Beragam fenomena politik pemerintahan Orde Baru mendorong para akademisi dan peneliti untuk memahaminya secara sistematis dan ilmiah melalui tulisan dalam berbagai bentuk, seperti kolom pendek, jurnal, bab dalam buku maupun ke dalam buku secara utuh. Fenomena Orde Baru juga mendorong kajian-kajian studi mengenai tipe rezim, militer, birokrasi, ekonomi pembangunan, dan hal lainnya.

Tak terkecuali bagi Andrew MacIntyre yang telah meringkas berbagai kajian-kajian studi Orde Baru ke dalam enam pendekatan dasar terhadap studi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Tulisannya yang berjudul The Theoretical Terrain membaginya menjadi The State-Qua-State, The Bureaucratic Polity and Patrimonial Cluster, Bureaucratic Pluralism, Bureaucratic-Authoritarianism, A Structuralist Approach dan Restricted Pluralism.

Enam pendekatan ini, menurut Andrew MacIntyre, memiliki kelemahan, yakni terlalu banyaknya perhatian pada negara (state-centredness) dalam berbagai analisis politik pada masa Orde Baru.

Kelemahan lainnya, walaupun di antara keenam pendekatan tersebut memiliki pendekatan analisis yang berbeda, tetapi di sisi lain tidak ada satu pun pendekatan yang menjelaskan pertentangan antara negara-masyarakat sipil. Bahwa negara dipandang sebagai domain publik dan masyarakat sipil dianggap sebagai domain privat.

Meski demikian, enam pendekatan ini menawarkan kacamata yang berbeda. Misalnya, pendekatan The State-Qua-State dan Bureaucratic Patrimonial menekankan faktor kultural yang memengaruhi Indonesia pada masa Orde Baru. Sedangkan pada pendekatan Bureaucratic Authoritarian dan A Structuralist Approach justru menekankan faktor-faktor struktural.

Pendekatan pertama, State-qua state (negara-sebagai-negara). Benedict Anderson sebagai pencetus pendekatan ini berangkat dari kenyataan bahwa periode Orde Baru dikaitkan dengan karakteristik pemerintahan pada masa kolonial. Pemerintah di masa ini, secara keseluruhan, mengabaikan atau menekan aspirasi dari masyarakat karena didasari dari munculnya perbedaan kepentingan secara fundamental antara negara dan masyarakat.

Kesimpulan Benedict Anderson pada pola ini adalah adanya karakteristik yang sama antara negara-masyarakat pada periode Orde Baru dengan masa kolonial. Hal itu tampak dalam proses pengambilan keputusan, peran dominan berasal dari negara, sedangkan peran masyarakat diabaikan.

Pendekatan ini memandang bahwa Orde Baru telah mencapai monopoli penuh kekuasaan dengan mengendalikan seluruh kehidupan. Hak dan kekuasaan warga negara semakin lama semakin dirampas oleh negara.

Pendekatan kedua, Bureaucratic polity and patrimonial cluster (negara birokratis dan kelompok patrimonial). Konsep bureaucratic polity dipakai oleh Karl D. Jackson. Jackson melihat adanya perubahan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tetapi, sejak dekade parlementer berakhir (tahun 1957), pola di Indonesia berkarakter Bureaucratic Polity.

Hal ini berarti bahwa dalam perumusan kebijakan nasional, aktor-aktor yang berperan sangatlah terbatas hanya pada pegawai negara, terutama korps perwira dan tingkat tertinggi dari birokrasi. Sedangkan rakyat hanya bisa berpartisipasi selama penerapan kebijakan. itu pun dalam level yang rendah. 

Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan patrimonial cluster. Kepala negara berada dalam suasana pemimpin-pemimpin tradisional di masa lalu, yang mempertahankan posisinya dengan memanfaatkan sumber-sumber material yang ada, dan memanfaatkan elite-elite yang ada di sekitarnya. 

Pendekatan ini juga memandang bahwa tidak ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ada hanyalah mobilisasi masa untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh para penguasa negara, terutama para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi.

Pendekatan ketiga, Bureaucratic pluralism (pluralisme birokratis) yang dikenalkan oleh Donald Emmerson. Pendekatan ini menganalisis peran dari birokrat militer dan birokrat sipil dalam proses pengambilan keputusan untuk berbagai kebijaksanaan nasional pada periode rezim Orde Baru. 

Dari pendekatan ini, Emerson menghasilkan kesimpulan bahwa (1) tidak adanya administrasi departemen yang benar-benar didominasi oleh pejabat militer dan (2) adanya komitmen Soeharto pada masa Orde Baru untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Usaha itu tidak hanya tercermin dari pengawasan militer yang kuat terhadap bagian birokrasi yang berkaitan dengan keamanan, melainkan juga pengawasan militer yang kuat berfungsi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi-ekonomi yang dikelola sipil. 

Hal tersebutlah yang dinilai Donald Emerson bahwa pendekatan ini menekankan sifat pluralistik politik yang tercipta di tingkat nasional. Dalam konteks Orde Baru, Emerson juga melihat adanya kelemahan pendekatan ini, yakni birokrasi yang menjadi lemah karena di dalamnya banyak kelompok yang bersaing satu sama lain

Pendekatan keempat, yakni Bureaucratic-Authoritarianism (Birokrasi Otoritarianisme) yang diperkenalkan oleh Dwight King untuk menjelaskan negara Orde Baru. Bureaucratic-Authoritarianism dimaknai sebagai adanya legitimasi politik yang diletakkan pada basis-basis tertentu seperti ekonomi, militer, birokrasi dan budaya. 

Dalam konteks Orde Baru, King memunculkan peran dari organisasi-organisasi yang bentuk oleh pemerintah untuk meregulasi mekanisme dari partisipasi masyarakat. Pemunculan ini dianggap penting oleh King karena hal tersebut paling relevan dalam memahami bagaimana Orde Baru telah meregulasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal tersebutlah yang melahirkan pandangan King tentang Orde Baru bahwa kekuatan politik Orde Baru sangat terpusat pada struktur negara.

Pendekatan kelima, A Structuralist Approach (Pendekatan Struktural). Pendekatan ini diperkenalkan oleh Richard Robison yang ingin mencoba menganalisis munculnya kelas borjuis di dalam masyarakat kapitalis sehingga mampu memengaruhi proses politik.

Dalam konteks Orde Baru, kelas-kelas kapitalis sudah mulai muncul dan tumbuh. Walaupun negara memiliki kepentingannya sendiri, tetapi negara masih belum bisa lepas dari kelompok kapitalis tersebut. Tetapi, di sisi lain, muncul dan tumbuhnya kelas-kelas kapitalis ini belum cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan masa Orde Baru.

Dalam pendekatan ini, Robinson menyimpulkan bahwa negara tak seharusnya dikendalikan oleh kelas tertentu. Sebaliknya, negara berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan sistem yang ada, termasuk sistem kapitalisme yang mulai muncul dan tumbuh pada masa Orde Baru.

Dan yang terakhir, pendekatan Restricted pluralism yang diperkenalkan oleh William Liddle. Pendekatan ini melihat bahwa adanya aktor negara yang memainkan peran utama, namun di sisi lain ada kesempatan-kesempatan bagi aktor negara lainnya (extra state-actor) untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Hal tersebutlah yang mendasari Liddle untuk mengatakan bahwa secara umum politik di Indonesia cenderung lebih plural. Liddle menilai bahwa di tingkat pusat ada elite politik yang memainkan perannya untuk merumuskan kebijakan nasional di Indonesia.

Namun, para elite politik tersebut tidak memonopoli proses pengambilan keputusan karena adanya aktor-aktor negara lainnya yang penting seperti pemerintah daerah, organisasi, anggota parlemen, pers, kelompok intelektual dan lain-lain yang secara tidak langsung dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.