Kurikulum Merdeka (KuMer) yang baru diterapkan di tahun ajaran baru semester ini masih banyak memunculkan tanda tanya baik di kalangan awam (orang tua) bahkan para tenaga pendidik sekalipun. Ketika saya mengobrol dengan sesama wali murid di sekolah putra saya, si Ibu tersebut tidak tahu menahu jika ada kurikulum baru. 

Kealpaan itu bisa diakibatkan berbagai faktor, salah satunya kurangnya minat untuk menggali informasi secara aktif tentang pendidikan. Padahal pemerintah sudah sangat masif mengadakan sosialisasi tentang KuMer melalui berbagai program, baik di lingkungan pendidikan maupun kalangan umum.

Di lingkungan pendidikan ada program Guru Penggerak yang berisi tentang Latihan Dasar Kepemimpinan guru sehingga mampu menggerakkan elemen pendidikan di sekitarnya. 

Organisasi Penggerak cakupannya lebih luas, yaitu masyarakat yang berkomitmen untuk bergandengan tangan memajukan pendidikan Indonesia. Saya pribadi sudah mengikuti program Ibu Penggerak yang mengajak para ibu, sebagai sekolah pertama anak di rumah untuk melek tentang KuMer.

KuMer dirancang jangka panjang walaupun nantinya tampuk kepemimpinan Menteri Pendidikan akan berganti. KuMer bisa saja berlaku belasan bahkan puluhan tahun mendatang karena isinya yang memang sangat fleksibel dan kontekstual. 

KuMer yang diluncurkan secara resmi pada Februari 2022 lalu telah dilindungi oleh Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka) sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya.

Diharapkan dalam 3 tahun mendatang, semua sekolah pada semua jenjang sudah menerapkan KuMer). Pada tahun ini KuMer hanya diterapkan pada kelas I dan IV SD, VII SMP dan X SMA. Berikut 5 anggapan yang salah tentang Kurikulum Merdeka :

1. Hanya Diterapkan oleh Sekolah Penggerak

Saat ini pemerintah memberikan 3 pilihan kurikulum untuk diterapkan, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan) dan Kurikulum Prototipe (Kurikulum Merdeka). Sangat merdeka bukan?

Masing-masing satuan pendidikan diberi pilihan untuk mendaftar Implementasi KuMer (IKM) tahun ini jika dirasa sudah siap. Bahkan jika tergolong sekolah maju bisa saja ditunjuk atau mendaftar mandiri menjadi Sekolah Penggerak (SP).

Jadi, KuMer boleh diterapkan oleh SP maupun non SP dengan syarat sudah mendaftarkan diri secara online sebelumnya dan guru yang kelasnya menerapkan KuMer bersedia mengikuti pelatihan.

 

2. Yang Menerapkan KuMer Mendapat Dana Operasional

KuMer pada akhirnya akan diimplementasikan oleh semua sekolah pada setiap jenjang. IKM dilakukan secara bertahap agar kita bisa beradaptasi. Bagi sekolah yang mendaftar IKM secara mandiri, tentu saja tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah. Lain halnya dengan SP yang dipastikan mendapat dana operasional untuk menunjang program-programnya.

 

3. Siswa Hanya Belajar Mata Pelajaran yang Disukai

Kata Merdeka yang disematkan dalam kurikulum terbaru menimbulkan berbagai terjemahan bebas pada khalayak. Terserah mau belajar apapun, sesuka hati siswa asal sesuai minat dan bakat. Begitu kira-kira penafsiran kasarnya. Pembelajaran pada KuMer memang berpusat pada siswa, dalam hal ini berarti siswa berhak menggunakan berbagai sumber belajar apapun yang mampu diaksesnya.

Kabar gembira bagi guru pada jenjang SD, materi yg pada K13 disajikan secara tematik, saat ini sudah dikembalikan menjadi per MaPel. Kabar ini sangat melegakan para guru mengingat penilaian pada K13 yang merepotkan karena walaupun tematik, nilainya dipisah menjadi per MaPel. Ibarat kita sudah meracik rujak, ketika siap santap kita diminta untuk melahap terpisah kecambahnya, lontongnya, bumbunya, sayurnya. Kerja yang tidak mangkus dan sangkil ya.

MaPel pada KuMer sama saja kok, cuma ada penambahan atau pengurangan jam pada MaPel tertentu, misalnya MuLok dan PAI. Yang benar-benar baru adalah disisipkannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) secara kokurikuler.



4. Tidak Ada Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)

KKM yang terlalu dipaksakan pada kurikulum sebelumnya membuat nilai yang tertera di raport menjadi not make sense, nggak sesuai kenyataan. Karena tuntutan semua murid harus naik kelas, maka guru dipaksa ngaji (ngarang biji).

Akibatnya, proses belajar yang dianggap sepele oleh siswa menjadi hal lumrah. Sudah kita saksikan bersama dampaknya pada masa pandemi lalu, bahwa ada lubang hitam besar menganga bernama learning loss yang menjangkiti sebagian besar siswa di seluruh negeri.

Pada KuMer, tidak serta merta KKM dihapuskan. KKM tetap perlu dibuat untuk mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pembelajaran. KuMer menitikberatkan pada kemampuan literasi dan numerasi. Kali ini siswa diperbolehkan tidak naik kelas jika memang Capaian Pembelajaran (CP) belum bisa dipenuhi.

Beberapa tahun terakhir ini saya sering menjumpai siswa kelas 4 yang masih belum bisa membaca. Semestinya CP membaca tersebut harus sudah tuntas di tahun awal sang anak memasuki Sekolah Dasar. Lha kalau nggak naik kelas gurunya yang dimarahi, sekolah diintimidasi, padahal memang siswa tersebut tergolong slow learner.

 

5. Tidak Ada Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran adalah salah satu penunjang untuk membantu guru dalam pembelajaran. Penunjang memang penting tapi bukanlah yang utama. Tugas guru yang utama dan pertama tetaplah mengajar. Diakui banyak pihak, perangkat pembelajaran pada K13 memang terlalu ndakik-ndakik

Semua skenario pembelajaran yang terlalu ideal itu ditulis dengan sangat rinci sehingga terkesan saklek dan membuat ruang gerak guru terbatas. Padahal kenyataan di lapangan berbagai macam kemungkinan bisa saja terjadi dan banyak yang jauh dari ideal.

Dalam KuMer, perangkat pembelajaran disusun dengan lebih sederhana dan operasional. Pemerintah sudah menyediakan contoh perangkat pembelajaran yang bisa diunduh oleh guru melalui platform resmi Merdeka Mengajar. Tetapi perangkat tersebut butuh pengembangan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masih satuan pendidikan. 

Sekilas terlihat merepotkan dan ruwet menyusun Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Tetapi semua hal itu demi mengubah cara belajar siswa kita yang selama ini tidak bermakna.

Upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan Indonesia perlu dukungan dari berbagai pihak, mulai dari tenaga pendidik, orang tua juga elemen masyarakat yang turut membangun karakter anak dan sekaligus merupakan tempat mengabdi mereka nanti setelah menyelesaikan jenjang akademisnya.

Tanpa sinergi yang apik antara ketiga elemen tersebut, harapan dan mimpi tentang pendidikan Indonesia hanyalah sekedar angan-angan belaka. Maka, siapapun kita, apapun profesi kita selama kita peduli pada dunia pendidikan, mari kita ambil peran dan andil untuk mempercepat pemulihan pendidikan Indonesia sesegera mungkin, semaksimal mungkin. Salam Edukasi!