"2019 ditutup dengan kenangan, 2020 dibuka dengan genangan." Inilah kalimat yang sedang viral di jagat media sosial kita.

Pernyataan tersebut menggambarkan derita masyarakat Jabodetabek yang ditimpa bencana banjir. Sudah ada 16 jiwa yang meninggal dan lebih dari 31.000 orang mengungsi karenanya (Haryanto dalam tirto.id, 2020).

Dari jumlah itu, mayoritas korban banjir adalah warga DKI Jakarta. Hal ini menjadi salah satu alasan sorotan nasional terhadap DKI Jakarta.

Selain itu, provinsi ini juga menjadi urat nadi ekonomi nasional, etalase Indonesia, dan berbagai alasan normatif lainnya. Namun, ada satu alasan memalukan yang mendorong sorotan nasional ini. Apa alasan itu? Kerasnya kepala (dan hati) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Played out before live television, online media, and our eyes.

Keras kepalanya Anies terlihat jelas ketika memberikan keterangan pers bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Mayoritas pembaca pasti sudah menontonnya, bukan?

Menteri Basuki memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan penyebab bencana ini; normalisasi yang mandek. Dari 33 km sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi, hanya 16 km yang sudah dinormalisasi dan proses ini mandek tahun 2017 (Ismail dalam style.tribunnews.com, 2020). Dengan kata lain, tahun ketika tampuk kepemimpinan berganti dari Ahok menuju Anies.

Bukannya mengakui kesalahan, Anies justru menyanggah menteri Basuki (Ismail dalam style.tribunnews.com, 2020).

Mohon maaf pak menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya.

Memang benar, pengendalian air di hulu penting dalam pencegahan banjir. Namun, seandainya normalisasi berjalan sesuai rencana, maka luas dan tinggi genangan di berbagai wilayah bisa dikurangi. Sehingga, dampak bencana banjir bagi DKI Jakarta bisa dikurangi.

Tetapi Anies enggan mengakui itu. Ia justru menganggap bahwa mau dinormalisasi seperti apa pun, DKI Jakarta akan tetap kebanjiran. Sungguh sebuah arogansi yang tiada tara. Tidak ada setitik pun rasa bersalah dari pernyataannya. Instead he defended himself.

Lantas, drama ini terus berlanjut. Menteri Basuki tetap menyebarkan common sense mengenai normalisasi yang mandek. Sementara, Anies justru menantang menteri PUPR untuk berdebat soal banjir. Ia seakan mencari-cari pembenaran bahwa "bencana banjir DKI Jakarta bukan salah saya".

Ibarat orang yang tertimpa bola api, kini ia melemparkan bola api itu ke mana-mana. Pointing his finger towards others.

Ini jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Ahok saat masih menjabat gubernur DKI. Waktu Jakarta terkena banjir di tahun 2016, Ahok segera mengadakan rapat penanganan pascabanjir. Padahal, pada waktu itu, titik banjir di DKI Jakarta sudah turun menjadi 400 titik.

Dalam rapat terbuka tersebut, salah satu kalimat ikonik yang diucapkan olehnya:

Yang bodoh nurut, yang pinter ngajar. Jadi orang jangan bodoh kagak mau nurut, pinter gak mau ngajar. Jadi gak usah pandang saya gubernur hari ini. Kalau saya bodoh, ajarin saya! Capek udah puluhan tahun Jakarta banjir-banjir, ngarang aja!

Kalimat amarah ini menunjukkan bahwa Ahok merasa bersalah atas terjadinya banjir. Bahkan, ia sampai mengatakan agar jangan dipandang gubernur pada kesempatan tersebut.

Selain itu, rapat penanganan juga fokus mencari penyebab terjadinya banjir dalam kewenangan Pemprov DKI Jakarta. Bukan menunjuk-nunjuk kesalahan pihak lain seperti saat ini.

Perbedaan respons ini menunjukkan perbedaan kualitas kepemimpinan Ahok dan Anies. Ketika terjadi banjir, Ahok langsung merasa bersalah dan mengungkapkannya dengan amarah. Amarah terhadap dirinya sendiri, Pemprov DKI sebagai badan, dan anak-anak buahnya. Sementara Anies langsung went into defensive dan enggan mengoreksi diri dan institusi yang Beliau pimpin.

Melihat perbedaan ini membuat penulis mengingat satu nama; Niccolo Machiavelli. Ia adalah salah satu filsuf politik  yang menyatakan bahwa nilai-nilai positif bisa dibuang kalau nilai-nilai negatif lebih efisien untuk menggapai kekuasaan. Dengan kata lain, the end justify its means dan para pemimpin bisa bertindak semena-mena.

A wise ruler ought never to keep faith when by doing so it would be against his interests,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Anies bertindak selayaknya Machiavellian Leader. Ia melakukan berbagai upaya manipulasi dari isu ini. Ia melakukan flattery dengan menyatakan anak-anak paling senang bermain dalam banjir di Kampung Pulo.

Sincerity juga ditunjukkan di depan awak media dengan nyebur mengunjungi berbagai titik banjir. Lantas, ke mana saja Anies dari kemarin? Konsep naturalisasi sungai saja tidak jalan-jalan. Padahal, ia menyatakan bahwa hasil naturalisasi akan terlihat di akhir 2019.

Semarang dan Surabaya sudah berhasil mengatasi banjir di wilayahnya. Padahal, anggaran penanggulangan banjir mereka lebih kecil dibanding DKI Jakarta. Terlihat, bukan? Bahwa ada kepemimpinan yang sengaja berkutat dalam myriad-nya sendiri. Sengaja agar perkembangan penanganan banjir terhambat.

Bahkan, ketika diundang untuk membahas konsep naturalisasi bersama Kementerian PUPR, ia hanya mengirim staf yang tidak mengerti konsep tersebut. Akhirnya, rakyat Jakarta tidak melihat dampak positif naturalisasi, justru mereka malah dilanda banjir.

Jadi, bencana banjir 2020 menjadi teguran bagi kita semua. Sebuah teguran untuk mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan. Teguran juga agar kita lebih peduli terhadap sesama. Dan sebuah teguran juga untuk tidak memilih pemimpin sembarangan.

"Kalo palanya bener, buntutnya juga pasti ikutan bener." Banjir kali ini menjadi bukti konkret dari pernyataan tersebut.