Mahasiswa
1 tahun lalu · 1872 view · 4 min baca · Agama 48298_64921.jpg
http://diktis.kemenag.go.id/rankingptai/perizinan/DokumenUsulan/meeting.jpg

Absennya Nama Ustaz Abu Janda dan Blunder Kemenag

Pada hari Jumat, 18 Mei 2018, Kementrian Agama Republik Indonesia merilis Daftar Nama Mubaligh/Penceramah Islam Indonesia, yang berisikan 200 nama ustaz dan tokoh agama di Indonesia. Hal ini menarik perhatian masyarakat dan memantik reaksi terhadapnya.

Meteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, dalam situs Kemenag, menjelaskan, “Selama ini, Kementrian Agama sering dimintai rekomendasi muballigh oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama muballigh."

Dan benar saja, beragam reaksi segera bermuculan dari umat Islam terkait rilis Kemenag ini. Titik poin yang paling besar, tentu saja, absennya nama-nama dai yang tengah masyhur.

Pertanyaan lebih lanjut adalah, apa saja tolok ukur seorang mubaligh masuk dalam kategori mubaligh versi Kemenag? Dalam situs Kemenag, dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria mereka adalah (1) mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, (2) reputasi yang baik, dan (3) berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Absennya Nama Ustaz Abu Janda


Absennya nama-nama Ustaz yang dikenal masyarakat yang dinilai memiliki pengaruh luas dalam rilis Kemenag ini menimbulkan celah pertanyaan yang begitu besar. Ini terus berpusar pada bentuk protes yang lebih keras.

Kita ambil contoh seorang ustaz yang tengah kondang di negeri ini, sebut saja Ustaz Abu Janda. Kita masyhur kepadanya karena sosok Abu Janda ini kerap menghiasi layar kaca di Indonesia dengan segala bentuk opini keren dan argumen yang ciamik yang keluar dari mulutnya.

Kita mengenal sosoknya sebagai seorang ustaz yang amat nasionalis. Karena dia berkali-kali memang hobi mendeklarasikan betapa ia amat nasionalis, seolah tiada orang lain yang lebih nasionalis daripadanya.

Namun, apa daya, keilmuan agama yang dimilikinya sebagai seorang ustaz, reputasi super kilat yang menjadikan namanya terus terpampang di layar kaca, dan segala argumen yang menunjukkan betapa besar komitmennya terhadap negara ini, masih belum bisa menjadikannya sebagai mubaligh yang direkomendasikan oleh Kemenag.

Kita juga mengenal nama-nama mubaligh lain seperti UAS yang merupakan alumni Al Azhar Kairo dan Al-Hadist Al Hasannia Instite Maroko, dan merupakan Dosen di UIN Riau sekaligus anggota Bahtsul Masaail PW NU dan anggota MUI Provinsi Riau. Lalu UAH yang merupakan alumni UIN Jakarta dan Kuliyya Dakwah Islamiyyah di Libya dan saat ini masuk menjadi anggota Mubaligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keduanya juga tidak masuk dalam rilis tersebut.

Blunder Kemenag

Pertanyaan bahkan protes terhadap rilis ini tentu tidak dapat dibendung. Indikator penilaian dan proses penilaian menjadi fokus utama, dan lebih jauh apa sebetulnya urgensi dari rilis ini? Bila merujuk pada situs Kemenang, mereka tidak memberikan penjelasan dan detail serta pedoman atau panduan untuk memahaminya.

Rilis tersebut hanya berisikan tabel dengan kolom nama, pendidikan, serta bahasa yang dikuasai. Dengan tanpa mengurangi hormat terhadap nama-nama ustaz dan tokoh agama yang tertulis dalam tabel tersebut, namun rilis ini memang patut untuk dikritisi. Kemenag tidak memberikan keterangan yang jelas dalam tabel ini. 


Bahkan dalam kolom pendidikan terdapat salah satu tokoh dengan keterangan “S1 UIN”. UIN apa dan di mana? Begitu banyak Universitas Islam Negeri di Indonesia, mengapa hanya dituliskan “S1 UIN”? Pendataan ini terasa jauh dari kata siap dan matang, apalagi untuk level Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tentu ini menjadi amat fatal dan berpotensi besar menjadi sebuah blunder karena akan menimbulkan prasangka, curiga, dan bias. Rilis ini berpotensi melahirkan kesimpulan bahwa mubaligh yang tidak masuk dalam 200 nama ini adalah sosok yang tidak memiliki keilmuan agama yang mumpuni, memiliki reputasi yang buruk, dan tidak loyal dalam hal kebangsaan. Ini adalah produk logika yang sah dan logis terhadap rilis Kemenag yang blunder.

Protes keras juga datang dari Haedar Nashir yang merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah—di mana nama beliau juga masuk dalam rilis tersebut. Dalam Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di UMM Dome, dikutip dalam situs pwmu.co, beliau mengatakan, “Mengapa dua ratus? Mengapa yang lain tidak masuk?”

Keputusan itu, menurut analisis Haedar, disebabkan oleh faktor politik keagamaan. Politik keagamaan yang dimaksud ialah keputusan-keputusan yang diambil tergantung dari pihak-pihak yang punya power. Orang-orang yang punya kekuatanlah yang punya kuasa untuk melakukan sesuatu.

Pada kesempatan yang lain, Fahmi Salim yang merupakan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyampaikan protes dan keberatan atas pencatutan dirinya dalah rilis kemenag. Dikutip dari situs republika.co.id, beliau mengatakan, “Intinya, dengan berat hati saya tegaskan, saya meminta saudara Menteri Agama RI untuk mencabut nama saya dari daftar tersebut karena berpotensi menimbulkan syakwasangka, distrust di antara para mubaligh dan dai.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa rilis Kemenag ini telah membuka ruang debat di tengah masyarakat. Hal ini tentu saja fatal dan amat berbahaya bagi Kemenag sebagai institusi negara. 


Kemenag yang seharusnya menjadi lembaga yang memberikan pelayanan dan jaminan kepada masyarakat dalam urusan peribadatan justru menjadi pemantik perdebatan dan protes. Efek yang paling parah adalah apabila masyarakat mulai mempertanyakan kembali mengenai otoritas Kemenag sebagai institusi pemandu proses keagamaan di Indonesia. Bahkan prasangka terhadap pemerintah secara keseluruhan.

Bila kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag mulai memudar, maka sungguh telah lumpuh fungsi utama dari Kementerian Agama sebagai institusi negara. Oleh karenanya, kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag-lah yang harus dirawat dan dijaga.

Yang paling baik dilakukan oleh Kemenag sekarang adalah mencabut rilis tersebut dan sampaikanlah permohonan maaf dan klarifikasi. Jemputlah kembali kepercayaan masyarakat, sebagaimana motto dari Kemenag, yaitu Ikhlas Beramal, maka Kemenag harus ikhlas untuk menerima segala konsekuensi dari kejadian ini, termasuk bila langkah paling maslahat adalah dengan menarik kembali rilis tersebut.

Artikel Terkait