Peneliti
2 tahun lalu · 406 view · 4 menit baca · Politik pilkadaa.jpg
Sumber : verbumnews.com

Agama dalam Pilkada Banten 2017

Perbincangan soal agama dan demokrasi kembali menjadi isu hangat dan menarik bagi publik, baik bagi pengamat, peneliti atau para akademisi. Terlebih, Indonesia yang sudah cukup lama memasuki masa transisi dari rezim politik otoriter-sentralistik ke rezim politik liberal.

Persoalannya adalah; apa dan bagaimana posisi agama dalam ruang demokrasi? Atau pertanyaan lainnya; bagaimana dampak agama terhadap demokrasi? Apakah agama mendukung demokrasi atau malah sebaliknya? Dan sejumlah pertanyaan lain yang serupa.

Jika saya fokuskan beberapa pertanyaan diatas pada satu pertanyaan; bagaimana agama jika direpresentasikan dalam arena demokrasi elektoral di Banten, khususnya dalam prosesi pemilihan kepala daerah?    

Pilkada Banten yang telah dilaksakan pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin adalah arena aktualisasi kepentingan yang berbasis pada pemilahan sosial masyarakat yang berkarakter ideologis, kultural, dan ekonomi-politik.

Liberalisasi politik pasca Orde Baru memungkinkan para aktor politik lokal menikmati situasi politik yang lebih bebas dalam menyampaikan dan mengorganisasi kepentingannya melalui partai politik atau beberapa organisasi politik lainnya.

Ditambah pula dengan adanya reformasi kelembagaan demokrasi yang digulirkan pasca reformasi 1998 dimana aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik lokal semakin kompleks dan semarak. Segmentasinya sangat beragam menurut garis pemilahan agama, etnik, profesi, kelas, kelompok, kepentingan dan sebagainya.

Kondisi di atas sangat jauh berbeda dengan kondisi di masa Orde Baru dimana aktor-aktor politik lokal terbatas hanya birokrat dan militer semata. Nyaris tak ada ruang dan kesempatan bagi aktor-aktor lain yang mempunyai cita-cita dan idealitas untuk membangun dan memajukan wilayahnya.

Dalam Pilkada Banten kemarin, dua kandidat paslon gubernur dan wakil gubernur, baik Wahidin Halim-Andika Hazrumy maupun Rano Karno-Embay Mulya Syarief tidak hanya berebut dukungan dari elite, namun mereka harus mendapat dukungan suara dari pemilih di tingkat akar rumput (grass root). 

Konsekuensinya adalah bagaimana para kandidat tersebut dan partai politik yang mendukungnya harus bekerja keras membangun strategi untuk memenangkan kontestasi di atas. Di sinilah faktor demografi berperan sangat penting dalam kaitannya dengan segmentasi pemilih dalam proses elektoral.

Faktor demografi yang dimaksud adalah karakteristik pemilih yang berada di wilayah tertentu. Pemilih adalah segmentasi pasar yang khas dengan karakteristik tertentu dan variatif. Misalnya saja soal etnik, agama, kekerabatan, atau kelas sosial.

Semakin kompleks sebuah masyarakat, maka pemilahan sosialnya juga akan semakin majemuk, baik secara vertikal maupun horisontal.

Secara vertikal, masyarakat disusun dalam kategori yang tidak setara berdasarkan stratifikasi sosial-ekonomi. Sedangkan secara horisontal, masyarakat dipilah berdasarkan perbedaan yang bersifat setara, seperti usia, jenis kelamin, profesi, etnisitas dan agama.

Dalam Pilkada di Indonesia bisa dipastikan bahwa komposisi pemilih berdasarkan agama menjadi kriteria yang cukup penting. 

Menurut AA GN Ari Dwipayana dalam Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, karakteristik sosial keagamaan wilayah kontestasi di dibagi tiga kategori besar. Pertama, wilayah kontestasi yang memiliki karakter homogen, 100 persen pemeluk agamanya sama dalam satu wilayah.

Kedua, wilayah yang karakterteristiknya adalah mayoritas. Lebih dari 50 persen di wilayah tersebut memeluk agama yang sama. Ketiga, wilayah kontestasi yang berimbang, di mana komposisi penduduk berdasarkan agama relatif seimbang.

Agama dan  Kasus Demokrasi Banten

Dalam wilayah kontestasi yang komposisi agamanya berimbang, agama menjadi faktor yang relevan dan signifikan. Hal ini bisa kita lihat dari proses kandidatisasi, seseorang yang ingin maju menjadi aktor politik di wilayahnya, maka latar belakang agama menjadi referensi utama untuk menggalang koalisi politik dalam pilkada.

Komposisi penduduk berdasar atas agama menjadi pertimbangan penting dalam membangun koalisi. Umumnya, aktor politik yang mengajukan diri sebagai kandidat kepala daerah berasal dari agama dengan komposisi pemeluk terbesar.

Kemudian kandidat wakil kepala daerahnya, umumnya, diambil dari agama dengan jumlah pemeluk terbesar kedua setelah kandidat kepala daerahnya.

Kondisi di atas, misalnya, bisa kita lihat dalam Pilkada di Maluku. Di sana, pasangan kandidat gubernur dan wakilnya diajukan oleh partai-partai yang cenderung merupakan kombinasi Islam dan Kristen atau sebaliknya.

Atau kasus lain yang serupa, bisa kita lihat dalam Pilkada di Kalimantan Tengah, gubernur dan wakil gubernur terpilihnya adalah kombinasi antara kandidat yang beragama Kristen dan Islam, yaitu Teras Narang-Ahmad Diran.

Satu hal lagi, biasanya, Pilkada di daerah yang sebelumnya selalu didera konflik akan cenderung menerapkan model koalisi kombinasi agama.

Alasannya sangat rasional, mereka tak ingin mengulangi insiden buruk yang merugikan kedua belah pihak karena hanya arogansi keagamaan yang eksklusif serta picik.

Kita sebut saja misalnya Kabupaten Katapang, Bengkayang, Kapuas Hulu, dan Sintang yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan beberapa daerah lain yang serupa.

Bagaimana demokrasi yang terjadi di Banten, apakah agama masih menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala daerah setempat?

Banten merupakan wilayah kontestasi yang memiliki karakter homogen dan mayoritas. Politik representasi agama tidak terlalu relevan dan kuat dibanding dengan wilayah yang sudah saya sebutkan di atas.

Di wilayah Banten dengan karakteristik yang keagamaan yang homogen, pemilahan politik otomatis terbangun bukan berdasarkan faktor agama. Ia berbasiskan etnik, kekerabatan, politik aliran dan stratifikasi kelas sosial.

Di Banten, isu-isu keagamaan atau politik identitas yang berorientasi pada hal-hal yang bertalian dengan agama tidak laku dan laris, karena alasan yang sudah dipaparkan di atas.

Fakta di lapangan, dalam kampanye Pilkada Banten 2017, isu yang paling kuat yang muncul di permukaan adalah seputar dinasti politik, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sempat juga isu komunis atau PKI dilontarkan dan menjadi isu di masyarakat Banten. Isu ini sengaja dilontarkan dengan alasan tertentu, untuk menyerang kandidat rivalnya (black campaign), namun pengaruhnya tak begitu signifikan dan sangat mudah argumentasinya untuk dipatahkan.

Bisa dipastikan, siapapun kandidat gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pesta demokrasi Pilkada Propinsi Banten, baik Wahidin Halim-Andika Hazrumy atau Rano Karno-Embay Mulya Syarief merupakan faktor kerja keras yang gencar dilakukan sehingga membuahkan keberhasilan dan kesuksesan, tentunya melalui pendekatan intensif dan kontinyu terhadap masyarakat Banten.

Yang jelas, komposisi pemilih berdasarkan agama sama sekali bukan menjadi faktor signifikan dalam pemilihan kepala daerah di Banten. Politik representasi agama tidak terlalu relevan dan kuat dalam konteks Pilkada Banten, 15 Februari 2017 yang lalu. 

Referensi Utama

Zainal Abidin Bagir, dkk., Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Bandung : Penerbit Mizan, 2015