2 tahun lalu · 258 view · 9 min baca menit baca · Sejarah 16351.jpg
rowlandpasaribu.wordpress.com

Agraria dan Masalah Penghidupan Rakyat

Review Buku Mochammad Tauchid Bagian I

Sejarah bukanlah sekadar kisah di masa lalu,
tetapi lebih merupakan wacana teoritis dalam merekonstruksi
dan memahami dinamika kehidupan saat ini. ~ Taufik Abdullah, 2008

Sejarah silam bangsa (rakyat Indonesia), dalam hal kebijakan agraria, tentu bukan perjalanan historis belaka yang harus berlalu tanpa makna. Ia tak boleh didiamkan, ditutupi, lalu ditinggalkan serta dilupakan.

Historisitas itu tentu bagian perjalanan bangsa yang selalu bersinergis pada kondisi bagaimana kita ada dan hidup saat ini; tentang mengapa sejarah itu penting untuk kita ketahui; bagaimana ia terkonstruk hingga jadi landasan berpijak; apa implikasi yang ditimbulkannya bagi kehidupan di masa sekarang.

Semua tak lepas dari pengetahuan kita akan sejarah. Memahaminya adalah langkah awal memahami kehidupan saat ini dan di masa yang akan datang.

Abad ke-19 dan 20 adalah puncak kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderalnya. Dalam menjalankan misi pemerintahannya, tanah dan hasil bumi Indonesia senantiasa dijadikan sumber kemakmuran, pada pemerintahannya atas Indonesia, juga pada pemerintahan kerajaan Belanda pada khususnya.

Kemakmuran yang menjadi misinya sekaligus menjadi babak puncak penderitaan rakyat Indonesia. Rakyat sampai hari tidak hanya tinggal di dalam catatan sejarah, melainkan juga mempengaruhi pertumbuhan, terutama di bidang ekonomi dan politik bagi kehidupan di sisi lainnya.

Dimulai dari kepemimpinan Daendels yang mempertahankan monopoli perdagangan serta kerja paksa, berkuasanya Inggris melalui ketidakmampuan penguasa sebelumnya mempertahankan kedaulatannya, sampai pada berkuasanya kembali kerajaan Belanda dengan mengukuhkan Indonesia sebagai negeri Hindia-Belanda.

Perputaran banyak waktu itu, tentu menyisakan beberapa goresan yang mendalam, entah itu kisah yang buruk, ataupun yang baik-baik. Karenanya, sejarah berperan penting sebagai landasan pengetahuan, tidak hanya bagi sejarawan, ekonom, politisi, kaum intelektual maupun mahasiswa, untuk senantiasa berbicara atas fakta sejarah itu sendiri.

Menilik lebih jauh, kita tentu akan melihat bahwa eksploitasi kemakmuran yang dijalankan oleh pihak kolonial atas Indonesia, ternyata tak lepas pengaruhnya dengan kondisi sosial, politik, dan kebijakan penguasa sebelumnya. Kebijakan raja-raja feodal, terutama menyangkut hak atas kepemilikan dan pengelolaan tanah, secara terang dikatakan sebagai landasan kebijakan agraria yang lahir kemudian.

Pada pemerintahan Raffles semisal, tanah yang sebelumnya dikelola dan dimonopoli hasilnya itu di bawah kekuasaan Belanda, dikembalikan sesuai aturan yang berlaku pada masyarakat feodal sebelumnya: tanah milik raja, rakyat hanya sebagai pemaroh (peminjam/penyewa).

Begitu pun pada penguasa-penguasa setelahnya. Berkuasanya pihak kolonial atas raja-raja, sekaligus berkuasa atas seluruh tanah dan seisi alamnya. Kepemilikan dan pengelolaannya dijalankan sesuai prosedur yang sebelumnya berlaku dengan berlandas pada mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah lama berlaku.

Hal ini pertanda bahwa sistem pemerintahan dalam negeri sendiri, yakni sistem yang berlaku pada masyarakat feodal di zaman raja-raja, berperan besar melahirkan beragam corak sistem kebijakan pemerintahan kolonial selanjutnya.

Kebijakan yang berjalan atas sistem kebijakan masyarakat feodal di masa itu: tanah adalah milik raja atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaannya, sedang rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya, menjadi landasan bagaimana pihak kolonial mengatur serta mengawasi pengelolaan tanah dan hasilnya di Indonesia (Mochammad Tauchid, 2009).

Lantaran kebijakan raja-raja yang pada umumnya sudah dinyatakan oleh rakyat Indonesia sendiri sebagai kebijakan yang harus berjalan sebagaimana demikian, jelas semakin mempermudah kekuasaan kolonial atas negeri jajahannya itu. Tidak ada yang sulit dalam menjalankan misi penjajahannya. Berlandas pada argumen bahwa kewajiban melanjutkan atau mempertahankan tradisi-tradisi lama masyarakat feodal, menjadi inti di setiap pengambilan kebijakannya, dalam hal ini menguasai serta mengelolah tanah dan hasilnya.

Jika dulu raja adalah penguasa absolut atas tanah dan seisi alamnya, yang kemudian diamini oleh seluruh rakyatnya, pada masa-masa awal kedatangan penjajah, hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menguasai serta mengeksploitasi segala apa yang merupakan sumber hidup dan penghidupan manusia.

Memang, jaminan kemakmuran atas hasil bumi dari tanah Indonesia seolah memberi rasa haus yang teramat kuat bagi siapapun, termasuk para penjajah kolonial untuk menikmatinya, meski dengan cara-cara yang “tidak sopan”. Monopoli, kerja paksa, landrente, atau pun cultuurstelsel, merupakan beberapa bagian besar kebijakan yang dijalankannya.

Alasan bahwa kebijakannya tersebut dapat memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah, di samping memakmur-adilkan seluruh rakyat Indonesia, nyatanya hanya tinggal isapan jempol belaka. Dua tujuan utama itu tidak pernah sedikit pun berjalan beriringan. Ibarat minyak dengan air. Dipaksa bagaimanapun, keduanya tidak akan pernah menyatu meski dalam satu wadah.

Dalam hal ini, pemerintah kolonial adalah minyak (selalu di atas), sedang rakyat adalah airnya (selalu di bawah). Realitas seperti inilah yang terjadi di Indonesia. Para penjajah selalu kenyang, sedang rakyat dibiarkan kelaparan.

Untuk itu, guna memahami sejarah perjalanan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan kolonial atas Hindia-Belanda, tentu tak ada salahnya ketika terlebih dahulu penulis membahas mengenai apa agraria itu sendiri, dan bagaimana sistem kebijakan yang dijalankan raja-raja di Indonesia (kebijakan agraria) atas tanah dan rakyatnya, di mana ia sebagai cikal bakal lahirnya kebijakan-kebijakan agraria oleh pemerintah kolonial atas Hindia-Belanda.

Selanjutnya, mengenai bagaimana tanah-tanah rakyat di Indonesia itu dipakai sebagai lahan subur untuk meraup segala kekayaan pribadi pemerintah kolonial tanpa pertimbangan kemakmuran rakyat sebagai orang yang dipekerjakannya. Di sini, akan terlihat jelas bagaimana sistem kebijakan pemerintah selalu menjadi momok atas kehidupan dan penghidupan rakyat seluruh Indonesia, dan bagaimana kebijakan itu selalu berjalan atas landasan kepentingan sepihak.

Apa Itu Agraria?

Secara umum, agraria dapat disebut sebagai tanah atau pertanian. Dalam bahasa Yunani, agraria berasal dari kata agre yang berarti “tanah” atau “ sebidang tanah (ladang)”; agrarius berarti “persawahan, perladangan, pertanian”.

Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agraria merupakan urusan pertanian atau urusan kepemilikin tanah; dalam bahasa Inggris agrarian selalu diartikan sebagai “tanah” dan dihubungkan dengan “usaha pertanian”. Karenanya, secara khusus, pengertian agraria berarti juga tanah, meski pun nampak multitafsir; karena agraria bisa digambarkan (secara luas), tidak hanya menyangkut tanah yang terlihat di permukaan, tetapi juga semua hal yang terkandung di dalam dan di atasnya: air dan udara.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengertian agraria secara luas mencakup berbagai hal, seperti bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Selain itu, agraria tidak hanya diartikan sebagai tanah dalam artian fisiknya, melainkan juga dalam artian yuridis yang berupa hak. Karenanya, kekayaan alam yang terkandung di suatu area atau wilayah berhak dieksplorasi oleh pihak yang memiliki wilayah tersebut (misalnya Negara).

Di samping itu, agraria juga hampir serupa dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU tersebut mengartikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Meski demikian, secara tidak langsung bahwa permasalahan tata ruang itu merupakan salah satu turunan dari induknya yang bernama agraria. Jika diilustrasikan, agraria meliputi sumber daya alam (SDA), seperti hutan atau tambang, lingkungan, seperti tata air dan tata ruang.

Dari sini, dapat kiranya kita tarik kesimpulan sederhananya bahwa agraria adalah segala hal yang menyangkut hidup dan penghidupan manusia itu sendiri. Entah itu tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis hanya akan mendefinisikan agraria di sini sebagai tanah, sumber kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia.

Agraria sebagai Sumber Penghidupan

Sebagai sumber penghidupan, siapa yang tidak ingin memiliki tanah? Besarnya faktor ketergantungan manusia atas tanah, menjadikan tanah kerap sebagai objek perebutan, yang tak jarang melahirkan beragam konflik.

Perlu kita pahami bahwa masalah (agraria) yang masih nampak hari ini, tak lain sebagai cerminan atas apa yang dahulu terjadi. Di sinilah, mengapa sejarah itu penting kita pelajari dan pahami. Bahwa menjadikannya sebagai wacana teoritis guna merespon dinamika kehidupan hari ini serta untuk kehidupan selanjutnya, adalah niscaya untuk dilakukan, tidak hanya bagi sejarawan, tetapi semua kalangan yang bermaksud menelaah ulang sejarah yang sudah berlalu itu. 

Sejarah agraria di Indonesia (beribu masalah yang ditimbulkannya) sudah barang pasti tidak bisa dipisahkan dari sistem kebijakan pemerintahan (penguasa) yang kolot. Penguasa selalu ikut andil, bahkan terbesar dalam hal mengatur dan mengelola kehidupan rakyatnya sebagaimana yang dikehendakinya – sering atas kehendak sendiri (pihak penguasa) tanpa melibat-sertakan rakyat sebagai subjek utamanya.

Tak heran ketika Mochammad Tauchid, penulis Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (STPN Press, 2009), memulai ulasan dalam bukunya tersebut dengan penggambaran kondisi agraria di tanah air dari masa ke masa. Ia melihat bahwa soal agraria (soal tanah) merupakan soal yang tiada habis-habisnya diperbincangkan, baik para akademisi, sejarawan, ekonom, maupun para politisi, serta pakar-pakar hukum lainnya.

Tidak hanya karena ia (soal agraria) merupakan soal hidup dan penghidupan manusia, melainkan karena seringnya disalahpahami, yang pada praktiknya tak jarang berujung pada konflik. Tentu saja, ini yang menjadikan rujukan mengapa soal agraria tetap saja masih relevan diperbincangkan meskipun sudah terlahir ribuan tahun yang silam.

Tak hanya diamini oleh M. Tauchid, masyarakat luas secara pasti akan berpendapat serupa bahwa soal agraria adalah soal hidup dan penghidupan manusia, dalam hal ini rakyat Indonesia. Bahwa tanah adalah asal dan sumber segala makanan bagi manusia.

Perebutan tanah berarti juga perebutan atas tiang hidup dan penghidupannya. Maka tak heran ketika sering mengorbankan segala sesuatunya, termasuk nyawa sekalipun, hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dirinya juga keluarganya, serta keturunannya di hari mendatang.

Perebutan tanah yang kerap berujung konflik itu tak jarang terjadi di berbagai wilayah/daerah di tanah air. Dalam banyak kasus, bisa kita saksikan bahwa selama ± 20 tahun terakhir ini, konflik sosial terus merebak di mana-mana, meliputi semua sektor, terjadi di hampir semua wilayah di negeri ini.

Jika hendak ditelisik lebih cermat dan mendalam atas berbagai konflik tersebut, sebagian besar kasus-kasus yang ribuan jumlahnya itu, pada dasarnya tak lain merupakan konflik agraria semata, dalam hal ini konflik untuk saling berebut sumber-sumber hidup dan penghidupan manusia: tanah, air, tanaman, tambang, dan lain sebagainya.

Meskipun wujudnya terlihat sebagai konflik yang bernuansa etnis/suku, ras, budaya, agama, bahkan ideologi, pangkalnya tetap pada satu motif, yakni perebutan dan penguasaan atas tanah (sumber hidup dan penghidupan manusia).

Di daerah Sulawesi misalnya, konflik antar etnis, sebut saja Mandar dan Bugis, bukan murni perbedaan paham atau budaya antar masing-masingnya. Subjektifitas yang sama-sama mereka perjuangan, tidak lain hanya berorientasi pada kuasa-menguasai atas tanah yang menaungi kedua rakyat beretnis berbeda ini.

Bisa kita lihat bahwa perseteruan yang kerap terlihat sebagai perseteruan (konflik) antar etnis, selalu diawali dengan konflik mendasar seperti sengketa tanah antar petani yang satu dengan petani lainnya, yang mungkin hanya persoalan sepele, seperti saling klaim-mengklaim batas lahan pertanian masing-masing. Tak terima dengan itu, keduanya pun saling adu otot, sampai kemudian melibatkan kelompok (etnis). Konflik semacam ini masih sering kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia.

Maka benar bahwa semakin besar kekuasaan seseorang atau kelompok atas tanah di wilayah tertentu (komoditi), maka semakin besar pula kemungkinan baginya untuk hidup makmur serta sejahtera. Apa yang terjadi di atas (konflik etnis yang berawal dari perseturan antar individu petani), memperlihatkan hal yang demikian.

Mungkin ini jugalah yang mendorong Marx menuliskan di dalam paragraf awal Das Kapital-nya bahwa komiditi merupakan bentuk dasar atas segala kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meskipun sebenarnya pemahaman ini keliru bahwa tanah bukanlah sebuah komoditas, melainkan modus produksi, yang kemudian hasilnya adalah komoditas itu sendiri (Karl Marx, 2004).

Menilik hal itu, pernyataan Marx yang pada dasarnya merupakan sebuah konsep analitis dalam rangka mengembangkan teori ekonomi mengenai perubahan masyarakat Eropa di masanya, seakan mendorong M. Tauchid meyakini dengan berucap bahwa siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan.

Indonesia memberikan banyak jaminan akan tanah dan hasilnya yang sangat dibutuhkan itu. Segera setelah penjajah menguasai Indonesia, mereka tentu selalu siap-siaga dalam menjaga sumber kekayaan yang sudah dikuasainya agar tidak lepas ke tangan yang lain.

Artikel Terkait