"Meluncur ke TKP, siap 86!"

86, siapa yang tidak mengetahui program reality show tersohor dari NET TV tersebut? 86 merupakan program reality show yang ditayangkan setiap hari di saluran TV yang didirikan oleh Wishnutama dan Agus Lasmono yang dikenal sebagai NET TV. 

Program 86 merupakan kerjasama antara NET dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tujuan dari ditayangkannya program tersebut adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia mengenai realitas kehidupan polisi, sisi lain dari polisi seperti sisi kekeluargaan pun turut ditunjukkan dalam program ini. 

Image result for 86 net                                                                              Sumber foto: netmedia.co.id

Sekilas, tidak ada yang salah dari program 86. Namun setelah saya menonton video berjudul "Awas 86" yang ditayangkan oleh Remotivi di kanal YouTubenya, saya langsung tersadar bahwa terdapat banyak hal yang "janggal" dari program reality show tersebut.

Kepolisian di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang dan sudah ada sejak dahulu, yaitu sejak zaman pendudukan Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang. 

Pada zaman Hindia Belanda, lembaga kepolisian hanya beranggotakan orang-orang berkulit putih saja. 

Adapun tujuan didirikannya lembaga kepolisian pada zaman Hindia Belanda adalah karena adanya rasa takut dan kepedulian masyarakat Eropa yang tinggal di Indonesia. Rasa takut tersebut disebabkan oleh banyaknya pencurian, perampokan, dan pembunuhan yang menimpa orang Eropa dan pejabat pribumi. 

Pada zaman Hindia Belanda, lembaga kepolisian mengalami beberapa kali reorganisasi dan penggantian nama, seperti Gewapende Politie (1912), Politieke Inlichtingen Dienst (1916), dan Veld Politie (1920-an). Sedangkan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terdapat departemen kepolisian yang disebut Keimubu.

Setelah Indonesia merdeka, Angkatan Kepolisian telah terlibat dalam beberapa peristiwa besar, seperti Operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA). 

Di akhir masa Demokrasi Terpimpin, terjadi peristiwa G 30 S 1965, peristiwa G 30 S 1965 adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 peristiwa tersebut merupakan peristiwa terbunuhnya tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dalam suatu usaha kudeta. 

Pasca peristiwa G 30 S 1965, kehidupan sosial politik dan perekonomian Indonesia memburuk. Situasi tersebut berdampak pada pergantian Presiden RI, yaitu dari Ir. Soekarno menjadi Jenderal Soeharto pada tahun 1967.  

Pada tahun 1967, polisi ditempatkan dalam organisasi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesi) sehingga kapolri bertanggung jawab pada panglima ABRI. Kepolisian pada zaman Orde Baru bersifat represif, dan meninggalkan citra buruk di mata masyarakat Indonesia.

Melalui paparan singkat di atas, dapat diketahui bahwa polisi memiliki citra yang cukup buruk di mata masyarakat Indonesia. Melalui program reality show 86, masyarakat diminta untuk mengubah pandangannya terhadap polisi. Mengapa dikatakan demikian? Karena apa yang terjadi dalam program 86 sangat berbeda dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam program 86, polisi digambarkan sebagai sosok pahlawan yang selalu menegakkan keadilan dan menjaga keamanan serta ketertiban, seperti yang terjadi dalam episode yang ditayangkan pada tanggal 4 Agustus 2016 polisi melakukan penggerebekan terhadap bandar narkoba di Pelabuhan Merak.

Penonton dapat merasakan ketegangan di lokasi penggerebekan karena adanya backsound menegangkan yang mendramatisir adegan tersebut, serta lighting yang remang-remang turut menjadi komponen pendukung adegan menegangkan tersebut. 

Ketika sampai di rumah tersangka, polisi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan berbagai macam narkoba seperti sabu, ekstasi, dan heroin. Polisi kemudian memborgol pemilik rumah yang ternyata seorang bandar narkoba. 

Episode tersebut merepresentasikan polisi sebagai sosok “pahlawan” pemberantas narkoba dan penegak keadilan. Tentu kita senang apabila polisi bertindak tegas dalam menegakkan keadilan. 

Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Dilansir dari surat kabar Warta Kota (29/07/2018), terdapat oknum polisi yang dibekuk lantaran berupaya untuk menyelundupkan narkoba di Bandara Soekarno-Hatta.

Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan sosok polisi yang ditampilkan dalam program reality show 86. Citra positif polisi dalam program 86 seolah-olah hanya sandiwara dengan adanya berita negatif tersebut.

Kemudian dalam episode yang ditayangkan pada tanggal 28 Mei 2017, polisi menemukan sebuah mobil pick up yang membawa barang yang melebihi kapasitas di jalan tol. Polisi lalu memberhentikan mobil pick up tersebut lantaran dianggap membahayakan keselamatan pengendara lain.

Polisi menghampiri pengemudi dan meminta SIM serta STNK pengemudi mobil pick up tersebut. Pengemudi memberikan penjelasan kepada polisi bahwa ia hanya menjalankan tugasnya dan ia terpaksa melakukannya karena diperintah oleh bosnya. 

Pada akhirnya, polisi memberikan surat tilang kepada pengemudi mobil pick up tersebut, namun pada saat polisi memberikan surat tilang sang pengemudi berusaha untuk menyuap polisi dengan mengatakan “Atur damai saja, pak.”

Polisi tentu menolak hal tersebut dan kembali menasihati pengemudi dengan berkata bahwa budaya suap yang terus dilakukan seperti itu seharusnya tidak dibiasakan karena jika dibiasakan akan berdampak buruk bagi bangsa ini. 

Sedangkan pada kenyataannya, polisi kerap kali melakukan pungutan liar dan bersedia menerima suap dari masyarakat yang telah melanggar peraturan. 

Hal-hal tersebut tentunya menimbulkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin polisi tunjukkan dalam program 86? Program 86 tentunya memberi harapan bagi masyarakat Indonesia bahwasanya polisi tidak seburuk yang dikira, namun mengapa dalam praktiknya sehari-hari polisi tidak melakukan apa yang dilakukan polisi dalam program 86? Mengapa polisi sebagai lembaga penegak hukum masih terbilang lemah dalam menegakkan hukum?

Selain itu, dalam program 86 polisi kerap kali "menceramahi" dan merendahkan masyarakat yang dianggap salah, seperti dalam episode yang ditayangkan pada 22 Agustus 2018.

Polisi bertemu dengan seorang warga yang berpakaian silang gender dan polisi tersebut mengatakan bahwa pakaian dan dandanan warga tersebut tidak lazim, 

Polisi bahkan mengatakan "Masa perempuan ada kumisnya?" dan yang lebih mengejutkan, polisi mengatakan "Saya doakan, kamu kembali ke jalan yang benar". 

Pertanyaannya, jalan manakah yang dianggap benar oleh polisi tersebut? Dengan mendoakan agar warga tersebut kembali ke jalan yang benar, polisi secara tidak langsung menganggap bahwa warga tersebut berada di jalan yang salah. 

Hal tersebut sangat berbahaya, karena pernyataan tersebut dapat menggiring opini penonton bahwa orang yang berdandan silang gender berada di jalan yang salah. 

Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi, ”Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” 

Dengan adanya pasal tersebut, setiap orang berhak dilindungi, sekalipun orang tersebut berdandan silang gender, tidak seharusnya orang yang berdandan silang gender didiskriminasi terutama oleh polisi yang merupakan lembaga penegak hukum.

Pada hakikatnya, polisi merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan keadilan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman, bukan menyampuri urusan pribadi masyarakat. 

Hal-hal yang bersifat personal sebaiknya tidak perlu dicampuri karena polisi bukanlah lembaga penegak moral. Jika hal-hal yang bersifat personal saja dicampuri dan dipertontonkan kepada masyarakat, kapan citra buruk polisi akan pulih?