Pemerhati Sosial
2 tahun lalu · 7321 view · 7 menit baca · Politik ribuan-demonstran-ahok-salat-ashar-di-jalan-kapolda-pangdam-ikut.jpg
Foto: https://m.merdeka.com/

Agenda Aksi 212, Salat Jumat di Jalanan dan Gejala Psikopat

Adalah gagal paham dan tidak habis berpikir, ketika merebak berita tentang agenda atau rencana sekelompok orang melakukan aksi unjuk rasa susulan pada tanggal 02 Desember (aksi 212) untuk menuntut proses hukum Ahok yang statusnya sudah tersangka melakukan penistaan atau penodaan agama untuk ditangkap dan ditahan.

Ditambah lagi, unjuk rasa ini melakukan gelar sajadah dan salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin.

Salat Jumat di jalanan misalnya, secara fikih (hukum Islam) dianggap tidak sah, dengan dalih apa pun apalagi demonstrasi yang tidak relevan secara syar'i. Itu alasan yang mengada-ada saja.

Salat Jumat itu harus dilaksanakan di masjid atau di tempat yang menetap dan lazim. Salat 'id saja, kalau tidak di masjid, paling banter dilaksanakan di lapangan atau tanah lapang, tidak di jalanan atau jalan raya, tempat di mana orang berlalu lalang. Apalagi salat Jumat di jalanan, tidak pernah ada itu di zaman Rasulullah pun. Mengada-ada saja.

Dalam hadis Nabi jelas dinyatakan bahwa,
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ man ahdatsa fi amrina hadza maa laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan darinya (dari agama), maka dia tertolak. (Riwayat Bukhori dan Muslim). Juga dalam riwayat Muslim disebutkan,
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
man ‘amila ‘amalan laysa ‘alayhi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu perbuatan (ibadah) yang bukan urusan (agama) kami, maka dia tertolak.

Salah satu syarat sah salat Jumat itu adalah diadakan di tempat yang menetap, seperti di kota atau di kampung. Menurut ulama Mazhab Hanafi, tempat menetap itu adalah setiap tempat yang memiliki sebuah masjid, yang apabila seluruh penduduk tempat itu dikumpulkan di masjid, maka masjid itu tidak muat.

Menurut ulama Mazhab Maliki, tempat yang menetap itu adalah suatu tempat yang dijadikan tempat menetap yang permanen oleh penduduknya. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tempat menetap itu adalah daerah yang memiliki bangunan yang dijadikan tempat menetap oleh penduduknya.

Adapun menurut ulama Mazhab Hanbali, yang dimaksud dengan tempat menetap itu adalah tempat yang dihuni oleh penduduk muslim yang memiliki paling kurang empat puluh orang muslim mukalaf yang wajib menunaikan salat Jumat. (Lihat, Abdul Azis Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. 5, Cet. I, Tahun 1996, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, h. 1582).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sendiri mengulas kembali pandangan ulama perihal aktivitas rangkaian ibadah salat Jumat di jalanan. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, KH Abdul Moqsith Ghazali, di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (21/11) malam, sebagai respons menyusul rencana gelar sajadah oleh sekelompok umat Islam yang dengan sengaja mengagendakan salat Jumat di jalan protokoler di Jakarta pada 2 Desember 2016 mendatang.

Menurut Kiai Moqsith, aktivitas ibadah Jumat pada masa Rasulullah SAW selalu diselenggarakan di masjid. Dari sini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa aktivitas shalat Jumat di jalanan hukumnya makruh.

“Meskipun kemudian hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Maliki mewajibkan salat Jumat di dalam masjid. Tetapi kita tahu ada mazhab lain seperti Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi yang membolehkan salat Jumat tidak di dalam masjid,” kata Kiai Moqsith.

Kedua mazhab ini tidak mensyaratkan salat Jumat di dalam masjid. Mazhab Syafi’i di dalam kitab Al-Majmuk karya Imam An-Nawawi menegaskan bahwa salat Jumat ini disyaratkan dilakukan di dalam sebuah bangunan meskipun terbuat dari batu, kayu, dan bahan material lain. Karenanya tidak sah melakukan ibadah Jumat di jalanan. Karena tidak sah, maka salat Jumatnya harus diulang dengan melakukan salat zuhur.

“Kalau begitu, tidak boleh melakukan aktivitas salat Jumat di jalanan. Bahkan ada ulama yang memakruhkan salat Jumat dilakukan di jalanan. Apalagi masjid-masjid yang tersedia cukup lebar. Sehingga praktis tidak ada alasan untuk melakukan salat Jumat di tengah jalan,” kata salah seorang dosen pengampu mata kuliah tafsir di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Menurutnya, hal ini akan sangat baik kalau sekelompok umat Islam yang merencanakan aksi gelar sajadah melakukan kajian fiqih secara mendalam terlebih dahulu dengan melakukan telaah atas pandangan para ulama. Lihat, "Ini Pandangan Fiqih PBNU soal Shalat Jumat di Jalanan".

Sama dengan PBNU yang menyatakan tidak sah salat Jumat di jalanan, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, jauh sebelum itu, sekitar tahun 2013, bahkan sudah mengeluarkan fatwa bahwa menggelar ibadah, termasuk salat Jumat di jalanan atau jalan umum hukumnya haram. Karena mengganggu ketertiban umum.

Jadi poinnya bukan pada unjuk rasanya dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, tapi poinnya lebih pada salat Jumat di jalanan atau di jalan rayanya yang jadi soal. Apa tidak bisa unjuk rasa dilaksanakan setelah salat Jumat saja, misalnya. Lagian macam-macam saja, sudah jelas di fikihnya juga tentang salat Jumat itu dan mengganggu ketertiban umum pula, tapi kenapa mereka maksa dan ngotot amat? Ada apa sebenarmya?

Dengan kata lain, jelas bahwa apakah benar aksi 212 ini murni menuntut secara hukum kasus Ahok atau ada niatan atau tujuan terselubung di balik itu? Karena kasus Ahok ini sudah ongoing dan aparat hukum telah melakukan proses hukumnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tapi kenapa mereka tetap seolah memaksakan diri dan keukeuh melakukan aksi ini?.

Padahal tidak sedikit tokoh, aparat hukum, pihak TNI dan ormas menganjurkan untuk tidak lakukan aksi 212 itu dan bahkan mempertanyakan rencana aksi 212 ini. Dari Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Agama, NU, Muhammadiyah, sampai MUI sendiri dan lain-lain. Jangan-jangan ada usaha makar atau keinginan terulang kembali demonstrasi Mei 1998.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sendiri sampai menilai tersangka penistaan agama Islam Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara otomatis tidak bisa ditangkap meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya menurut Menag, regulasi pascareformasi 1998 berbeda dengan regulasi pada era Orde Baru.

Lukman menjelaskan, di era Orde Baru, terdapat undang-undang subversif yang berlaku. UU ini membuat penguasa bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. "Sementara sekarang UU subversif sudah tidak ada karena MK sudah melakukan review atas UU tersebut," kata dia saat di kantor Kemenko Polhukam, Senin (21/11).

Adanya UU subversif itulah yang menurut Lukman, membuat HB Jassin, Permadi, dan Arswendo Atmowiloto tersangkut masalah yang sama, yakni penistaan agama. Kasus mereka terjadi pada rezim di mana kekuasaan itu melekat dengan hukum.

Karena itu, lanjut Lukman, aparat penegak hukum tidak bisa memenuhi begitu saja aspirasi masyarakat yang menginginkan agar Ahok ditangkap karena hukum sedang bekerja. Tidak hanya itu, dunia pun tengah memantau perkembangan proses hukum kasus penistaan agama tersebut. 

Kalau benar nanti aksi 212 ini tetap dilaksanakan, jelas ini dilatarbelakangi rasa sudah kadung membenci yang berlebihan terhadap seorang Ahok dan curiga pada intervensi pemerintah dalam menangani kasus Ahok ini. Kenyataan bahwa tampaknya memang tujuan akhir mereka belum tercapai yang tidak lain adalah nafsu mereka menyeret Ahok ke penjara, benar adanya. Ujungnya jelas, tangkap dan penjarakan Ahok! Titik.

Susah memang kalau sudah merasa membenci yang berlebihan atau sebaliknya merasa mencintai yang berlebihan. Kata pepatah Arab, 

                 وعين الرضا عن كل عيب كليلة

كما ان عين السخط تبدي المساويا

"wa 'ainur ridhā 'an kulli 'aibin kalīlatun kamaa anna 'ainas sukhthi tubdil masāwiyaā ". 

Kecintaan yang berlebihan akan menutup segala kekurangannya (yang ada hanya kelebihannya), begitu pula kebencian yang berlebihan akan menampakkan segala kekurangannya (tidak ada kelebihannya sama sekali). Cinta dan benci yang membabi buta. Sikap yang tidak rasional dan mengesampingkan akal sehat.

Bagaimana tidak gagal paham ketika mereka menuntut dilakukan proses hukum, sementara mereka sendiri memaksakan kehendak dengan aksi 212 berupa gelar sajadah dan salat Jumat di jalanan yang jelas-jelas itu juga melanggar hukum yaitu berkaitan dengan mengganggu ketertiban umum.

Tidakkah apa yang mereka lakukan ini layak dikategorikan sebagai gejala-gejala psikopat? Psikopat amat pandai berpura-pura dan tindakan yang dilakukannya bisa merugikan orang lain. Secara sederhana, psikopat sering didefinisikan sebagai gangguan kepribadian yang ditandai dengan beberapa ciri. Di antaranya perilaku antisosial, tidak memiliki empati, dan tindakannya berani sampai tak terkendali.

Ciri psikopat lainnya adalah tiadanya rasa sesal jika melakukan kesalahan, termasuk melakukan tindakan kriminal. Seiring perkembangan zaman, definisi psikopat kian luas dan kadang saling bertentangan satu sama lain. Pembeda psikopat dari manusia normal adalah unsur hati nurani. Psikopat dikenal sebagai orang yang tidak memiliki hati nurani sehingga tindakan yang dilakukan biasanya merugikan orang lain.

Dunia medis sendiri secara resmi tidak akan mendiagnosis seseorang sebagai psikopat. Kalangan dokter akan menyebut psikopat sebagai gangguan kepribadian antisosial.

Beberapa gejala dan tanda yang mungkin dimiliki oleh psikopat antara lain adalah pengabaian konsep benar atau salah. Tindakan mereka cenderung bermusuhan, mudah marah, mudah menyerang orang lain, tidak mudah mengikuti aturan atau sering protes, bahkan sampai melakukan kekerasan. Kurang empati dan minim rasa sesal atas tindakan mereka yang merugikan orang lain, sehingga mereka sering gagal belajar dari pengalaman.

Psikopat juga memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi orang lain dengan penipuan atau kebohongan yang konsisten. Dalam memanipulasi orang lain, psikopat biasanya memakai pesona atau kecerdasan mereka. Psikopat juga sangat rentan terjerat masalah hukum karena tindakan manipulasinya.

Gejala lainnya yang mungkin dimiliki oleh psikopat adalah sikap egois yang tinggi. Mereka berulang kali melanggar hak orang lain, mengintimidasi, tidak jujur, dan kerap salah mengartikan kejadian sekitarnya. Psikopat juga bertindak dengan spontan tanpa memikirkan perasaan pihak yang dirugikan dan memiliki rasa superioritas alias merasa paling unggul dan memamerkan keunggulannya tersebut secara berlebihan.

Gejala gangguan kepribadian antisosial ini bisa muncul sejak anak-anak. Umumnya gejala akan kian jelas pada usia antara 20 hingga 30 tahun. Pada anak-anak, gejala yang muncul bisa berupa perilaku kejam terhadap hewan, marah yang meledak-ledak, tidak mau bergaul, dan suka mengintimidasi atau melakukan perisakan (bullying) terhadap teman-temannya. Pada kasus tertentu, buruknya prestasi sekolah bisa menjadi tanda-tanda awal psikopat.

Kalau begitu, bukankah aksi 212 nanti itu adalah gejala psikopat akut yang mestinya masuk karantina dan rehabilitasi, baik mental maupun sosialnya, sebab ini masuk kategori gejala gangguan mental dan patologi sosial?