Penikmat Sanger
6 bulan lalu · 451 view · 4 min baca · Politik 82816_25748.jpg

Aceh dan Dana Otonomi Khusus

Tertangkapnya Gubernur Aceh  terpilih Irwandi Yusuf periode 2017-2022 sebagai tersangka kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh menjadi sorotan berita nasional. Sebelumnya Irwandi Yusuf pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan menjalankan fungsi sebagai kepala daerah dengan prestasi yang baik. 

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di pendopo Gubernur Aceh mengejutkan publik. Sosok Irwandi Yusuf yang ramah dan memiliki humor disetiap kesempatan berpidato tentu menandakan bahwa kepimpinannya yang terbuka. Namun, rakyat Aceh tidak menduga Irwandi Yusuf menjadi tersangka kasus suap dana otonomi khusus. 

KPK menetapkan Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sebagai tersangka suap fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Irwandi Ysusuf diduga menerima Rp500 juta dari Bupati Bener Meriah Ahmadi di mana uang tersebut merupakan bagian dari commitment fee Rp. 1,5 Miliar. 

Melihat dari kasus penangkapan Gubernur Aceh tersebut, banyak publik yang bertanya-tanya terkait dana otsus Provinsi Aceh. Telah diketahui bahwa Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan terkait dalam penyelenggaraan pemerintahnya, baik urusan administrasi sipil maupun peradilan. 

Selain itu, pengadaan DOKA berdasarkan pada peristiwa MoU antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disebut sebagai MoU Helsinki di Finlandia tanggal 15 Agustus 2005.

Kesepakatan yang dibuat merupakan upaya untuk meredam konflik yang terjadi di Aceh. Adapun kutipan MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai berikut.


Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Untuk maksud ini, Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.

b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh

Kesepakatan melalui MoU Helsinki tersebut melahirkan sebuah landasan baru terkait urusan rumah tangga Provinsi Aceh yang disebut Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Berdasarkan kutipan MoU tersebut bahwa UUPA merupakan salah satu isi dari kesepakatan MoU tersebut untuk pembangunan Aceh setelah dilanda bencana Tsunami pada 24 Desember 2004. 


Rehabilitasi dan Rekonstruksi pembangunan pasca bencana memberikan dampak yang baik berkat dari MoU Helsinki dan DOKA yang diterima oleh Pemerintah Aceh. Selama 1 dekade tepatnya tahun 2014, Aceh kembali bangkit dengan pembangunan fisik serta mampu mandiri secara perekonomian berdasarkan dari bantuan kemanusiaan maupun pemanfaatan DOKA. Hal tersebut dapat dilihat pada Kota Banda Aceh merupakan wilayah terparah yang mengalami bencana Tsunami tersebut. 

Latar belakang Aceh yang memiliki hak mendapatkan mengenai Dana Otonomi Khusus Aceh memiliki proses yang sangat panjang. Pemerintah RI mengalokasikan dana Otsus Aceh sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional untuk tahun pertama sampai kelima belas dan berlanjut 1% dari tahun kelima belas hingga kedua puluh dari DAU Nasional. Artinya hanya 20 tahun memperoleh DOKA sejak dikucurkan pada tahun 2008.

Melalui persetujuan DPR-RI, dana tersebut telah disahkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang mengatur dana Otsus Aceh tertuang pada pasal 183 berikut:

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal.

Pada tahun 2018 diketahui bahwa dana otsus Aceh yang mencapai Rp. 8 Triliun justru masih minim akan proses keadilan, pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Jumlah yang cukup tinggi seharunsya bisa dimanfaatka dalam banyak hal seperti infrastruktur, pendanaan pendidikan, penurunan kemiskinan, pelayanan kesehatan serta pembukaan lapangan pekerjaan.

Provinsi Aceh berada pada peringkat pertama se-Sumatera dalam angka kemiskinan. Selain itu, dalam skala nasional Aceh masuk dalam posisi 5 besar atau berada pada urutan ke-5 jika dilihat secara rinci maka termasuk dalam kategori yang cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018, peningkatan jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 15,97% atau 839 ribu orang, sedangkan pada September 2017 mencapai 15,92% atau sebanyak 829 ribu. Artinya dalam 5 bulan saja, penduduk miskin di Aceh bertambah 10 ribu orang. Data yang sangat miris, jika dilihat dana yang dikucurkan untuk kesejahteraan tidak merata.

Temuan dari BPS penyebab kemiskinan di Aceh pada faktor komoditas makanan, yaitu beras dan ikan baik yang terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, rokok menjadi penyumbang kemiskinan dalam kategori komoditi non makanan. Kebutuhan rokok di Aceh yang cukup tinggi tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat atas, melainkan masyarakat menengah kebawah dan miskin.  


Jika pengelolaan dana otonomi khusus yang tidak tidak profesional dan melanggar regulasi dalam pemanfaatannya. Maka, sungguh dirugikan bagi rakyat Aceh sendiri mengingat tidak selamanya dana otonomi khusus akan diberikan. 

Tenggat waktu selama 20 tahun, alangkah baiknya Pemerintah Aceh menyiapkan investasi bagi perekonomian rakyat Aceh dengan berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah baik bidang Industri, Pertanian, Peternakan dan terutama pada sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata juga dicanangkan oleh Irwandi Yusuf semasa menjabat Gubernur Aceh sebagai investasi jika saatnya dana otonomi khusus sudah habis masa waktunya.

Artikel Terkait