Penikmat Kopi Senja
2 tahun lalu · 239 view · 5 menit baca · Hukum nonton.jpg
Sumber Foto: AcehKita.com

Aceh yang Bangkit dari Mati

Operasi Militer yang diterapkan di Aceh pada masa rezim Soeharto guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan sebuah periode yang sangat menakutkan. Para pemuda usia 17-an ke atas setiap malam mendapat giliran jaga malam di pos jaga, biasanya akan ada hukuman dari militer bila tak datang atau terlambat datang.

Sekadar berkumpul sesama teman laki-laki lebih dari 3 orang pun dianggap merencanakan sesuatu, berkumpul menjadi sesuatu yang menakutkan di saat itu. Sikap berlebihan militer itu bukan tanpa sebab, mereka juga dalam kondisi ketakutan sehingga semaksimal mungkin mencegah penyerangan dan meminimalkan korban TNI/POLRI. Data amnesti internasional mengatakan 10-30 ribu korban konflik, belum lagi korban perkosaan dan materiil.

Kami rakyat Aceh terutama kaum muda, selalu dalam posisi dilematis, dekat dengan militer di anggap cuak (spy), ngopi dengan anggota GAM dianggap pendukung GAM, Seorang teman penjual bandret hingga kini tak jelas keberedaannya. kasus-kasus penculikan, salah tembak, salah pukul, dan sejenisnya kerap terjadi di Aceh.

Memasuki masa kuliah, kehidupan konflik tidak begitu kentara sebagaimana daerah kabupaten di Aceh, kampus Unsyiah yang terletak di Ibukota Propinsi relatif lebih aman. Banyak petinggi GAM malah tinggal dikawasan yang dekat perumahan Brimob (sekarang dijadikan kantor Polda Aceh), tempat paling bahaya adalah tempat paling aman pula, demikian setidaknya salah satu argumen seorang petinggi GAM ketika ditanya, mengapa tinggal dekat perumahan polisi.

Saya bukan pengingat tanggal yang baik, alias gak cocok menjadi sejarawan organik, apalagi peristiwa pribadi yang belum ada di buku atau media massa. Peristiwa ini terjadi saat saya mulai aktif dikegiatan kemahasiswaan, walaupun bukan seperti aktivis papan atas. Saya benar-benar lupa tanggalnya yang pasti terjadi sepulang dari masjid.

Seorang teman sekolah berkunjung ke kos-kosan, dia ngajak ngopi, tawarannya ngopi tak mungkin ditolak, kami pun segera menyisir kota Banda Aceh. setelah melewati beberapa warung kopi, kami tak kunjung berhenti, saat itulah mulai muncul kecurigaan, dan akhirnya menjadi nyata, ada sebuah rumah kecil di belakang mesjid, kami pun berhenti dan masuklah kami keruangan yang tak besar dan agak pekat.

Tak lama kemudian dia keluarkan AK-47 serta kalimat sedikit mengancam, saya harus mendukung Gerakan Aceh Merdeka. Saya percaya bahwa nyawa saya bukan ditangan dia, saya pun menjawab dengan enteng sambil menghisap rokok, ' lon dukong do'a mantng (saya dukung do'a saja). Singkat cerita saya kembali ke kosan esok pagi tanpa kurang apapun.

Periode Habibie, Aceh memasuki era baru dengan kebijakan baru, aksi referendum di mesjid Baiturahman Banda Aceh mengundang perhatian media luar, suasananya seolah Aceh akan berpisah dari Jakarta, karena terlalu anti pemerintah Jakarta, massa yang hadir meminta helm pengemudi roda dua, padahal apa yang salah dengan helm yang merupakan pengaman kepala bagi pengemudi.

Ah euforia itu memang mampu membuat manusia melupakan norma dan dogma, salah dan benar, baik dan buruk. Periode operasi militer ternyata masih berlanjut, kami rakyat Aceh harus memiliki KTP Merah-Putih, administrasinya cukup sulit, menjumpai koramil, polsek dan terakhir camat.

Catatan saya mengatakan, proses di polsek memakan waktu seharian, proses seleksi apakah terliibat GAM atau tidak, aktivis atau bukan, membuat proses KTP saya sedikit lebih lama dibanding yang lain.

Tahun 2004 Aceh diguncang gempa dan disusul Tsunami, kebetulan saya merasakan keduanya, sempat tenggelam dan sedikit meminum air, akhirnya saya hidup kembali. Dalam perkiraan saya saat itu, kemungkinan saya hidup sangat kecil, teman-teman sekampus saat itu sangat yakin saya tak selamat dari gelombang Tsunami.

Selepas sukses ke permukaan dan menemukan lemari, saya menggapainya dan mayat-mayat terapung tampak di sekitar, kehilangan orang-orang yang dicintai membuat korban Tsunami berlinang air mata.

Dua peristiwa penting di Aceh itu di kemudian hari sangat memengaruhi kehidupan rakyat Aceh secara umum dan saya khususnya. Saya tak setengah tak percaya bisa muncul ke permukaan, banyak prajurit TNI yang meninggal saat itu, padahal mereka terlatih dan fisiknya jelas lebih segar dari saya. Saat kejadian saya dekat dengan perumahan tentara, sehingga korban yang pertama saya lihat para prajurit. Kesempatan hidup dari-Nya yang enggan rasanya disia-siakan.

Aceh kini tengah berbenah, namun konflik agama di Singkil sempat mengejutkan, maklum saja kerukunan beragama di Aceh sejak dulu belum tercoreng. Pelaksanaan hari besar Kristen, Hindu, Buddha di Aceh pada umumnya selalu aman. Pernah suatu hari perayaan kenaikan Isa Almasih, ada semacam treatrikal Yesus dicambuk dan disalib, ternyata masyarakat malah menjadikannya tontonan gratis, apalagi dilaksanakan di tengah Kota Banda Aceh.

Acara berjalan lancar serta tertib. Kelompok barongsai yang ada di Aceh juga di miliki penduduk suku Aceh walaupun para pemainnya kebanyakan Tionghoa namun setidaknya itu bukti ada toleransi yang kuat didalam perbedaan SARA di Aceh, makanya saya terkejut dengan peristiwa di Singkil.

Penerapan Syariat Islam yang didominasi mazhab Syafi'i malahan menurut saya sebagai sebuah paksaan, misalnya kalau tak ikut tahlilan di rumah ahlul bait, tak baca qunut saat subuh, pasti bisa diklaim sebagai Wahabi atau Syiah. Tentu saja dapat membuat kemerdekaan berijtihad semakin sempit, saya belum menemukan dalil sahih bahwa berIslam harus mazhab Syafi'i.

Kalimat harus A harus B biasanya menghasilkan haram-halal, pahlawan-pengkhianat dan padanan kata lain yang selalu bertentangan, sama halnya dengan liberal-fundamental, tradisional-modern.

Khilafiyah fikih diperbesar namun fee proyek dan suap yang tidak terjadi khilafiyah haramnya tidak nyaring terdengar, bahkan pernah seorang khatib mengharamkan suap dalam proyek harus turun dari mimbar, dipaksa turun karena dianggap menyinggung.

Kembali soal pelanggaran HAM di Aceh, berdasarkan MoU Helsinki Aceh berhak membentuk KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). KKR sudah terbentuk namun menjadi pertanyaan besar, apakah para pelaku akan di bawa ke pengadilan? jawabnya tidak, KKR bertugas mengumpulkan data, bukti pelanggaran HAM mengungkapkannya ke publik dan merekomendasikan hal-hal yang dianggap urgen.

Para pelaku meminta maaf kepada keluarga korban sehingga proses rekonsiliasi dapat utuh berjalan. Seperti halnya saya, Aceh pun kini mencoba hidup kembali, dahulu selepas magrib adalah akhir kehidupan di Aceh, malam adalah waktu paling menyeramkan, kontak senjata seperti ritual antara tentara dan GAM, peluru yang buta bisa menabrak siapa pun tanpa peduli usia, agama, apalagi parpol.

Kalau 17-an peringatan dirgahayu RI, rakyat Aceh dilema, tidak naikan bendera merah-putih didepan rumah datang tentara, bisa kena pukul atau minimal push-up, kalau naikan bendera merah-putih datang GAM, bisa dianggap pro-Jakarta, keduanya memiliki risiko yang memaksa rakyat harus menyiapkan argumen yang tepat.

Begitu pula ketika hari deklarasi GAM 04 Desember, dilema terus rakyat jadinya. Itu secuil kisah yang sekarang masih berlanjut, masih ada pejuang di luar negeri sana yang masih menginginkan Aceh pisah dari Jakarta, kebetulan penulis pernah dihubungi salah seorang dari mereka.

Walaupun saya tak tertarik namun sebagai kajian akademis bolehlah mengetahui mengapa mereka masih tetap menginginkan itu padahal pentolan GAM sekarang sudah jadi pejabat di Aceh.

#LombaEsaiKemanusiaan