Ahok sudah memikirkan hal itu sebelumnya, bahkan sudah  melangkah dengan upaya kontra guna  meyakinkan publik mayoritas, bahwa apa yang mereka anjurkan adalah bentuk fallacy, berupa tipuan belaka, guna berhasil mewujudkan apa yang menjadi hasrat mereka. Jika ini yang terjadi, maka akan ada kebangkitan peradaban dengan lahirnya atau menguatnya kesadaran, bahwa perbedaan tidak lagi akan menjadi sesuatu obyek yang bisa dibenturkan atas nama kepentingan.

Ahok melalui videonya dari Pulau Seribu sudah memberi pesan pada Huntington dan penganut teorinya, bahwa pemikirannya tersebut tidak berlaku dan sudah gugur.

Apalagi untuk Indonesia, sangat percuma memberi kredit kepada pemikiran Huntington. Keberadaan Indonesia justru terpelihara oleh perbedaan budaya, peradaban leluhur kita yang menghargai kebhinnekaan. Sehingga sangat keliru bila masih ada orang-orang primitif dengan perspektif abad ke 7 hendak memaksakan pola pikirnya kepada masyarakat Indonesia di abad 21.

Artikel Terkait