Indonesia adalah negara yang memang belum sepenuhnya menjamin individual liberty setiap warganya, at least belum secara praktis. Akan tetapi dalam urusan pemilihan pemimpin negara, kepala daerah, ataupun perwakilan rakyat, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan hak untuk memilih mereka secara langsung. Dan tanggal 15 Februari 2017 lusa, adalah salah satu momen indah dari demokrasi itu.

Sentimen itulah yang sekadar ingin saya ingkatkan kepada warga Indonesia yang akan menghadapi pilkada serentak di wilayah mereka masing-masing, yaitu, JANGAN GOLPUT! Hak untuk memilih pemimpin adalah sebuah barang langka yang tidak dimiliki oleh jutaan orang yang hidup di banyak negara-negara non-demokrasi di dunia.

Bahkan ketika anda tidak menemukan kandidat ideal anda (kandidat ideal saya misalnya untuk DKI adalah Ahok-Sandi), tetaplah terlibat dalam momen demokrasi seperti pilkada ini. Tetap gunakan hak pilih anda. Pasti ada kandidat yang at least cukup mendekati kriteria ideal anda (Gue 2). Dan siapapun itu, pastikan anda memilih pada Hari Rabu besok.

Akan tetapi jauh lebih penting dan lebih tepat lagi, jika anda bisa memilih benar-benar dengan rasional. Sebab lima tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan jika kita salah memilih pemimpin, kita sendirilah yang akan merasakan akibatnya. Dan hal pertama yang bisa Anda lakukan untuk bisa memilih secara rasional, adalah dengan mengabaikan data lembaga survey.

See, ketika pilpres AS yang lalu berakhir, hal pertama yang banyak dijadikan bahan candaan adalah pemecatan para lembaga survey politik, baik pollsters kelompok liberal maupun konservatif. Sebab merekalah yang menjadi pecundang terbesar dalam pilpres AS itu.

Hampir secara universal semua lembaga survey memprediksi kemenangan Hillary atas Trump (termasuk dari pollsters internal Trump sendiri). Hasilnya tidaklah demikian!

Kembali ke rumah sendiri, dalam pilkada DKI 2012 sebelum ini pun lebih banyak pollsters menyatakan keunggulan Bang Foke atas pasangan Jokowi-Ahok waktu itu (saya ingat betul sentimen agama JUGA dimainkan untuk menjatuhkan Ahok).

Hasilnya justru berbeda dengan banyak survey, Jokowi-Ahok unggul di putaran pertama, dan akhirnya menang di putaran kedua.

Tentu saja saya tidak mencoba menafikan pentingnya data yang disediakan oleh lembaga survey, atau konsultan politik. I even believe in numbers and science probably more than I believe in God. Tapi data dan angka bisa salah. Apalagi jika asumsi weighting demografi sampelnya tidak tepat. Prediksi bisa sangat meleset.

Polls hanyalah indikator ilmiah yang menunjukan persepsi pemilih. Dan pada dasarnya hanya dipakai untuk strategi kampanye tim sukses. Misalnya sebagai dasar untuk menentukan lokasi-lokasi berkampanye, dan target demografi pemilih yang akan di-approach untuk bisa menang. Atau bagi tim PR untuk keperluan image building.

Mereka biasanya menggunakan polls untuk membangun narasi, dan menggiring opini popularitas kandidat untuk meraih dukungan pemilih, terutama pemilih-pemilih pemula, dan pemilih-pemilih mainstream yang biasanya hanya mengikuti arus popularitas. Akan tetapi polls tidak secara de facto menunjukan hasil pemilihan. So, as voters, just ignore them!

Selanjutnya untuk bisa memilih secara rasional, please get well-informed. Sebab saya sudah sering menuliskan bahwa demokrasi (dalam hal pemilihan pemimpin) hanya akan bekerja dengan benar jika para pemilih menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi yang benar (and that’s why education is THE key here).

Buat teman-teman para scholars, pelajar dan mahasiswa, tolong bantu edukasi teman-teman lainnya, keluarga dan kerabatnya, mengenai rekam-jejak dan platforms masing-masing kandidat. Juga bantu mereka agar tidak terpengaruh dan terganggu dengan isu-isu personal kandidat yang sudah dipolitisasi selama ini.

Serta bantu juga para pemilih untuk bisa bersikap rasional terhadap “puisi-puisi” kampanye. Ya, seperti dictum terkenalnya Mario Cuomo, “campaign in poetry, govern in prose”. Janji-janji manis yang sifatnya seasonal setiap pemilu adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menilai rasionalitas janji-janji tersebut.

Janji-janji normatif seperti, “saya akan melakukan semua yang terbaik, and bla bla bla” bisa kita nilai dengan melihat track records para kandidat. Apakah tren mereka benar-benar cenderung ke arah janjinya atau tidak.

Jika seorang kandidat misalnya pernah dengan tegas menyatakan FPI sebagai kelompok ekstrimis, namun kini ia malah “mengemis” dukungan ke FPI dan “pasukannya”, maka kebenaran janji-janji orang seperti ini patut dipertanyakan.

Apalagi jika ia telah GAGAL memimpin sebuah kampus, dan DIPECAT sebagai menteri—adalah menzalimi intelejensi diri sendiri jika anda masih akan memilihnya sebagai kepala daerah.

Sementara janji-janji teknis seperti pembagian uang, atau pemberian bantuan modal dan semacamnya, bisa lebih mudah kita nilai realistis atau tidak, dan sudah sering juga dijadikan bahan perdebatan (khususnya dalam pilkada DKI). Terutama untuk janji-janji yang “bernafaskan” uang. Feasible atau tidaknya bisa dengan jelas kita ukur.

Upaya rasionalisasi ini menjadi penting, agar jangan sampai warga memilih seorang pujangga yang hanya akan memberikan kata-kata mutiara selama kampanye, namun tidak akan bekerja untuk mewujudkannya, simply karena janji-janji tersebut TIDAK realistis.

I mean, I don’t know about you, folks, tapi bagi saya narasi cicilan rumah 30+ tahun itu kedengaran seperti dialog dari serial kartun “Sinchan”.

Intinya adalah, janganlah jadikan janji-janji palsu sebagai daya tarik untuk memilih pemimpin. Buat yang muslim (atau mungkin di agama lain juga), jaman kecil dulu kita sering diceramahi bukan, bahwa iblis itu biasanya membisikan janji-janji manis padahal sesat ke telinga kita.

So, daripada jatuh ke dalam janji-janji iblis, jauh lebih cerdas dan rasional jika kita menjadikan bukti-bukti “Kerja Nyata” sebagai alasan untuk memilih seorang pemimpin.

Poin terakhir saya, kembali ke persoalan golongan putih (more like, golongan putus asa): tolong JANGAN golput!

Para pendahulu-pendahulu kita rela dipukuli, berdarah-darah, bahkan direnggut nyawanya agar kita bisa merasakan nikmatnya demokrasi, agar sebagai rakyat kita bisa menentukan sendiri siapa yang akan memimpin kita. Tolong jangan sia-siakan privilege yang sudah mereka perjuangkan untuk kita itu.

And if you think about it, musim pilkada ataupun pemilu itu adalah musimnya orang “bermusuhan”. Karena politik itu by nature memang destruktif. Mereka yang tadinya rasional dan menjadi ikon liberal, kini malah jadi nyeleneh dan melenceng ke kanan—atau sebaliknya. Keluarga pun bahkan bisa menjadi tidak akur.

Tiap hari banyak orang yang kerjanya berantem di media sosial soal pilkada. Bahkan sampai ancam-mengancam. Mulai dari ancaman popularitas (buat publik figur), ancaman ke polisi, bahkan hingga “favorit saya”, ancaman surga dan neraka. Yang berteman, malah jadi musuhan. Facebook di-unfriend, Twitter di-unfollow, bahkan Whatsapp sampai diblok.

Belum lagi persoalan uang, tenaga, dan waktu yang sudah dikorbankan selama berbulan-bulan muslim pilkada ini. Dan jika anda masih tidak menggunakan hak pilih anda, maka semua pengorbanan itu akan menjadi sia-sia.

Seriously, all those friendships and other stuff you’ve scarificed would have been for nothing. Jadi sekali lagi tolong, abaikan survey, pastikan anda terdaftar, dan gunakan hak pilih anda.

And finally, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, demokrasi hanya akan berhasil menjalankan fungsinya, jika—DAN HANYA JIKA—para pemilih yang terlibat mendapatkan informasi yang benar. Jika pemilih menggunakan hak pilihnya namun berdasarkan informasi yang menyesatkan apalagi bohong, kita hanya akan berakhir dengan pemimpin atau wakil rakyat yang korup.

So please, get well-informed, and then get involved. Hampir separuh pemilih eligible di U.S. memilih golput dalam pilpres mereka yang lalu, dan banyak yang memilih tapi dengan informasi yang salah, bahkan tidak sedikit yang berdasarkan fake news. Hasilnya, chaos yang dihadirkan oleh pemerintahan Trump sekarang ini.

Belajarlah dari pengalaman mereka itu agar hal yang sama tidak terjadi di Indonesia. BUT... if you still don’t wanna get involved at all, then whatever happens in the next five years—to you, your friends, family or loved ones—you don’t get the right to complain! Sampai ketemu di TPS, 15 Februari 2017, teman-teman.