Forum Rektor Indonesia (FRI) merupakan sebuah wadah bagi seluruh rektor di seluruh Indonesia untuk bertemu membahas berbagai persoalan bangsa. Tujuan FRI adalah mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk dapat memposisikan dirinya dalam memberikan pandangan yang jauh ke depan untuk merespon persoalan bangsa. FRI dilaksanakan rutin setiap tahun. FRI 2016 sendiri dilaksanakan pada tanggal 29-31 Januari 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta.

FRI 2016 mengangkat tema “Revolusi Mental untuk Memerkokoh Karakter Bangsa”. Alasan diambilnya tema ini adalah masih kurang kuatnya karakter kebangsaan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga perlu merumuskan suatu gagasan untuk memerkokoh karakter tersebut. Persoalan mengenai karakter kebangsaan inilah yang dianggap FRI menjadi persoalan bangsa yang paling mendesak untuk diselesaikan.

Sekalipun hajatan FRI tersebut telah berlalu, namun ada beberapa hal yang masih hangat diperbincangkan berkaitan dengan acara tersebut.

***

Adakah persoalan bangsa lain yang lebih mendesak untuk diselesaikan selain persoalan karakter? Tentu saja ada begitu banyak persoalan bangsa ini, namun ada satu persoalan bangsa yang selama ini justru sering luput dari perhatian publik dan bahkan FRI juga melewatkan hal tersebut. Persoalan tersebut adalah liberalisasi pendidikan.

Untuk memahami agenda liberalisasi pendidikan, kita perlu memahami landasan hukum yang mendasari kebijakan tersebut. Landasan hukum yang saya maksud adalah UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT).

UU PT tersebut memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengelola lembaganya secara otonom dalam bidang akademik dan non-akademik. Otonomi kampus dalam bidang non-akademik inilah yang menjadi pintu masuk bagi agenda liberalisasi pendidikan.

Otonomi kampus dalam bidang non-akademik salah satunya mencakup persoalan pembiayaan operasional kampus. Kampus memiliki hak untuk mencari sumber pandapatan sendiri guna membiayai kebutuhan operasionalnya. Sekilas tidak ada yang keliru dengan kondisi tersebut, namun, setidaknya ada dua persoalan mendasar berkaitan dengan hal tersebut.

Pertama, otonomi kampus dalam bidang non-akademik terutama soal pembiayaan operasional membuat kampus dapat menentukan biaya perkuliahan sendiri. Apabila biaya operasional membengkak, maka kenaikan biaya kuliah menjadi hal yang tidak terhindarkan. Salah satu contohnya adalah mahalnya biaya kuliah dalam skema Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Mahalnya biaya UKT apabila dibandingkan dengan biaya kuliah pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan efek buruk dari otonomi kampus. Mahalnya biaya UKT juga membuat akses masyarakat luas terhadap pendidikan tinggi menjadi semakin sulit. Apabila hal ini dibiarkan, hanya orang-orang kaya saja yang mampu mengakses pendidikan tinggi, atau singkatnya orang miskin dilarang kuliah!

Kedua adalah “menghilangnya” peran negara dalam menjamin perluasan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Padahal dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD ’45) alinea IV menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ironisnya, pemerintah melalui UU PT justru memberikan hak otonomi kepada kampus yang dibarengi dengan meningkatnya biaya kuliah. Pemerintah sepertinya enggan memberikan subsidi untuk mencegah meningkatnya biaya kuliah.

Sikap pemerintah yang enggan melakukan intervensi terhadap mahalnya biaya kuliah ini menunjukkan dengan jelas karakter neoliberal yang dianut pemerintah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan dasar konstitusi negara. Pemerintah sepertinya telah sepenuhnya tunduk terhadap dominasi kapitalisme global dan melupakan tanggung jawabnya kepada rakyat sesuai dengan amanah konstitusi.

Dua persoalan tersebut jelas menunjukkan jika sesungguhnya persoalan liberalisasi pendidikan sangat mendesak untuk diselesaikan. Jika hal ini terus dibiarkan, cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah dirancang oleh founding father bangsa ini akan semakin sulit terwujud. Padahal pendidikan merupakan kunci utama kemajuan suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar apabila rakyatnya sendiri justru kesulitan mengakses pendidikan tinggi?

***

Pertanyaannya kemudian, mengapa FRI tidak membahas persoalan liberalisasi pendidikan yang jelas-jelas merugikan rakyat? Ada kemungkinan bahwa FRI menganggap bahwa liberalisasi pendidikan bukanlah sebuah persoalan yang serius, atau kemungkinan ekstremnya FRI justru menyetujui agenda liberalisasi pendidikan.

Asumsi tersebut tentu saja didasari pada sejumlah fakta dan bukan sebuah opini kosong belaka. Pada tahun 2013 misalnya, sejumlah aktivis mahasiswa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU PT yang dianggap sarat agenda liberalisasi pendidikan. Sayangnya, MK menolak gugatan tersebut. Beberapa saat setelah itu, sejumlah rektor perguruan tinggi negeri justru mengeluarkan pernyataan mendukung keberadaan UU PT. Mereka bahkan menyebutkan jika otonomi kampus merupakan sesuatu yang kodrati.

Pernyataan tersebut justru melahirkan suatu ironi dimana kaum intelektual yang berada di kampus justru memilih mendukung otonomi kampus yang sarat agenda liberalisasi pendidikan. Mereka justru enggan berdiri dan berjuang bersama rakyat memperjuangkan akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat luas.

Sikap pemerintah juga setali tiga uang. Padahal dalam agenda Nawacita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi-JK disebutkan jika pemerintah berkomitmen membuka akses pendidikan tinggi bagi rakyat miskin. Ironsinya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari pemerintah untuk merevisi UU PT yang merupakan salah satu pangkal persoalan liberalisasi pendidikan. Yang lebih mengherankan, Menristekdikti justru lebih bersemangat mengurusi persoalan LGBT daripada liberalisasi pendidikan. Sungguh suatu ironi bagi dunia pendidikan nasional.

***

Melihat berbagai dampak yang ditimbulkan oleh agenda liberalisasi pendidikan tentu sangat disayangkan apabila FRI menutup mata dan secara tersirat menyetujui agenda tersebut. Padahal sejatinya FRI memiliki posisi tawar pada pemerintah untuk merekomendasikan penghentian agenda liberalisasi pendidikan. Sayangnya, hal tersebut Nampak sulit terwujud dalam waktu dekat ini.

Bagaimanapun FRI 2016 masih menyisakan begitu banyak persoalan. Terlebih ketika aksi damai oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Mahasiswa (GNP) justru ditanggapi tindakan represif dari aparat. Kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu hak dasar warga negara justru dibungkam. Aspirasi mahasiswa bukan hanya tidak mendapat respon, namun justru disikapi dengan keras oleh aparat. Sekali lagi FRI 2016 justru lebih banyak melahirkan ironi daripada solusi.

Pada akhrinya kita semua harus menyadari jika agenda liberalisasi pendidikan memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Liberalisasi pendidikan harus dihentikan karena bertentangan dengan dasar konstitusi dan ideologi bangsa Indonesia dan menghambat akses pendidikan yang berkeadilan bagi masyarakat luas. Semoga hal tersebut bukan hanya menjadi angan-angan kosong belaka.

 

Gunungkidul, 3 Februari 2016