Rasisme tidak selalu terlihat kasat mata. Ia sering kali bekerja sebagai paradigma atau sistem berpikir atau seperangkat keyakinan yang tidak diucapkan terang-terangan; bahwa perbedaan biologis pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras lainnya. Oleh karena itu, ras yang dipandang inferior itu harus direndahkan, disingkirkan, bahkan dihabisi.

Rasisme pernah populer sebelum tahun 1940-an. Tetapi ia kemudian ditinggalkan orang. Semua bangsa di dunia menolak rasisme. Sebab, rasisme selalu memunculkan kebencian dan ketidakpercayaan.

Lebih dari itu, rasisme menutup pintu untuk memahami korbannya. Sejarah bahkan menunjukkan rasisme dapat memicu diskriminasi, segregasi bahkan genosida. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 juga menolak rasisme.

Walau secara resmi semua manusia mengakui bahwa rasisme itu memuakkan, adakalanya rasisme tetap diperalat. Bahkan tak malu-malu dipertontonkan. Ia muncul bukan hanya dalam pikiran. Ia termanifestasi dalam ucapan-ucapan, komentar-komentar bernada merendahkan, secara lisan maupun tertulis. Rasisme semakin lebih nyata lagi ketika media sosial dengan mudah dan cepat mem-viralkannya. Rasisme menjadi demikian terang-terangan.

Rasisme terhadap orang-orang Papua ditengarai meningkat belakangan ini. Rasisme itu antara lain terlihat menanggapi aksi-aksi mahasiswa Papua yang dengan kritis menyuarakan ketidakadilan yang mereka anggap terjadi pada rakyat Papua, terutama terkait soal pelurusan sejarah dan penentuan nasib sendiri.

Meningkatnya rasisme terhadap orang-orang Papua menjadi salah satu sorotan Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja di Papua (FKOGP), dalam sebuah seruan yang diterbitkan pada 21 Juli lalu. Seruan itu secara umum dibuat untuk memberikan panduan bagi umat dan gereja serta desakan kepada pemerintah terkait dengan apa yang menurut versi resmi pemerintah disebut sebagai ‘operasi penegakan hukum’ di desa Alguru, Nduga, Papua.

Dalam laporan FKOGP, operasi penegakan hukum itu justru dipandang sebagai aksi penyisiran, bahkan pemboman yang memicu trauma pada masyarakat Nduga.

Seruan itu dibuat dalam bentuk laporan, sehingga dinamai Laporan Pendahuluan tentang Duka Masyarakat Alguru Keneyam, Kabupaten Nduga Juni-Juli 2018, dengan judul besar Menuju Teologi yang Membela Kristus yang Terstigma. (Matius 25:35-40).

Laporan yang cukup panjang ini ditandatangani oleh Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt. Dorman Wandikmbo, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Sinode Gereja KINGMI Papua, Pdt. Dr. Benny Giay, Pengacara Frederika Korain dan Dominggus Pigai. Terdiri dari tujuh bagian, rasisme menjadi salah satu kata kunci yang disebut berulang kali.

Usir dari Tanah Jawa

“Memang demikian para monyet-monyet itu… ..bunuh aja semua si babi hitam itu… usir dari Tanah Jawa …. aahh, belajar di sini gk tau terima kasih, malah bikin ulah usir aja nggak usah kasih tempat ..emang hidup di hutan…”

Itu adalah salah satu saja contoh kalimat rasis yang diarahkan kepada orang Papua, yang dikutip sebagai kalimat pembuka laporan FKOGP. Ucapan rasis itu disampaikan oleh sekelompok orang kepada mahasiswa Papua ketika Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Malang  pada 1 Juli 2018 menyelenggarakan acara diskusi dan menonton bersama film  Biak Berdarah. Acara itu dihentikan oleh aparat bersama sejumlah Ormas setempat.

Rasisme seperti itu bukan yang pertama. Pada hari Sabtu 16 Juli 2016, setidaknya 100 orang dari empat Ormas (Putra Putri Purnawirawan TNI POLRI, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja) mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan ujaran rasis, seperti Papua monyet, dll. 

Ormas tersebut menolak dan menuntut penghentian rencana mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) melakukan long march sebagai aksi damai mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Sebelumnya, mantan Komisioner Komnas HAM, Decky Natalis Pigai telah menjadi sasaran bullying dengan kata-kata rasis. Ia diidentikkan dengan monyet. Lalu gambar Frans Kaisepo (yang diabadikan dalam mata uang RI Rp10.000) juga pernah menjadi sasaran olok-olok rasis, dengan menyebut wajah beliau seperti hewan.

Rasisme 1 Juli itu juga bukan yang terakhir. Tak sampai sepekan sesudahnya, juga di Jawa Timur ( 6 Juli 2018), aparat keamanan dan Satpol Kota Surabaya mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya untuk menekan dan membubarkan kegiatan Mahasiswa Papua (AMP) yang menggelar diskusi dan pemutaran film tentang sejarah di Papua. Rasisme verbal terhadap orang Papua juga terjadi pada peristiwa itu.

Rasisme untuk Menaklukkan Suara Kebebasan

Mengapa rasisme meningkat terhadap orang-orang Papua? Apa tujuannya?

Bila ditilik dari sejarahnya, rasisme selalu berkaitan erat dengan dominasi dan eksploitasi. Rasisme dipakai untuk mengekspolitasi kaum lain dengan cara merendahkan mereka. Dulu rasisme di jantung perbudakan Amerika Utara dipakai untuk memperbesar perbedaan antara orang-orang asal Eropa dengan orang-orang keturunan Afrika yang nenek moyang mereka didatangkan ke AS sebagai budak.

Dengan mengkarakterisasi orang Afrika dan keturunan Afro Amerika sebagai manusia yang lebih rendah, para pendukung perbudakan berusaha untuk membenarkan dan memelihara sistem eksploitasi manusia sambil menggambarkan AS sebagai benteng dan juara kebebasan manusia, dengan hak asasi manusia, lembaga demokrasi, peluang tanpa batas, dan kesetaraan.

Di era kolonialisme, Eropa juga menggunakan rasisme untuk melanggengkan eskploitasi terhadap negara-negara jajahannya. Dengan menciptakan rasa superior terhadap bangsa-bangsa jajahan, Eropa menancapkan kuku di negara-negara koloninya, sambil terus menikmati privilese sebagai bangsa yang lebih terhormat, lebih kuat dan lebih berkuasa dibanding bangsa pribumi.

Rasisme terhadap orang Papua sudah lama dikeluhkan. Namun, dalam laporan FKOGP kali ini, tampaknya hal itu ditekankan kembali karena rupanya tercium gelagat bahwa rasisme kini seakan dibangkitkan kembali. Rasisme telah dipakai untuk membungkam aspirasi orang Papua yang gencar menyuarakan aspirasi pelurusan sejarah dan penentuan nasib sendiri.

Dalam bahasa yang agak keras dalam laporan itu, disebutkan bahwa kekerasan yang rasis dipakai untuk menaklukkan “pikiran orang Papua yang tidak mempercayai pemerintah Indonesia; lantaran memposisikan Indonesia sebagai penjajah” yang sedang mengobrak-abrik Papua. Artinya kekerasan yang dipakai untuk membungkam orang Papua, bukan hanya kekerasan belaka, melainkan kekerasan dengan elemen rasisme.  

Laporan FKOGP lebih jauh bahkan melihat bahwa ideologi pembangunan Papua juga telah disusupi oleh rasisme. Tidak disebutkan bagaimana ideologi pembangunan yang disusupi rasisme tersebut. Yang dapat dipahami adalah bahwa pembangunan (Papua) itu dilaksanakan dengan minus Hak Asasi Manusia (HAM) dan “pemerintah negara ini yang secara sistematis menggalang semua unsur masyarakat untuk menerima dan mempromosikan ‘narasinya’” memanfaatkan “dukungan sejumlah pimpinan Gereja/Agama, jurnalis dan media yang berpihak ke penguasa.”

Dikatakan bahwa Tanah Papua telah “diubah sebagai lahan operasi keamanan,” dan bahkan sarana batu loncatan untuk “naik pangkat”. Tanah Papua juga telah menjadi “sumber pemasukan setelah kehilangan lahan: Timor Leste dan Aceh”.  FKOGP menengarai sesungguhnya ada pihak-pihak yang tidak ingin perdamaian tercipta dan celakanya kelihatannya laporan ini menduga bahwa mereka itu justru ada di pihak penguasa dan penentu kebijakan.

Dipertanyakan dengan kritis, mengapa, ketimbang mengupayakan dialog dengan representasi rakyat Papua yang beraspirasi merdeka dalam wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), penguasa justru ditengarai lebih memilih “membesarkan OPM bayangan dengan nama-nama seperti KKB, KKSB, dll; sebagai pengganti terhadap OPM yang dengan sejarah panjangnya telah bergabung dengan ULMWP dengan melahirkan ULMWP”.

Akibatnya, FKOGP menengarai telah muncul berbagai jenis OPM seperti yang dilaporkan masyarakat dan dicatat oleh Forum. Di satu pihak ada OPM  yang ‘asli’, yang lahir di Manokwari (Juni 1965) dan sudah bergabung dalam ULMWP. 

Di sisi lain, ada OPM binaan, yaitu kelompok yang menggunakan senjata dan amunisi yang disuplai oleh aparat dan kelompok pengangguran yang menggunakan nama OPM untuk “palang-palang jalan, untuk kebutuhan sesaatnya”.

FKOGP mengatakan kelompok OPM yang terakhir ini sering diperalat oleh para pihak yang tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai; tetapi punya agenda untuk terus menambah satuan-satuan keamanan dan kepolisian baru di di Kabupaten yang baru dimekarkan.

Pada bagian lain laporan itu, disampaikan pertanyaan retoris: “Kami bertanya: mengapa pemerintah (Indonesia) bisa berdialog dengan GAM Aceh tetapi enggan mengambil langkah yang sana dengan untuk berdialog dengan ULMWP dimediasi pihak ketiga sebagamana yang pernah pemerintah lakukan dengan GAM Aceh?”

“Mengapa pemerintah Indonesia bisa melibatkan pihak internasional untuk menyelesaikan masalah Aceh secara permanen, tetapi enggan untuk melakukan langkah yang sama? Rasisme? Agamaisme? Melalui Seruan ini kami ajak semua pihak untuk menolong kami (bangsa Papua) menjawab pertanyaan ini?.”

Keluar dari Doktrin Baku dan Kaku

Di tengah maraknya rasisme – dan kekerasan – terhadap aspirasi kebebasan di kalangan masyarakat Papua, FKOGP menyerukan kepada umat dan kolega mereka sesama pengerja gereja agar melihat rasisme dan kekerasan yang terjadi di Papua lewat kacamata Sejarah Gereja dan Kitab Suci. Bahwa peristiwa-peristiwa ini harus dipandang  sebagai ‘tanda-tanda  zaman’ sebagaimana dikatakan dalam teks Alkitab Matius 16:2-3.

Gereja dan para pengerjanya sebagai pelayan umat, diminta untuk melihat mereka yang menderita akibat kekerasan maupun menjadi korban rasisme itu sebagai Tuhan (Kristus) yang harus mereka layani. Mereka yang sedang mengungsi, sakit, sedang berteriak dan berdarah-darah, pertama-tama harus menjadi subjek pelayanan Gereja dan para pengerjanya.

Demi itu, demikian FKOGP, Gereja dan para pengerjanya harus berani bertindak, bila perlu dengan membebaskan diri dari ajaran Gereja yang baku dan kaku (normatif) abstrak, dogmatis.  

Berkaca pada sejarah, FKOGP menilai Gereja memiliki pengalaman dan semestinya, membuka diri untuk belajar dari pengalaman itu. Dikatakan, pada tahun 1960-an dan 1970-an, Nicolaus Dryarkara di Jawa “menemukan dirinya dalam suasana di mana ‘manusia sudah menjadi serigala bagi sesamanya (homo homini lupus): yang saling menggaruk, saling menggigit, saling membanting’.” Keadaan yang disebutkan oleh Dryarkara itu, menurut laporan ini, sangat mungkin “sudah dan sedang terjadi di Papua selama 50 tahun terakhir.”  

Di tengah keadaan yang demikian, Nicolaus Dryarkara 30 tahun lalu menjalankan peran dan fungsi kritisnya terhadap setiap pembelokan ideologi yang berusaha melakukan pembenaran kekuasaan dan kekerasan. Sebagai pelayan Tuhan, ia berdiri terdepan mencegah manusia menjadi serigala kepada sesamanya, dan sebaliknya mengajak untuk menyadari bahwa  manusia di tengah sesamanya harus menjadi kawan ziarah homo homini socius. Manusia harus melihat sesamanya  sebagai kawan ziarah menuju pusat hidup manusia, yaitu Tuhan.

FKOGP menyerukan kepada pemerintah agar menghentikan rasisme terhadap orang-orang Papua dengan menghukum mereka-mereka yang menyebar ujaran seperti yang mereka lontarkan saat melecehkan Franz Kaisepo dan orang Papua /Mahasiswa Papua.

Pada saat yang sama, FKOGP mengungkapkan keprihatin bahwa tidak ada soldaritas dari para pendatang di Tanah Papua terhadap kekerasan, rasisme dan penderitaan yang dihadapi Orang Asli Papua (OAP), padahal mereka telah bertahun-tahun menikmati kebebasan seluas-luasnya dan kenyamanan di bawah perlindungan lembaga Negara yang justru ditengarai meminggirkan OAP.