Sejak proklamasi berkumandang pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah resmi berdiri tanpa campur tangan penjajah. Pada awalnya Indonesia hanya memiliki 8 Daerah seperti yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dalam orasinya saat sidang perdana BPUPKI. Ke-8 wilayah tersebut kini telah berevolusi dan menjadi cikal bakal dari 34 provinsi di Indonesia. 

Seolah tak puas memiliki belasan ribu gugusan pulau, Indonesia juga menguasai hamparan laut luas. Lautan tersebut menjadi pembelah sekaligus penghubung seluruh pulau di Indonesia. 

Tentunya hal ini menjadi kemujuran bagi Indonesia karena memiliki potensi keberagaman. Namun demikian, ibarat dua mata pisau berbeda, keberagaman tersebut juga menciptakan berbagai ancaman. Konflik yang acap kali terjadi adalah isu rasisme. 

Rasisme adalah perilaku membeda-bedakan dan merendahkan  kelompok tertentu. Hinaan dan stereotip akan muncul dari suatu kelompok yang merasa dirinya lebih Superior dari kelompok lain. Apa saja yang dihina? Banyak. Diantaranya adalah ras, suku, agama, budaya, dan warna kulit.

Di Indonesia sendiri, isu rasisme sering terjadi kepada masyarakat Papua. Papua merupakan wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Sangat disayangkan, perkataan serta perilaku rasisme yang ditujukan kepada masyarakat Papua acap kali dilakukan oleh tokoh besar seperti politisi serta publik figur. 

Baru-baru ini, sebuah cuplikan video pidato yang diorasikan oleh seorang politisi menimbulkan gejolak hangat diantara masyarakat. Dalam video yang beredar luas di internet, sang politisi menyinggung pembahasan tentang orang Papua.

“Maaf ya, sekarang dari Papua ya, Papua itu kan hitam-hitam, tapi maksud saya begini, waktu permulaan saya ke Papua saya tuh mikir, lha kok aku dewekan yo (sendirian)? Makanya saya waktu bergurau dengan Pak Wempi (kemungkinan John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri), kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada, kopi susu. Itu kan benar, tapi kan sudah banyak lho sekarang yang mulai blended menjadi Indonesia banget, betul, rambutnya keriting, karena kan Papua itu pesisirannya itu banyak pendatang, sudah berbaur. Nah, maunya saya begitulah" urainya.

Potongan video tersebut memunculkan berbagai opini publik. Beberapa netizen berpandangan bahwa deretan kalimat itu hanya sebuah candaan biasa. Ada pula yang beranggapan bahwa mungkin maksud dari kata Indonesia banget adalah bercampur baur suku, ras, warna kulit. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, sebuah akun komunitas santri juga ikut merespon bahwa politisi tersebut hanya menceritakan keadaan yang terjadi di lapangan mengenai pernikahan antar suku termasuk di Papua. Hal ini baik sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang tersulut. Netizen berfokus ke bagian Papua dan menyoroti pemilihan frasa 'Indonesia banget'. Menurut masyarakat, hal ini tidak sekedar rasis namun juga menyiratkan bahwa secara fisik orang Papua itu 'kurang Indonesia' dan karena itu harus 'dicampur'. 

Hal ini memunculkan pertanyaan apakah Papua tidak dianggap Indonesia banget hanya karena fisik mereka yang berbeda yaitu memiliki kulit hitam dan rambut keriting? Apakah mereka harus menikah dengan suku lain baru bisa disebut orang Indonesia?

Seorang komika Indonesia, Arie Kriting turut bersuara, "Kalau mau mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, ya harus dengan beragam. Gak ada urusan orang kulit hitam harus kawin campur sama yang lain. Memangnya kenapa kalau orang kulitnya gelap? Memang kenapa kalau jadi tukang bakso? Perasaan sebagai ras superior ini kok ya masih dipelihara." 

Selain itu, ia juga mengungkapkan kekecewaannya. "Sudah kubilang, kita itu gak bisa sama sekali harap perubahan dari atas. Harus ada kehendak besar dari rakyat banyak. Tapi ya kalau akhirnya elite politiknya itu lagi yang dimajukan, ya susah."

Perdebatan terus bergulir. Publik memiliki opini yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Tentu saja hal ini sulit dihindari karena masyarakat memiliki penafsiran beragam. Dalam kasus ini, masyarakat cenderung mudah tersulut dan tergiring pada kesimpulan negatif. Tidak mengherankan karena negara kita memiliki sensitivitas besar terhadap isu rasisme. 

Dalam perjalanannya menjadi Indonesia yang saat ini, tentu telah banyak kasus rasisme yang berkobar khususnya terhadap Papua. Tidak sedikit rasisme yang berujung pada kasus pembunuhan. Hal inilah yang kemudian menjadi titik pemicu kritik terhadap opini yang disampaikan oleh politisi tersebut.

Bisa dilihat dari video yang beredar bahwa konteks pembicaraan tersebut bersifat privat, di mana audiens yang hadir adalah anggota internal partai tersebut. Keseluruhan pidato juga tidak hanya membahas mengenai Papua namun juga menyinggung isu stunting dan konteksnya membahas perkawinan campur. Sampai di sini, intensinya sudah bagus. 

Namun, ketika pidato yang seharusnya berada di ruang privat muncul ke publik, maka perbedaan penafsiran tidak dapat dielakkan. Hal ini berbuntut kepada sang politisi yang disebut tidak peka dan rasis. 

Masyarakat tidak bisa disalahkan secara penuh karena mereka berhak  mengeluarkan opini. Ditambah lagi, ucapan tersebut keluar dari seorang politisi yang sudah dianggap sebagai perwakilan rakyat. Tentunya sensitivitas publik semakin membuncah.

Ruang publik adalah media komunikasi umum serta efisien antara rakyat dan pejabat politik. Meskipun memiliki intensi positif, akan lebih bijak apabila seorang publik figur terutama politisi untuk memilah kata yang hendak dilontarkan kepada publik. 

Interaksi ruang publik yang luas seharusnya menjadi pertimbangan para politisi untuk menghindari ujaran ambigu yang dapat ditafsirkan secara liar oleh berbagai pihak. Kesadaran akan nilai-nilai yang kita pegang sejak dulu dengan saling menghormati adalah prinsip yang harus selalu dijunjung tinggi.

Sebagai masyarakat yang cerdas, tentu kita harus lebih bijak lagi dalam merespon sebuah isu. Mengumpulkan semua informasi dari berbagai sumber adalah langkah yang tepat agar tidak mudah terjerumus dan tergiring framing media. 

Opini masyarakat yang beredar seharusnya adalah buah dari proses berpikir kritis dan hati-hati. Tidak hanya mengamati permukaan saja, namun juga menilik dari sudut pandang yang tersembunyi. Semakin masyarakat mengalami informasi, semakin kritis dan bijak pula opini yang ia keluarkan. Pada akhirnya, kita harus kembali mengevaluasi diri masing-masing. 

Demi mewujudkan keseimbangan dan kesetaraan penting bagi kita untuk mampu memanusiakan manusia. Dengan begitu maka kita akan saling menghargai dan menghormati. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, "Damai tidak bisa dijaga dengan paksaan, hanya bisa dicapai dengan pemahaman."