4 hari lalu · 753 view · 3 menit baca · Politik 32712_49464.jpg
Hitler dipilih secara demokratis, lewat Pemilu. Foto: Wikimedia Commons

Agar Demokrasi Kita Tidak Mati

Sebentar lagi kita akan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menuntaskan pesta demokrasi. Pemilu bukan hanya medium untuk memilih presiden atau wakil-wakil rakyat. Yang lebih penting lagi, Pemilu adalah peristiwa politik yang akan menentukan nasib demokrasi kita. Baik-buruknya masa depan Indonesia tergantung siapa yang kita pilih dalam Pemilu ini.

Pilihan yang salah dalam Pemilu bisa berpengaruh pada masa depan kehidupan politik kita, demokrasi kita.

Dulu, di era 1960-an, pembunuh utama demokrasi adalah tentara atau militer, lewat kudeta yang mereka lakukan. Tetapi, kini, kebanyakan demokrasi mati di tangan rakyat sendiri. Salah satunya lewat Pemilu.

Dalam bukunya yang terkenal, How Democracies Die, Steven Levitsky secara gamblang menjelaskan: "Demokrasi tidak akan mati di tangan seorang jenderal, tetapi di tangan para pemimpin terpilih — presiden atau perdana menteri yang memenangkan kontes kekuasaan."

Para pemimpin terpilih itu bukan hanya presiden, tetapi juga wakil-wakil rakyat yang akan bekerja di parlemen. Di tangan merekalah masa depan suatu negara dipertaruhkan. Jika rakyat memilih kandidat yang benar, negeri ini akan aman. Sebaliknya, jika mereka memilih calon yang salah, demokrasi taruhannya.

Proses pembunuhan demokrasi lewat Pemilu bisa berlangsung lama, tetapi bisa juga berlangsung singkat. Jika kita salah memilih Capres, demokrasi bisa terbunuh seketika, dalam waktu singkat.

Levitsky merujuk Jerman sebagai contoh bagaimana demokrasi dibunuh dengan cepat, ketika rakyat Jerman memilih Adolf Hitler sebagai pemimpin mereka. Kesalahan memilih dalam Pemilu bisa berakibat fatal.

Hitler adalah contoh ekstrem bagaimana demokrasi dibunuh lewat Pemilu. Proses Pemilunya sendiri cukup terbuka dan fair. Tetapi, situasi politik dan bagaimana para politisi memainkan situasi, itu yang krusial.

Jerman pada awal 1930-an adalah negara yang tengah memulihkan diri akibat Perang Dunia I dan berusaha menangkal dampak great depression yang melanda dunia ketika ituAda dua sikap yang diambil para politisi Jerman menghadapi situasi tersebut: pesimis dan optimis. Mereka yang pesimis menggunakan retorika ketakutan dan ancaman asing. Sementara yang optimis menebar harapan dan membuka kerja sama dengan dunia luar.

Hitler berkampanye dengan retorika penuh pesimisme. Dia menebar ketakutan bahwa Jerman sedang terkepung dan akan bubar dalam waktu dekat. Malangnya, rakyat Jerman terpukau dengan retorika Hitler yang berapi-api. Mereka datang ke bilik suara dan memilih laki-laki itu. The rest is history.

Dalam banyak kasus, demokrasi mati perlahan-lahan, lewat proses panjang yang menyakitkan. Salah satu contohnya adalah Venezuela. Lewat Pemilu, rakyat Venezuela memilih pemimpin yang salah, yang membuat negeri itu kini terpuruk dalam resesi dan krisis besar. 30 tahun lalu, Venezuela adalah salah satu negara demokratis di Amerika Latin.

Dekonsolidasi. Kesalahan memilih pemimpin dalam Pemilu adalah akar dari apa yang para akademisi sebut sebagai "dekonsolidasi demokrasi." Dekonsolidasi adalah proses di mana demokrasi mengalami penurunan kualitas, baik pada aspek-aspek prosedural maupun aspek-aspek yang bersifat substansial.

Aspek-aspek prosedural terkait dengan penyelenggaraan negara, seperti kelancaran birokrasi dan kemudahan pengurusan administrasi. Sementara aspek-aspek substansial terkait dengan hak-hak dasar warga negara, seperti jaminan kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi.

Pemilu sejatinya menghasilkan pemimpin yang bisa melaksanakan dua aspek demokrasi itu. Setiap kali pemilih memasuki ruang pencoblosan, hal dasar yang mereka harus pertanyakan adalah apakah Capres atau Caleg yang akan mereka coblos mampu mengelola pemerintahan dan mampu menjamin hak-hak dasar mereka.

Kegagalan dalam memilih pemimpin adalah awal dari proses memburuknya demokrasi. Memilih pemimpin yang salah akan menciptakan banyak persoalan, dari ketidakpercayaan masyarakat karena pngelolaan negara yang kacau hingga frustrasi dan sikap-sikap agresif yang bisa berujung pada konflik sosial.

Gejala paling awal dekonsolidasi adalah ketidakpercayaan masyarakat pada para pemimpinnya. Gejala ini tengah dihadapi negara-negara maju yang selama ini dikenal sebagai negara demokratis, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Penelitian Roberto Stefan Foa dan Yascha Mounk (The Democratic Disconnect, 2016) terhadap negara-negara demokratis di dunia mengungkapkan faktor ketidakpercayaan masyarakat pada elite dan institusi politik sebagai prekursor dari kepercayaan mereka terhadap demokrasi.

Mulanya, masyarakat atau warga bersikap kritis pada pemerintah dan elite politik. Tetapi, lama-kelamaan, sikap kritis itu meningkat menjadi sikap apatis, bukan hanya pada institusi politik, melainkan juga pada demokrasi. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada demokrasi sebagai sistem politik yang ideal.

Amerika Serikat adalah contoh paling fenomenal dalam studi tentang dekonsolidasi. Ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik dan sikap apatis mereka pada politisi menjadi salah satu sebab kemenangan Donald Trump. Trump menang bukan karena didukung banyak orang, tetapi justru karena orang yang membencinya tak peduli politik dan tak mau datang ke bilik suara.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat bisa terulang di Indonesia atau di mana saja jika para pemilih tidak peduli dengan politik dan tak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin di negeri ini.

* Tulisan ini diterbitkan juga di harian Media Indonesia, 16 April 2019.