Konsultan
2 tahun lalu · 325 view · 4 menit baca · Politik kartun_macet.jpg

Agama Menjadi Sebuah Ironi Dalam Pilgub DKI Jakarta

Krasak krusuk dan kondisi cenderung gaduh dalam Pilgub DKI Jakarta sebenarnya sudah jelas, bukan sudah jelas siapa yang akan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, namun sudah jelasnya bangunan isu politik yang dibangun oleh para kompetitor.

Tidak ada tendensi murni agama, bahwa agama menjadi bagian dari isu yang sengaja dimainkan, Kita menyaksikan secara bersama-sama baik warga Jakarta yang ikut terlibat atau melihat langsung dan kita yang ada di daerah hanya menyaksikan lewat media elektronik dan media cetak bahwa terjadi aksi masa besar-besaran pada tanggal 14-10-2016 adalah mendorong proses hukum dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama

yang akrab disapa ahok saat melakukan kunjungan kepulauan seribu yang juga melahirkan beberapa pendapat bahwa ahok juga melakukan kampanye terselubung. Pertanyaan kenapa hanya untuk mendorong proses hukum harus dengan gelombang aksi masa yang begitu banyak, yah maklum-maklum lah karena sentimennya adalah agama dan dalam hal ini yang merasa agamanya dinistakan adalah masyarakat muslim,

kan penganut agama Islam di DKI Jakarta tidak sedikit bahkan menjadi mayoritas. Gerakan masa ini bisa juga dikatakan bentuk respon untuk  membela agama yang dianut sekalipun kata Gus Dur sapaan akrab Abdurahman Wahid mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-4 Tuhan tidak  perlu dibela, yang diserukan pada pertengahan 1982.

Gelombang aksi masa besar-besaran yang terjadi di Jakarta ternyata mendapat respon yang beragam baik di Provinsi DKI Jakarta maupun yang berada di luar DKI, Ada yang langsung merespon dengan mengaitkan secara SARA sampai kajian politik pasca aksi masa ditandai dengan hasil survey politik dari salah satu lembaga dengan presentasi grafik petahana mengalami angka pelemahan dan dua kompetitor lainnya mengalami trend positif terlebih pasangan Agus dan Sylviana.

Banyak analisa yang berkembang diantaranya bahwa ini bagian dari setingan  Ahok dan tim untuk menarik simpatik dan dukungan warga Jakarta yang Non muslim dan mencoba memecah pemilih Muslim. Jika memang begitu yang dimaksudan, Ahok dan tim bisa dikata sukses karena berhasil memainkan emosi pemilih bahkan pemerhati dengan sentimen agama

dan dalam politik itu sah-sah saja dimana suku, ras, budaya, agama, keluarga menjadi simpul-simpul suara, selama tidak melahirkan perpecahan yang berkepanjangan serta mengancam persatuan, rasa toleransi, semangat pluralisme, dan kemajemukan warga DKI Jakarta pada khususnya dan  Indonesia pada umumnya.

Mari kita petakan Kodisi ini dalam tiga hal yakni proses hukum, politik, dan sentimen agama:

Proses hukum

Gelombang aksi masa yang terjadi adalah reaksi dari dugaan penistaan yang dilakukan ahok dan ini wajar ketika umat muslim merespon karena menyangkut kepercayaan yang  sifatnya sakral. Tuntutannya adalah agar proses hukum  dilaksanakan dan semestinya pihak kepolisian yang menerima laporan harus cepat melakukan penyelidikan.

Di posisi ini Ahok selaku pihak terlapor jika tidak merasa melakukan tindakan penistaan harus gentle, dan baik pelapor dan terlapor secara bersama-sama bersabar menunggu serta menyerahkan perkara ini selesai  secara hukum.

Politik

Masyarakat DKI Jakarta harus memposisikan ini dalam kodisi kontestasi politik, bahwa DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan Gubernur pada 15 februari 2017, dalam momentum ini masyarakat atau orang yang mempunyai hak pilih harus menggunakan sebaik mungkin hak pilihnya

untuk selektif dalam menentukan pilihan yang memberi dampak lima tahun ke depan bagi pembangunan DKI Jakarta serta tidak terorientasi pada praktek-praktek politik yang sifatnya pragmatis-transaksional dengan efek yang hanya bersifat jangka pendek.

Sentimen agama

Hal ini harus dihindari karena seperti dalam poin satu dan dua bahwa dugaan penistaan agama diserahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan ini merupakan kontestasi politik, dan jika dikaitkan dengan dugaan penistaan agama, di sini tidak secara horizontal atau yang berhadap-hadapan antara muslim dan non muslim, karena selaku terlapor adalah individu Ahok, Tidak ada sentiment terhadap agama yang di yakini ahok, just Ahok.

Memang momentum Pilgub DKI Jakarta memiliki daya magnet yang sangat kuat karena DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara / Capital city. Banyak harapan yang di gantungkan warga DKI  Jakarta dalam prosesi pilgub kali ini yang di antaranya solusi kemacetan yang kian hari dinilai makin tidak masuk akal ataupun  melanjutkan pembangunan infrastuktur dan human development.

Jakarta memiliki magnet yang kuat, proses pilgub kali ini jika dibangun dengan trend yang positif dengan melibatkan partisipasi aktif  dari masyarakat yakni pemilih-pemilih yang cerdas dan santun pada proses yang sama. Hal ini dapat di adopsi oleh daerah-daerah luar DKI Jakarta, dalam hal ini DKI Jakarta harus  menjadi contoh yang baik buat daerah-daerah yang lain bagaimana proses atau praktek-praktek demokrasi berjalan,

tidak hanya sebagaimana adanya melainkan sebagaimana mestinya demokrasi itu, mendorong demokrasi yang substantial dan bukan sekedar demokrasi procedural  yang hanya melibatkan partisipasi masyarakat lima tahun sekali tepatnya sebatas partisipasi momentual. hal ini hanya bisa tercapai ketika para kompetitor secara fair beradu visi misi untuk DKI Jakarta lima tahun ke depan.

Pada posisi pemilih pun harus cerdas mengartikan isu-isu sehingga bisa memposisikan agama secara sakral dan tidak menjadikan barang dagangan dalam berkampanye, sehingga makna kesakralan agama tidak tereduksi dengan kepentingan politik pragmatis transaksional. Pesan terakhir jadilah pemilih cerdas yang cerdas dalam memilih.

Akhirhirnya teringat dengan falsafah bijak yakni "Si tou timou tumou tou" yang artinya: manusia baru dapat disebut sebagai manusia, jika manusia memanusiakan manusia lain. Prof Sam Ratulangi 1890-1949. Mari saling memanusiakan.

Artikel Terkait