2 tahun lalu · 242 view · 4 menit baca · Ekonomi untitled.png
Sumber: sindonews.com

Adaptasi Taksi Konvensional

Fenomena Taksi Berbasis Online (TBO) di Indonesia muncul beberapa tahun belakangan setelah masuknya perusahaan aplikasi yang bekerja sama dengan pemilik mobil atau motor. Kemunculan TBO ternyata membuat gagap para pengemudi ojek, perusahaan taksi konvensional dan pemerintah sebagai regulator.

Tak kurang Menteri Perhubungan juga mengeluarkan kebijakan pelarangan Go-jek dan taksi online. Untuk ojek sepeda motor, masih dapat perlakuan khusus. Walau terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun Presiden Joko Widodo menganggap masyarakat masih memerlukaan sehingga Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan tertanggal 9 November 2015 akhirnya diralat.

Menurut regulasi yang saat ini berlaku, TBO dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Menurut kedua aturan tersebut, angkutan umum minimal harus beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Berdasarkan pada ketiga syarat tersebut, maka ojek sepeda motor bukanlah angkutan umum karena hanya beroda dua. Berdasarkan aturan tersebut seharusnya operasional ojek konvensional maupun online wajib dilarang.

Pada kasus TBO yang berroda lebih dari tiga, maka mereka harus memenuhi aturan berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum. Problemnya, pemilik aplikasi TBO tidak mengakui sebagai perusahaan transportasi, mereka hanya mengakui sebagai perusahaan penyedia layanan aplikasi.

Menurut pengakuan pengemudi taksi konvensional yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) keberadaan TBO telah mengusik kenyamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan mereka. TBO dituduh berlindung di bawah kemajuan teknologi aplikasi online dengan menyampingkan regulasi yang ada.

Mereka menuntut kepada Pemerintah untuk konsisten menjalankan UU Nomor 22/ 2009 dan aturan turunannya bahwa penyelenggaraan angkutan harus berbadan hukum dan berizin. Oleh karena itu, bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan UU, hendaknya dilakukan penegakan hukuman yang seharusnya.

Tuntutan ini terasa wajar, mengingat substansi yang dituntut adalah soal ketidakberdayaan mereka terhadap iklim kerja yang tidak fair. Pada satu sisi, taksi konvensional dituntut untuk tunduk pada ketatnya aturan transportasi umum, sementara para pengemudi yang berbasis TBO tidak tunduk pada aturan tersebut, padahal ceruk pasarnya sama yaitu mencari penumpang.

Sikap pemerintah yang cenderung enggan memperbaiki regulasi justru mengesankan bahwa bangsa ini tidak siap dengan kemajuan teknologi yang akan semakin memudahkan rakyat. Fakta di lapangan membuktikan bahwa para pengemudi TBO diuntungkan dengan ketidakjelasan regulasi dengan berkilah bahwa regulasi transportasi tak berlaku bagi mereka sehingga terhindarkan dari pertanggungjawaban.

Harus diakui, TBO memang memudahkan pelanggan. Namun, sebagai sektor usaha yang bergerak di bidang transportasi, seharusnya harus memenuhi kaidah sebagai perusahaan yang resmi. Artinya, perizinannya harus dipenuhi. Oleh karena itu, TBO diminta memenuhi seluruh ketentuan perizinan.

Fenomena TBO oleh sebagian orang disebut sebagai fenomena “sharing economy” di mana pemilik sumber daya seperti kendaraan maupun tenaga manusia dapat memberikan akses sementara atas sumberdaya yang dimiliki untuk “dijual” kepada pelanggan atau konsumen. Peranan perusahaan TBO dalam hal ini adalah sebagai perantara dengan menyediakan platform marketplace yang mempertemukan pemilik sumberdaya tersebut dengan pelanggan.

Adaptasi

Polemik tentang TBO ini memunculkan tarik-menarik kepentingan tiga aktor, yakni pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran paling vital tidak bisa membiarkan polemik ini terus terjadi baik antara pengusaha dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. 

Polemik TBO setidaknya membuka beberapa persoalan yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, dari sisi perkembangan teknologi, keberadaan TBO merupakan terobosan baru yang mempertemukan kepentingan konsumen dengan kepentingan pencari nafkah. Saat ini terbukti bahwa penetrasi teknologi berbasis online melahirkan permasalahan di dunia transportasi.

Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari, namun harus disikapi dengan baik. Ke depan dapat diprediksi bahwa teknologi aplikasi semacam TBO akan merambah ke seluruh bidang kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan langkah antisipatif bagi Pemerintah dan DPR agar kemajuan ini tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.

Kedua, dari sisi regulasi telah tebukti bahwa kehadiran TBO belum terakomodasi dalam regulasi yang ada. Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah yaitu memperbaiki aturan yang ada dengan memasukan substansi mengenai TBO, atau pilihan yang kedua dengan memaksa TBO untuk mengikuti aturan mengenai transportasi umum sebagaimana yang sudah diatur.

Ketiga, kehadiran teknologi aplikasi yang berbasis online harusnya tidak dihambat apalagi ditentang. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan justru dapat dipergunakan untuk menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan potensi-potensi bisnis baru bagi masyarakat serta perbaikan sistem layanan kepada masyarakat.

Dari sisi ini, justru akan dapat diharapkan terjadinya peningkatan produktivitas nasional yang muaranya pada peningkatan daya saing bangsa (nation competitiveness). Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi kebuntuan regulasi terkait TBO.

Maraknya transportasi berbasis aplikasi yang belakangan ini menjadi polemik karena ditentang moda transportasi konvensional tak bisa dibiarkan berlarut-larut karena kemajuan teknologi tak boleh ditentang, apalagi dihalangi. Rencana gabungnya Blue Bird pada aplikasi Go-jek membenarkan asumsi ini.

Pertanyaan yang tersisa, mengapa Blue Bird bergabung ke aplikasi Go-jek, tidak ke Uber atau Grab? Jawabannya sederhana, Go-jek bukanlah taksi online sehingga Blue Bird lebih mudah bergabung dengan TBO motor tersebut daripada bergabung taksi online yang jelas-jelas adalah pesaing ketatnya.

Dalam bahasa sederhana, Blue Bird adalah wakil taksi konvensional yang berubah wajud menjadi taksi online. Akankah proses adaptasi antara Blue Bird dan Go-jek akan berjalan mulus? Ataukah justru akan melahirkan “konflik baru”? Tampaknya proses adaptasi perubahan sosial yang dipicu faktor teknologi dalam TBO masih menarik untuk diperhatikan ke depan. Kita tunggu.