Peneliti
2 tahun lalu · 1594 view · 3 min baca · Politik gnpf-mui-berharap-presiden-jokowi-hadir-dalam-aksi-212-hyaa2cnae1.jpg
Foto: http://news.okezone.com/

Agama Bukan Penggerak Aksi 212

Warta aksi superdamai 2/12 sangat ramai dibicarakan orang, seluruhnya fokus soal tersebut. Komentar, opini, pandangan positif atau sebaliknya dan hal-hal lain yang diperbincangkan di berbagai media menjadi semacam santapan hangat dan lezat hari itu.

Siapa yang tidak merinding ketika lapangan Monas dan jalanan bundaran Bank Indonesia dijejali lautan manusia yang tumpah ruah datang dari berbagai celah nusantara. Siapa yang tak berdecak kagum melihat aksi mereka, seolah merasa bangga dengan kuantitas dan kekuatan massa yang mereka bawa di hari Jumat, 2 Desember 2016 tersebut.

Tak hanya rakyat biasa yang ikut serta, presiden dan wakilnya beserta beberapa menteri terkait juga ikut gabung bersama mereka. Kali ini pihak pemerintah hadir bersama mereka menyatu tanpa batas, tentu hasil evaluasi dan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak.

Apa yang akan terjadi jika pihak pemerintah absen atau bahkan abai terhadap aksi mereka? Kita bisa membayangkan konsekuensi apa yang akan dipikul pemerintah jika pertimbangan itu tak dihiraukan atau dinegasikan.

Presiden sangat mengapreseasi aksi tersebut yang berlangsung tertib dan damai, juga tak lupa mengimbau peserta aksi untuk segera pulang ke tempat asal masing-masing pascasalat jumat dengan tertib dan damai juga (2/12).

Masih tetap sama, seperti aksi damai 4/11 sebelumnya, mereka menyuarakan isu yang tak berbeda, yakni menuntut Ahok untuk ditangkap dan dipenjarakan segera, karena ia telah menista kitab suci agama kaum mayoritas dalam kasus Kepulauan Seribu, Al-Maidah: 51.

Ada hal menarik yang berbeda dari aksi-aksi lain ketika jumlah peserta aksi superdamai tersebut, diantaranya adalah hadirnya kaum terpelajar, terdidik, bahkan banyak pula di antara mereka yang bergelar doktor hingga profesor. Ditambah pula, data yang didapat adalah mereka sama sekali bukan peserta yang hanya mencari kesempatan untuk sekadar mencari makan atau sekadar ingin mendapatkan sejumlah uang dari pihak tertentu. 

Menurut Amin Mudzakkir (3/12), bahwa banyak di antara mereka adalah orang-orang kaya dari daerah lain, indikatornya adalah mereka sehari sebelumnya sudah datang dan menginap di beberapa hotel bintang lima sekitar jalan Sudirman dan Thamrin.

Faktor apakah yang menggerakan mereka, khususnya kalangan tertentu yang sudah saya sebutkan di atas. Apakah faktor agama yang mendominasi? Atau ada faktor-faktor lain sehingga mereka tergerak sangat cepat dan reflek.

Telaah dan analisis terhadap fenomena di atas dijawab oleh Amin Mudzakir, seorang peneliti LIPI yang sangat termasyhur. Beliau dari awal meragukan, jika aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya dan aksi supedamai 2/12 tersebut, hanya digerakkan oleh alasan ekonomi dan politik. Dan yang paling beliau ragukan adalah alasan satu-satunya digerakkan agama.

Menurutnya, mereka yang melakukan aksi, ketika berkumpul di lapangan Monas pada tanggal 2 Desember 2016 tersebut adalah orang-orang modern yang digerakkan oleh modernitas itu sendiri. Beliau memberikan alasannya dengan mengutip hasil penelitian (disertasi) yang dilakukan Dr. Rinno Arna.

Ia menjelaskan dengan mengambil sebuah kasus genosida itu terjadi. Perlu diingat, dalam konteks ini, bukan berarti kasus hukum Ahok dengan genosida itu sama. Tapi yang menjadi titik persamaan adalah aktor dan faktor yang melatarbelakanginya.

Dalam kasus Holocaust atau Shoah, ada enam juta penganut Yahudi Eropa dibunuh selama perang Dunia II. Mereka yang mendukung pembinasaan orang-orang Yahudi di Jerman oleh Nazi adalah orang-orang terpelajar, terdidik, kelas menengah ke atas. Mereka adalah warga negara yang baik, pula mereka dikenal sebagai orang-orang baik secara kultur sosial maupun keagamaan.

Kehidupan modern menjadi alasan kuat sehingga mereka tidak suka  atau benci terhadap “yang lain”, yang berbeda dengan dia. Dan kemudian mereka menjadi barbar ketika melihat penganut Yahudi di Jerman.

Masih menurut Amin, modernitas yang mereka jalani menyediakan legitimasi kekerasan massif terhadap golongan yang berbeda. Kondisi demikian sudah berlangsung sekian lama, dan dengan kasus yang sama pula. Sejarah telah mencatatnya di berbagai tempat. Sesuatu yang berbeda dengan mayoritas selalu (akan) mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Usaha untuk meraih yang “murni” pasti di dalamnya ada upaya menyuburkan kebencian bagi yang berbeda dengannya. Semua hal yang diutarakan di atas tersebut, justru, ada di dalam wacana modernitas itu sendiri. Keberpihakan pada yang lemah, tak berdaya, dan tak mempunyai kuasa merupakan salah satu nilai yang harus dipegang teguh dalam rangka menjunjung tinggi kemanusiaan yang diajarkan Tuhan kepada manusia secara umum.

Kasus Ahok, adalah salah satu kasus faktual yang terjadi di Indonesia. Ia dianggap “yang lain” karena berbeda dengan mayoritas. Menyingkirkannya dari wacana publik, dianggap akan menghadirkan Indonesia yang modern, asli dan murni. Modernitas terkadang masih lebih menjunjung kesamaan dari perbedaan. Yang lain dan yang berbeda dipandang sebagai ancaman atau musuh.

Salah seorang tokoh Eropa yang sangat berpengaruh dalam bidang sosiologi, dan ia hidup dalam tiga fase peradaban dunia; holokaus, modernisme dan posmodernisme, Zigmunt Bauman (lahir 1925), mengajak kita untuk merenungkan bahwa manusia diikat tidak semata-mata dengan persamaan tapi justru sebaliknya, dengan perbedaan. Yang lain sungguh diakui dan dipelihara.

Artikel Terkait