Saat diangkat sebagai panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Jenderal Soedirman pernah berkata:

Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga.

Pokok pikiran Jenderal Soedirman 74 tahun yang lalu itu tampak sangat penting untuk diaktualkan. Di kala kekuatan militer sering kali ditarik-tarik oleh berbagai kepentingan kelompok dan golongan, berdinamika pula dengan situasi politik dan pemerintahan, maka TNI seharusnya tetap pada pijakan awal sebagaimana dikatakan oleh Jenderal Besar itu.

TNI tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga. TNI adalah milik rakyat dan berada pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Mungkin pidato Jenderal Soedirman ini masih relevan digunakan untuk mengkritik keadaan TNI saat ini. Mengapa tidak? Sudah 74 tahun berdiri tetapi masih banyak sekali kebijakan-kebijakan TNI yang tidak sesuai dengan tupoksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum lagi permasalahan-permasalahan yang masih menghinggapi Instansi TNI tersebut.

Kalau boleh mundur ke belakang, sebelum reformasi, sebenarnya gagasan membentuk Dwi Fungsi ABRI adalah untuk mengikutsertakan atau melibatkan angkatan bersenjata dalam politik. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Jenderal (Purn) Abdul Haris Nasution sebagai upaya membuka jalan militer masuk ke politik praktis serta memainkan pengaruhnya di ranah sipil.

Setelah itu, ketika reformasi 1998 berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto, salah satu tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil kala itu adalah menghapus konsep Dwi Fungsi ABRI. Jargon “kembalikan tentara ke barak” menjadi slogan yang populer disuarakan oleh jaringan masyarakat sipil kala itu. 

Tuntutan masyarakat sipil agar tentara dikembalikan ke barak akhirnya terkabul dengan terbitnya Ketetapan MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Sejak dicabutnya Dwi Fungsi ABRI, militer tidak lagi memiliki kewenangan untuk berkiprah dalam politik praktis dan mencampuri urusan sipil.

Kembali ke Dwi Fungsi TNI?

21 tahun sejak bergulirnya reformasi, upaya untuk kembali melibatkan militer ke politik praktis dan masuk mengisi posisi jabatan sipil, tidak pernah surut dari permukaan. Pada era pemerintahan Jokowi misalnya, upaya pelibatan militer dalam urusan sipil itu termanifestasikan ke dalam sejumlah kebijakan, mulai dari pelibatan TNI dalam program swasembada beras sampai penerbitan demo dan mogok buruh.

Alih-alih upaya untuk kembali melibatkan militer ke politik praktis dan mengisi posisi jabatan sipil, ada yang menarik hasil refleksi yang dilakukan oleh LBH Jakarta pada Tahun 2018. LBH Jakarta mencatat bahwa ada beberapa masalah yang masih menghinggapi Institusi TNI hingga kini, antara lain:

Pertama, masih langgengnya impunitas kejahatan yang dilakukan anggota-anggota TNI, yang mana impunitas tersebut dilindungi oleh rezim Peradilan Militer. Kejahatan-kejahatan pidana umum yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI kerap tidak diperiksa dan diadili di Peradilan Umum.

Kedua, masih dipertahankannya struktur organisasi TNI berdasarkan model komando teritorial, yakni di mana hierarki keorganisasian TNI dibentuk dengan model yang sama persis dengan model organisasi pemerintah; mulai dari Mabes TNI di tingkat nasional, Komando daerah Militer (Kodam) di tingkat wilayah/provinsi, Komando Resort Militer (Korem) yang membawahi Kodim-kodim, Komando Distrik Miiter (Kodim) di tingkat daerah/kabupaten kota, Komando Rayon Militer (Koramil) di tingkat Kecamatan, hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tingkat desa/kelurahan.

Ketiga, masih tidak akuntabel dan tidak transparannya TNI sebagai sebuah lembaga publik. Kontrol terhadap kebijakan hingga penganggaran dana untuk TNI hingga kini masih tidak bisa dilakukan secara ketat.

Dari TNI sendiri pun, tidak ada inisiatif untuk membuka laporan pertanggungjawaban anggaran dana yang dipakai TNI tiap tahunnya. Akibatnya, publik tidak mengetahui alokasi riil penggunaan anggaran dana yang dilakukan oleh TNI. Hal ini berpotensi besar menjadikan TNI sebagai institusi negara yang cenderung koruptif

Keempat, maraknya praktik-praktik “Neo-Dwifungsi” TNI, yang ditandai dengan adanya praktik-praktik pembuatan MoU (Memorandum of Understanding) antara TNI dengan berbagai instansi pemerintahan. Terhitung sejak tahun 2000 hingga 2018, setidaknya ada sekitar 40 MoU yang dibuat oleh TNI dengan berbagai instansi pemerintahan; Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Pramuka, Kementerian Pertanian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan masih banyak yang lainnya.

Kelima, masih kuat dan banyaknya praktik bisnis militer, yang mana hingga kini Pemerintah tidak benar-benar mengambil alih bisnis militer. Hingga kini, TNI masih melakukan aktivitas bisnisnya: dalam skema formal (Yayasan, Perseroan, Koperasi, dan sebagainya di bawah naungan TNI), skema informal (keterlibatan personal TNI aktif dalam kegiatan bisnis, sebagai pemilik saham, direktur, komisaris dan lain-lain) hingga skema ilegal (melakukan privatisasi bisnis pertanahan dengan cara memback-up aktivitas kejahatan tertentu).

Bahkan ada wacana untuk merevisi Undang-undang TNI, Panglima TNI, menggulirkan wacana untuk menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil. Wacana ini bergulir sebagai respons terhadap Presiden untuk merestrukturisasi perwira TNI. 

Program restrukturisasi ini dilakukan mengingat banyak perwira TNI yang tidak mendapatkan jabatan struktural alias non-job. Pemerintah sendiri telah menyiapkan tidak kurang dari 60 jabatan untuk perwira tinggi TNI, namun jumlah itu tidak seberapa banding dengan banyaknya perwira tinggi dan menengah TNI yang tidak memiliki jabatan struktural.

Oleh karena itu, TNI dan pemerintah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama Pasal 47. Revisi itu diperlukan untuk membuka jalan bagi perwira TNI menduduki jabatan setingkat menteri, kepala lembaga atau pejabat eselon I maupun II di berbagai instansi sipil.

Solusi

Walau hanya sebatas wacana, revisi undang-undang TNI dan menempatkan perwira TNI ke jabatan sipil, hal ini tentu akan mengkhianati reformasi yang telah susah payah diperjuangkan, bahkan harus memakan banyak korban. Selain itu, wacana ini juga menjadi langkah mundur bagi transformasi kelembagaan di tubuh TNI.

Penting kiranya bagi pemerintah untuk mengkaji ulang wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 agar memperluas jangkauan keterlibatan militer di ranah sipil. Kalau alasannya hanya karena terjadi penumpukan perwira tinggi dan menengah yang tidak ada kerjaan (non-job), bukan berarti harus merivisi Undang-undang TNI dan memberikan TNI ruang untuk mengisi jabatan sipil.

Menurut saya, ini tidak tepat, sangat keliru. Karena sejatinya TNI adalah lembaga negara yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Peran, fungsi dan tugas TNI, cukup sampai di sini. Titik. TNI Tidak usah berpolitik, mengisi jabatan sipil, apalagi ikut melakukan praktik-praktif bisnis. Biarkan saja hal-hal yang berkaitan dengan sipil diurus oleh sipil, militer tetap sesuai dengan koridor dan undang-undang dalam menjalankan tugasnya.

Atau, kalaupun ingin melakukan restrukturisasi dan pembenahan internal TNI, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menguatkan TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan menempatkannya ke jabatan sipil.

Jokowi, sebagai presiden harus merespon kegelisahan  masyarakat sipil yang jelas-jelas akan dirugikan apabila TNI terlibat dalam polirik praktis dan mengisi posisi jabatan sipil. Jokowi harus peka bahwa masyarakat sipil, menolak jika TNI semakin dilibatkan dalam struktur pemerintahan sipil negara. Kalau tidak, maka Presiden  mengkhianati amanat reformasi.

TNI, kembali lagilah ke barak!