Benarkah Aceh ingin referendum? 

Anggaplah referendum akhirnya benar-benar terjadi di Aceh. Saat itu, jumlah orang yang ingin berpisah dengan Indonesia adalah pemilik suara mayoritas. Apakah ini benar-benar menjadi solusi terbaik? 

Jika motif referendum karena menginginkan Prabowo presiden, seberapa besar pengetahuan Prabowo tentang Aceh, juga syariat Islam? Jika motifnya adalah asal bukan Jokowi, apakah kelak presiden yang bukan Jokowi itu benar-benar cakap mengelola negara?

Dan syariat Islam, apakah itu sudah membawa Aceh menjadi lebih baik? Orang-orang Aceh tentu tahu, meski mereka bangga dengan pemberlakuan syariat Islam, gubernur yang adalah contoh paling dekat, dia pejabat tertinggi, tapi justru terjerat OTT KPK.

Lalu, referendum untuk siapa? Lupakan tentang hak bersuara jika suara-suara teriakan referendum itu justru hanya digunakan sebagai alat menggertak, propaganda. Lagi pula, sangat tidak relevan politik gertakan dengan tren politik kini.

Meniru Timor Timur? 

Kata para pensiunan revolusioner, revolusi memang penting, tapi jauh lebih penting bagaimana setelah revolusi. Seperti kisah Timor Timur, referendum tahun 1999 yang akhirnya membawanya berpisah dengan NKRI. Apakah mereka menyesal? Mungkin tidak, terutama elitenya.

Jika dasarnya adalah sejarah, seluruh penjuru negeri punya titik berangkat yang berbeda. Sejak abad ke-7, atau lebih jauh lagi, hingga abad ke-14, kerajaan-kerajaan di Nusantara masing-masing memiliki kisah kejayaannya.

Jika akhirnya kedatangan para imperialis telah menorehkan rasa sakit akibat derita penjajahan, lalu menumbuhkan semangat untuk bersatu. Begitulah hikayat Indonesia dirumuskan. Ia adalah entitas yang diharapkan dapat mengikat seluruh penjuru negeri dalam imagined community, kata Benedict Anderson.

Indonesia adalah imagined community, kumpulan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda, suku, agama, warna kulit, dipersatukan oleh sumpah untuk hidup bersama dalam damai juga adil. Negeri impian yang diproklamasikan tahun 1945 ini sudah menelan korban jutaan jiwa. Jika yang korban itu diberi waktu kembali, mereka pasti akan berkata, “cukup kami, kini hiduplah dengan damai…”

Bagaimanapun, Timor-timur yang menjadi Timor Leste telah melanggar sumpah itu. Bukan poin penting bahwa fakta mereka dijajah oleh Portugis bukan Belanda. Kenyataannya, praktik kekerasan dan berbagai pelanggaran HAM telah mereka lewati.

Perang dua kubu tak pernah benar-benar reda. Perjalanan panjang hidup dalam krisis politik berkepanjangan dalam wujud perang saudara telah menelan setidaknya lebih 200.000 jiwa. 

Tekanan dunia internasional menyusul instabilitas negara di tahun 1998 memaksa digelar referendum. Tapi, tetap tak berlangsung normal. Pemungutan suara dilakukan di bawah todongan senjata dan campur tangan ‘asing’. Korban yang telah jadi martir itu kini tak tahu apa-apa lagi, dan tak dapat apa-apa.

Beda dengan Aljazair

Soal referendum, Aljazair mungkin bisa jadi rujukan. Angka kemenangan untuk pihak yang menginginkan merdeka dari Prancis mencapai 90% lebih, pada 1962. 

Tapi, Aljazair bukan Timor Timur. Mereka, orang-orang Aljazair, dipaksa hidup bersama di bawah kekuasaan imperialis Prancis, sejak negara penghuni benua Afirka itu direbut oleh Prancis selama 132 tahun.

Angka kemenangan kubu pro-Aljazair bukan kejutan. Ia adalah representasi suara-suara yang menginginkan kehidupan baru, lebih dari sekadar deklarasi kemerdekaan. Mereka mungkin tidak menghitung risiko melepaskan diri dari Prancis. Tapi yang mereka tahu sebuah fakta, Prancis telah sekian lama merampas kehidupan mereka.

Orang-orang Aljazair yang keturunan Arab hidup bersama warga Prancis namun terperangkap dalam kebencian yang panjang. Kebencian yang diwariskan adalah derita dari luka yang menganga. Nyaris mustahil disembuhkan.  

Fakta bahwa kubu merdeka memenangkan pemungutan suara menunjukkan kalau kolonialisme adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Aljazair sebagai Arab dan Prancis sebagai Eropa, dalam perjalanannya, mungkin bisa saja hidup berdampingan dan tenteram, mungkin proses asimilasi berlangsung damai dan saling menguatkan, tapi tentu tidak dengan penjajahan.

Aceh beda dengan Timor Timur, yang bahkan dapat fasilitas otonomi khusus, pelaksanaan syariat Islam. Dan perjalanan panjang Aljazair dijajah Prancis sama sekali tak sepadan bagi Aceh. Lalu, benarkah Aceh masih ngotot referendum?

Berkaca ke Brexit

Pemungutan suara memang hak individu. Tapi, Anda bisa bayangkan, tak semua orang memahami bagaimana negara ini bekerja? Tapi, ketika seorang dimintai pendapat tentang sistem perekonomian, bahkan di Inggris pun mereka gagal untuk membawa negara mereka bergabung bersama kawan-kawan se-kawasan di Eropa.

Brexit (British Exit) tahun 2016 adalah contoh pelaksanaan referendum yang bukan hanya tak sesuai ekspektasi, tapi secara prinsip itu melanggar hak. Bagaimana seorang pekerja kasar, buruh harian, loper koran, atau tukang ojek diberi hak dan akan menentukan masa depan sistem keuangan negara? Mereka tak akan tahu, karena Brexit, Inggris, setiap pekan harus menderita kerugian sebesar 11 trilyun.   

Ini jelas kekeliruan. Tapi, siapa yang bisa berkata lantang untuk sekadar mengingatkan semua, “eh, ini konyol, kita sedang menggali lubang yang akan menjatuhkan kita…!”

Memang harus diakui, bahkan para ekonom dan analis tidak memiliki pendapat yang sama tentang seberapa penting atau tidak Brexit, juga implikasinya. Tapi, perbedaan itu tidak lantas menjadikan referendum sebagai cara satu-satunya untuk menyudahi polemik.

Kini Inggris menyesali kekeliruannya. Sebuah kemunduran. Tapi, itu tentu lebih baik, ketimbang bertahan hidup dalam dunia yang tak dikehendaki.

***

Aceh tahu apa soal referendum? Apakah mereka sudah membaca apa yang telah dialami Timor Leste, Aljazair, dan Brexit? Itu penting, demi memahami risiko. Karenanya, penting untuk melakukan perenungan.

Merenung demi menyadari bahwa dunia pun sering kali gagal mewujudkan perubahan, memperbaiki tatanan, hanya karena mereka tak melakukan perenungan, tak belajar dari kesalahan-kesalahan pendahulunya. Kesalahan ketika beranggapan semua orang memahami persoalan lalu berpikir semua orang bisa setara dalam mengambil keputusan penting tentang keberlangsungan negara.

Aceh, mereka harusnya tahu risiko, referendum bukan satu-satunya pintu menuju kesejahteraan. Tak ada jaminan surga di balik propaganda referendum.