69606_13648.jpg
Adam Malik (kiri), kala itu Menlu Indonesia, bersama George Bush, kala itu perwakilan tetap AS di PBB, seusai Indonesia terpilih menjadi ketua Sidang Umum PBB pada sidangnya yang ke-26 pada 21 September 1971 (Foto: UN Photo)
Sejarah · 7 menit baca

Andai Soeharto Ikuti Saran Adam Malik, Papua mungkin akan Lain
Dua Surat Marshall Green, Dubes AS untuk Indonesia di Tahun 1960-an

Papua di tahun 1960-an adalah Papua yang galau, resah, cemas, dan rapuh, tak ubahnya pohon-pohon di musim kemarau panjang. Paling tidak begitulah pemandangan dari kacamata Orang Asli Papua (OAP) yang menyaksikan penguasa di wilayah mereka silih berganti dengan cepat,  tanpa mereka tahu apa sesungguhnya yang terjadi.

Perekonomian memburuk. Barang-barang kebutuhan pokok menghilang. Dan, Papua semakin panas oleh kehadiran tentara yang demikian masif. Tidak kurang dari 10.000 serdadu secara bertahap masuk ke Papua pasca 1 Oktober 1962, setelah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) menyerahkan pengadministrasian Papua kepada Indonesia. Orang-orang Papua bertanya-tanya: setelah Belanda, PBB dan kini Indonesia menjadi 'junjungan' kami. Mau dibawa kemana kami?

Sejarah kemudian mempersaksikan kehadiran tentara yang demikian masif di Papua menjadi salah satu pangkal masalah hingga saat ini. Berbagai studi telah menunjukkan hal itu. Banyak persoalan timbul setelah para serdadu diterjunkan ke Papua.  Mulai dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, perilaku diskriminatif bahkan cenderung melecehkan Orang Asli Papua (OAP), dominasi di pemerintahan dan perekonomian, korupsi kecil-kecilan hingga yang terang-terangan, belum lagi keberadaan pasukan sebanyak itu yang menjadi beban ekonomi. Ini membuat tentara  tidak populer di kalangan masyarakat Papua.

Menurut Amiruddin Al Rahab dalam Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman? (Jurnal Penelitian Politik, Vol.3/No.1/2006, LIPI, Jakarta) Indonesia menggunakan operasi militer untuk memaksa Papua berintegarasi ke dalam Indonesia. Bala tentara saat itu masuk dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua. Sejak tahun 1961, masyarakat Papua mengenal Indonesia secara nyata berkat adanya pasukan tentara yang menyusup ke Papua. Wajah pertama Indonesia di Papua diwakili oleh sepak terjang para pasukan infiltran militer tersebut.

Bagaimana wajah Indonesia yang dipresentasikan oleh para tentara itu? Buruk. Al Rahab mengatakan militer yang kerap melakukan kekerasan di Papua di kemudian melahirkan satu sikap yang khas Papua pula, yaitu Indonesia diasosiasikan dengan kekerasan. Untuk keluar dari kekerasan, orang-orang Papua mulai membangun identitas Papua sebagai reaksi untuk menentang kekerasan tentara.

Akibat ketidakpopuleran Indonesia oleh wajah militer itu, banyak diplomat asing kala itu memperkirakan jika Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) diadakan dengan cara one man one vote,  Indonesia akan kalah. Semakin hari posisi Indonesia semakin tidak populer akibat kekerasan dan pembungkaman yang terjadi. Menjelang Pepera 1969, sebuah perkiraan diplomat asing mengatakan 85 persen hingga 90 persen rakyat Irian (sekarang Papua) bersimpati kepada Papua Merdeka, atau setidaknya sangat tidak menyukai orang Indonesia.

Amerika Serikat termasuk yang gelisah menyaksikan perkembangan ini. Hal itu dapat kita baca dari surat-surat Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, kepada Kemenlu AS, melaporkan apa yang terjadi di Papua. Dalam dua surat yang dia kirimkan rentang waktu Februari hingga Mei 1968, terbaca adanya kecemasan sekaligus keprihatinan. Cemas karena kemungkinan Indonesia akan kalah bila referendum satu orang satu suara benar-benar dilaksanakan. Prihatin karena semenjak Indonesia masuk ke Papua pasca UNTEA, keadaan ekonomi dan sosial justru memburuk.

"Situasi saat ini jauh dari memuaskan dan bahkan memburuk. Seperti halnya di sebelah barat Irian Barat, di Ambon, dimana pemerintahan yang buruk telah menjadi akar penyebab munculnya kekacauan baru-baru ini, yang sebenarnya adalah perang antara unsur-unsur militer yang terlibat dalam penyelundupan dan praktik-praktik korup lainnya," demikian Marshall Green, Dubes AS yang oleh Soekarno pernah dipaksa makan durian di depan umum.

Berdasarkan situasi itu, Amerika Serikat tampaknya sudah tiba pada kesimpulan bahwa untuk memenangkan hati OAP, ketidakpopuleran militer di Papua harus diatasi. Caranya adalah dengan menarik pulang sebagian pasukan. Selain itu, pasukan  yang tersisa diharapkan terjun membantu masyarakat dalam kegiatan sipil. "Sepuluh ribu tentara tidak dibutuhkan di sana," tulis Marshall Green dalam surat kawatnya tertanggal 29 Februari 1968. "Mereka menguras sumber daya Indonesia dan terutama  ekonomi Irian Barat. Mereka tidak mencurahkan waktu untuk membantu warga tetapi hanya memenuhi keinginan dan kenyamanan mereka sendiri," lanjut Marshall Green.

Upaya Adam Malik

Salah seorang yang mereka andalkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang Papua pada masa itu adalah Menteri Luar Negeri, Adam Malik. Tokoh ini dikenal supel. (Di kemudian hari mantan wartawan ini terkenal dengan kata-kata favoritnya, 'semua bisa diatur.'). Pria berdarah Batak kelahiran Pematang Siantar, 22 Juli 1917, ini juga adalah ketua delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian New York pada 1962, sehingga ia cukup populer di kalangan internasional. Terkait masalah Papua, sikapnya tergolong moderat, paling tidak bila dibandingkan dengan pejabat berlatar belakang militer di pemerintahan Soeharto kala itu.

Pada kenyataannya, Adam Malik memang benar-benar berusaha meyakinkan para koleganya di kabinet akan perlunya menarik militer dari Papua. Untuk meyakinkan hal itu, ia antara lain bertemu dengan Menteri Dalam Negeri saat itu, yakni Jenderal  Basuki Rachmat, tokoh militer yang terkenal dengan peranannya sebagai saksi penandatanganan Supersemar.

Surat kabar ketika itu memberitakan pertemuan Adam Malik dan Basuki Rachmat berlangsung sampai tiga jam. Ini tentu berita menarik bagi AS.  Marshall Green pun penasaran dan kemudian berusaha menemui Adam Malik untuk mengetahui hasil pembicaraan. Marshall Green berhasil menemuinya dan hasil pembicaraan dengan Adam Malik, ia laporkan kepada pemerintah AS lewat suratnya.

"Saya bertanya kepada (Adam) Malik tentang ini. Dia mengatakan dia sangat mendesak Menteri Dalam Negeri, Basuki Rachmat, untuk memperkenalkan reformasi besar-besaran dalam administrasi Irian Barat, dimulai dengan penarikan setengah dari 10.000 pasukan yang sekarang ditempatkan di sana dan melibatkan 5.000 sisanya dalam kegiatan aksi sipil yang akan membantu mengembangkan dukungan positif bagi pemerintah Indonesia di antara orang Irian," tulis Marshall Green.

Lebih jauh, Adam Malik juga mengusulkan agar koleganya itu mengirimkan birokrat-birokrat muda yang kompeten untuk mengelola pemerintahan di Papua. Adam Malik bahkan mengusulkan agar wakil gubernur Papua saat itu (seorang berpangkat letnan kolonel, yang secara de facto, adalah gubernur, dibanding gubernur resmi, tokoh dari Orang Asli Papua) diganti oleh seorang yang benar-benar ahli pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri.

"Adam Malik merekomendasikan kepada teman dekatnya, Basuki, bahwa sekelompok besar pejabat-pejabat muda yang terlatih dari kementerian dalam dan luar negeri dikirim ke Irian Barat sesegera mungkin untuk bekerja di bawah gubernur dan wakilnya dalam mempersiapkan jalan bagi langkah PBB pada 1969 untuk memberi kesempatan rakyat Papua menentukan pilihan  masa depan mereka," tulis Marshall Green.

Lebih jauh, Marshall Green memperoleh penjelasan dari Adam Malik bahwa Kementerian Dalam Negeri dan seluruh kabinet, tengah membuat persiapan  pelaksanaan Pepera 1969. Adam Malik mengatakan cara terbaik untuk memenangkan hati OAP adalah melalui kepala suku mereka. Untuk itu, Adam Malik  menyarankan bahwa dukungan dari sekitar 60 kepala suku dari Irian Barat harus diperoleh dengan hati-hati.

Caranya meliputi memberikan bantuan kepada mereka dan suku mereka dan mengundang para pemimpin suku itu ke Sukarnapura (sekarang Jayapura) satu per satu untuk berdiskusi dengan gubernur dan staf. Selain para kepala suku, yang perlu didekati juga adalah tokoh-tokoh masyarakat lokal nonsuku, yang bisa mewakili komunitas atau masyarakat mereka.

Pada kenyataannya, Adam Malik tidak terlalu berhasil dalam upaya meyakinkan pemerintahan Soeharto untuk menarik pasukan dari Papua. Usulan itu disampaikan pada sidang kabinet tetapi tidak mendapat persetujuan. Demikian juga tentang usulannya agar para tentara dilibatkan pada kegiatan kemasyarakatan. Usulan itu baru diterima untuk dipertimbangkan, belum untuk dilaksanakan. (Perbedaan pandangan Adam Malik dengan tentara di kemudian hari juga terjadi dalam soal pembentukan ASEAN. Sejumlah jenderal menginginkan agar kerjasama Asean juga meliputi kerjasama pertahanan sedangkan Adam Malik menginginkan kerjasama terbatas pada ekonomi dan perdagangan. Soeharto mendukung Adam Malik dalam hal ini).

Adam Malik hanya berhasil menggolkan usulan-usulan lainnya, yaitu  mengirim birokrat-birokrat muda dari Kemendagri dan Kemlu ke Papua untuk melakukan program peningkatan hubungan dengan  para pemimpin suku dan masyarakat. Usul lainnya, yaitu mendekati para kepala suku juga disetujui.

Untuk memenangkan hati OAP lewat kepala-kepala suku dan tokoh masyarakat, pada bulan Mei 1968 enam orang menteri terbang ke Papua untuk kunjungan selama beberapa pekan. Sebelum mereka tiba, telah terlebih dahulu dikirimkan barang-barang yang akan dibagikan kepada para kepala suku dan rakyatnya. Antara lain adalah pakaian, senter, kalung manik-manik, peralatan rumah tangga dan sagu. Para menteri juga mengundang para pemimpin kunci Irian ke Jakarta sedangkan Jaksa Agung yang turut dalam rombongan, memberikan amnesti bagi enam pemimpin yang telah ditahan atas tuduhan pemberontakan.

Sampai hari ini sorotan dan desakan terhadap dominannya kehadiran militer di Papua masih terus menggema. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dalam pernyataan kepada media menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang keterlibatan TNI dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut dia, kekuatan militer di Papua sudah agak berlebihan. "Harus dikaji ulang khususnya di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, seberapa besar tantangan di Papua sehingga membutuhkan kekuatan militer," kata dia, dalam sebuah acara  di LIPI Gatot Subroto, (21/11/2017)).

Usman mengatakan, pemerintah harus menargetkan secara jelas sejauh mana keterlibatan militer dalam penyelesaian konflik di Papua. Harus dikaji misalnya berapa lama, targetnya bagaimana, senjatanya apa saja, anggarannya berapa, bagaimana pertanggungjawabannya kalau terjadi penyalahgunaan.

Ketua Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, menyuarakan hal yang sama. Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus turun tangan dalam membatasi peran TNI dalam konflik Papua.

Tokoh-tokoh Papua juga sudah lama mengatakan hal serupa. Mama Yosepa Alomang, dalam surat terbuka yang ia tujukan kepada Presiden Jokowi, antara lain menyerukan penarikan pasukan TNI dari Papua.

November tahun lalu dalam sebuah pertemuan di Inggris, filsuf sekaligus Profesor (Emeritus) Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Noam Chomsky dan sekelompok akademisi internasional lainnya meminta pemerintah Indonesia menarik tentara dari Papua menyusul dugaan pelanggaran hak asasi manusia di sana.

"Kami meminta pemerintah Indonesia dan negara kami masing-masing untuk mengambil tindakan urgen dan efektif untuk memastikan militer Indonesia segera ditarik dari Papua Barat dan Indonesia mendemiliterisasi kawasan sebagai langkah awal menuju penyelesaian konflik secara damai," kata para akademisi dalam surat terbuka di situs resminya.

Andai saja usul Adam Malik ketika itu diterima, mungkin keprihatinan dan seruan seperti ini tak akan berlanjut sampai hari ini.

Referensi: