Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina.

Itulah sepenggal kalimat dari Bahar Smith saat ia memberikan ceramah. Videonya kemudian viral dan berujung ditetapkannya ia sebagai tersangka. Ia duga melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Transkip lengkap ceramah Bahar Smith itu bisa dicari di Google. Pada tulisan ini, sengaja memang difokuskan pada kata "Cina". Sebab, belakangan ini beberapa orang amat fobia dengan kata "Cina". Jadi sebenarnya, ada apa dengan Cina?

Cina, baik merujuk pada nama suatu negara atau etnis, kerap dijadikan senjata untuk menyerang Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut keturunan Cina. Pro Cina dan membuka lebar pintu tenaga kerja untuk warga negara Cina.

Nasib keturunan Cina pun tak terlalu baik. Basuki Tjahaja Purnama contohnya. Meski kinerja BTP dianggap baik, namun ia habis-habisan diberondong serangan isu rasial. Makin menggila serangan karena selain berdarah Cina, BTP juga seorang kafir.

Keturunan Cina di Indonesia dihantam gelombang kebencian. Ombak hasutan itu kian dahsyat saat Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Ahok—sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama—terlibat kompetisi politik dengan Anies Baswedan.

Celakanya, sosok BTP direpresentasikan sebagai Cina dan non-muslim. Sedangkan Anies, seorang kesatria pemimpin muslim dan keturunan Arab. Konyolnya, dalam pidato kemenangan, Anies menyinggung istilah pribumi dan non-pribumi. Padahal dia sendiri, kalau mau jujur, bukan pribumi.

Cina makin menjadi sasaran kebencian. Beberapa hal kerap dikait-kaitkan dengan Cina. Dan hal-hal yang berkaitan dengan Cina dianggap sebagai sebuah ancaman. Kabar bohong pun sulit dibendung. Isu ribuan pekerja asing asal Cina menyerbu Indonesia hanyalah salah satunya.

Betapa diskriminatifnya perlakuan yang diterima keturunan Cina di Indonesia. Mungkin hal itu yang mengilhami Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

Melalui Keppres itu, SBY mengganti istilah "Cina" untuk orang dan/atau keturunan Cina menjadi "Tionghoa". Sedangkan Cina sebagai sebuah negara diganti menjadi Tiongkok. Dalam pertimbangannya, sebutan "Cina" telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa.

Paling tidak, pertimbangan dikeluarkannya Keppres itu sudah benar, yakni pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai atau prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Namun, Keppres itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Mau Cina atau Tionghoa, mau Cina atau Tiongkok, tetap saja dianggap sebagai warga negara dan negara yang hanya dibenci dan diusir dari tanah Ibu Pertiwi. Keppres itu tak mampu membendung kebencian kolektif yang sengaja didesain terhadap etnis Cina.

Hanya selang satu tahun usai dikeluarkannya Keppres itu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan aksi demonstrasi memprotes Jokowi dan JK yang mereka dakwa pro kepada kelompok asing dan aseng.

Asing tentu merujuk kepada negara/pemerintahan asing yang mereka anggap melakukan intervensi di Indonesia. Sedangkan aseng merujuk kepada kelompok minoritas Tionghoa di Indonesia.

Dari narasi asing dan aseng, Cina atau orang keturunan Cina atau warga negara Cina, bahkam masih dibedakan dengan negara lain atau warga negara lain. Padahal, untuk menolak intervensi negara luar, plus menolak pengistimewaan warga negara luar atau keturunan negara luar, cukup dengan kata "asing". Kenapa harus pula ada aseng?

Ini berarti negara Cina dan yang berkaitan dengannya berada di luar garis lingkaran asing. Intervensi aseng harus ditolak. Sedangkan intervensi Wan Abud tidak apa-apa. Begitu kira-kira. Sebab dari asing pun, keturunan Cina masih dibedakan lagi, yaitu aseng.

Pada saat demo 21-22 Mei 2019 di Bawaslu, hanya karena bermata sipit, anggota Brimob Polri dituding aseng atau dari Cina. Narasinya penuh kebencian. Padahal, kalaupun Brimob itu keturunan Cina, masalahnya di mana?

Akar sentimen terhadap Cina dan etnis Cina memang sudah mengakar dengan kuat. Keppres Presiden SBY hanyalah salah satu upaya menghalaunya. Sayangnya, kontestasi politik jadi "pupuk ajaib" yang kembali menyuburkan kebencian dan sentimen rasis itu.

Sejak zaman VOC, keturunan Cina diletakkan sebagai warga kelas dua. Warga pribumi (inlander) adalah warga kelas tiga. Ini sumber kebencian pribumi terhadap keturunan Cina. Hal ini diperparah dengan kebijakan VOC yang menjadikan warga Tionghoa sebagai rekan bisnis dan mendapatkan perlakuan istimewa ketimbang masyarakat pribumi.

Zaman Orde Baru, rezim Soeharto, diskriminasi kepada keturunan Cina lebih parah lagi. Perayaan Tahun Baru Imlek dilarang. Penggunaan nama Cina amat sangat tidak dianjurkan. Dan, Cina dianggap bagian dari ideologi komunis. Meski tak dimungkiri juga ada sebagaian elite keturunan Cina yang mendapat perlakukan istimewa.

Mei 1998, saat kerusuhan, etnis Cina menjadi sasaran. Harta bendanya dijarah. Puluhan rumah dan toko diberi tulisan "Muslim" hanya agar lolos dari amuk massa. Karena, saat itu, rumah dan toko milik etnis Cina benar-benar di-sweeping. Perempuan-perempuan keturunan Cina banyak yang diperkosa.

Meski saat itu penulis masih usia sekolah dasar (SD), namun penulis masih sangat ingat saat Koh Joni, pemilik matrial toko bangunan, menitipkan hampir seluruh dagangannya plus beberapa mobilnya di kebun milik orang tua penulis. Kakak pertama penulis memang berkawan dengan Koh Joni itu.

Pada tahun 2017, Wahid Foundation melakukan survei. Hasilnya, etnis Tionghoa menjadi komunitas yang dibenci. Cina menjadi komunitas yang dibenci bersama non-muslim, komunis, LGBT, dan kelompok Yahudi.

Kebencian terhadap Cina seolah mendarah-daging. Pilkada DKI Jakarta 2017 kelar, kebencian tidak kelar. Sebab tersambung ke Pilpres 2019. Ultra-kebencian terhadap Cina justru makin menguat. Joko Widodo selaku petahana dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara diserang isu-isu yang dikait-kaitkan dengan Cina.

KPU diserang hoaks karena dikabarkan mengumpulkan pendatang dari Cina untuk memenangkan petahana dalam Pemilihan Presiden 2019. KPU telah menyiapkan tempat pemungutan suara khusus untuk mencoblos petahana. Silakan cari soal berita ini berikut klarifikasinya bahwa ini hoaks.

Video kampanye ajakan mencoblos Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah berbahasa Mandarin. Terang saja, Tim Kampanye Nasional (TKN) membantahnya. Ada juga hoaks mobil asal Cina membawa surat suara Pilpres 2019. 

Mobil itu bertuliskan aksara asing. Padahal itu huruf Kanji, Jepang, bukan Cina. Dan pasti kita masih ingat, ada hoaks 70 juta surat suara yang disebutkan berasal dari Cina sudah tercoblos petahana.

Ada banyak hoaks dan sentimen kebencian terhadap Cina, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilpres. Hoaks tentang Brimob dari Cina adalah salah satu hoaks anti-Cina setelah Pilpres.

Kebencian terhadap Cina seolah tak memiliki pintu dialog, pintu rekonsiliasi. Apa salah keturunan Cina sehingga yang tidak tahu apa-apa pun dijadikan sasaran kebencian hanya karena bermata sipit? Sampai kapan Cina dan keturunannya dianggap parasit yang berbahaya di Indonesia?

Apakah keturunan Cina harus menjadi muslim agar selamat dari "peluru" kebencian seperti Ustaz Felix Siauw? Atau, apakah keturunan Cina harus mendukung Prabowo seperti Lieus Sungkharisma dan Hasyim Djojohadikusumo?

Mengapa paranoid sekali dengan Cina? Jangan-jangan itu hanyalah bentuk akumulasi diri yang sebenarnya merasa inferior bila berhadapa dengan Cina. Jangan-jangan kebencian kepada Cina hanya karena merasa diri tidak mampu bersaing secara sehat dengan Cina dan/atau keturunannya.

Sudah saatnya kebencian dan sentimen kepada Cina dihentikan estafet pewarisannya. Biarkan generasi selanjutnya saling berangkulan harmonis dalam bingkai kebinekaan. Karena kebencian kepada keturunan Cina telah menghilangkan Sila Kelima kita. Wajar bila Audrey Yu sampai sekarang masih mencarinya.

Dalam film Detective Chinatown 2, ada kisah saat Uncle Seven (Kenneth Tsang) atau dikenal dengan Godfather of Chinatown mengumpulkam puluhan detektif andal dari berbagai negara. Satu per satu, detektif dari berbagai negara itu diperkenalkan spesialisasi keahliannya.

Ada satu detektif yang disebut berasal dari Indonesia,namanya Aaimali Kunara (Bai Ling). Uniknya, Aaimali Kunara diperkenalkan sebagai detektif supernatural yang memecahkan kasus tidak dengan nalar, melainkan ramalan yang berasal dari wangsit. Metode detektif asal Indonesia itu disebut sulit dijelaskan dengan akal sehat.

Pada salah satu adegan, Detektif Aaimali Kunara berhasil semacam menghipnotis petugas sipir hingga pingsan dan berhasil membantu Detektif Qin Feng (Liu Haoran) sang tokoh utama, lolos dari penjara. Andai tak ada karakter Detektif Aaimali Kunara, Detektif Qin Feng tak bisa menyelesaikan misinya.

Jadi, jangan terlampau paranoid dengan Cina. Indonesia lebih hebat ternyata, termasuk soal meloloskan diri dari penjara.