Penulis
3 minggu lalu · 198 view · 3 menit baca · Politik 54247_65816.jpg
Acehterkini.com

3 Opsi Selesaikan Kasus KKA Aceh

Pada tanggal 22 Juni 2016, Komnas HAM memutuskan peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KAA) yang terjadi 3 Mei 1999 sebagai pelanggaran HAM. Komnas HAM meminta Kejagung untuk mengusut kasus ini. 

Tragedi Simpang KKA adalah sebuah peristiwa penembakan yang dilakukan pasukan militer saat warga Aceh tengah berdemo. Peristiwa ini terjadi di sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Kala itu, Jumat 30 April 1999 malam hari, warga Desa Cot Murong mengadakan rapat besar untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharam. Dan seorang anggota TNI kabarnya menyusup, namun kemudian dikabarkan menghilang.

Besoknya, sebuah truk militer berputar-putar di sekitar Desa Cot Murong, kemudian mereka kembali ke markas. Minggu pagi, pasukan Den Rudal 001/Pulo Rungkom datang ke Desa untuk mencari anggotanya yang hilang. Saat itu warga tengah melakukan persiapan kenduri untuk memperingati 1 Muharam.


Saat melakukan penyisiran ke rumah-rumah, sebanyak 20 warga dianiaya anggota TNI. Disebutkan juga pasukan militer itu mengancam akan menembak warga bila anggotanya tak ditemukan. Namun mereka tak berhasil menemukan anggotanya yang hilang. 

Kondisi makin mencemaskan itu mendorong warga Desa Cot Murong berkumpul untuk membahas masalah ini. Warga desa kemudian mengirim utusan ke komandan TNI setempat untuk bernegosiasi. Komandan TNI berjanji aksi ini tidak akan terulang lagi dan TNI tidak akan datang lagi ke desa.

Tapi TNI melanggar janji itu, mereka kembali. Koalisi NGO HAM Aceh mencatat sedikitnya 46 warga sipil meninggal, 156 mengalami luka tembak, dan 10 orang hilang dalam peristiwa itu. Tujuh dari korban meninggal adalah anak-anak. Data korban bisa saja lebih, yang pasti kekerasan dan kekejaman ini harusnya memberikan sanksi tegas kepada pelaku sampai kepada Presiden saat itu BJ Habibie.

Presiden Jokowi juga jangan hanya diam dan berjanji akan mengungkap pelanggaran HAM di masa lalu. Janji kampanye 2014 yang hingga kini tidak dijalankan apalagi dipenuhi. Bila Jakarta tidak punya itikad untuk selesaikan kasus ini secara adil, sebaiknya jangan berjanji. 

Ketika janji tidak dipenuhi, Allah mengingatkan kita: “Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al Isra’ 34)

Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam hadis terkenal dan acap kali kita dengar tentang tanda orang munafik: “Tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila janji ia salahi, apabila diberi amanah ia khianat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebuah pemerintahan yang tidak menepati janji tidaklah pantas ditaati. Karenanya, Jokowi memiliki tiga opsi; tunaikan janji atau mundur dari jabatan presiden. Berjanji dan tidak menepati bukanlah perkara ringan apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin. Sedangkan opsi ketiga yang dapat dilakukan Jokowi ialah menyatakan Aceh berpisah dari Indonesia.


Opsi-opsi ini bertujuan menyelamatkan Jokowi sebagai seorang muslim dari tanda-tanda orang munafik sebagaimana disabdakan Nabi. Saya percaya Jokowi tak ingin disebut sebagai Presiden munafik. arenanya, ia dapat memilih salah satu dari tiga opsi tersebut.

Opsi pertama sejatinya sudah dimulai Jokowi sejak 2014 karena ia telah berjanji pada tahun itu. Namun seiring perjalanan waktu hingga sekarang (2019), usaha penyelesaian kasus Simpang KKA tidak juga dilakukan. 

Rakyat Aceh gak butuh banyak, hanya butuh keadilan. Jokowi harusnya berani meminta keterangan Wiranto sebagai Panglima TNI pada saat itu. Ia tokoh yang harus bertanggung jawab.

Opsi kedua dapat dilakukan Jokowi sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas ketidakmampuannya. Tak perlu malu mundur dari jabatan apabila tak berani mengadili Wiranto yang saat ini malah menjadi anggota kabinetnya. Jokowi boleh saja ingkar pada rakyat Aceh, namun tidak akan bisa menghindar dari pengadilan Tuhan.

Opsi ketiga yang dapat dilakukan Jokowi bukan hanya menyelamatkan dirinya, akan tetapi Indonesia. Biarkan rakyat Aceh menentukan takdirnya sendiri. Menjadi negara yang berdaulat serta melaksanakan segala aturan, adat, budaya, norma, yang diyakini rakyat Aceh. Jokowi dapat pula melaksanakan referendum guna mengetahui keinginan rakyat Aceh, tetap bersama NKRI atau berpisah.

Jokowi bisa belajar dari kasus rakyat Wales yang diberikan referendum oleh United Kingdom. Faktanya, rakyat Wales memilih tetap bersama United Kingdom, lalu mengapa Jakarta takut melaksanakan referendum di Aceh? Referendum cara demokrastis yang sesuai dengan semangat demokrasi.

Melalui referendum atau apa pun namanya, Jakarta dapat mengetahui sejauh mana kepuasaan rakyat Aceh atas kinerja pemerintah pusat. Jika puas pastilah akan memilih tetap bersama NKRI. 


Sebaiknya Jokowi segera memilih opsi-opsi tadi agar terhindar dari kata munafik. Rakyat Aceh cinta damai, namun lebih cinta keadilan. Rakyat Aceh hanya ingin pembuktian bahwa negara itu benar-benar ada ketika rakyat disiksa oleh aparat yang digaji oleh uang rakyat.

Jokowi dapat memulainya dengan mencopot Wiranto. Jangan tunda lagi karena kesabaran rakyat Aceh itu ialah melawan segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan negara.

Artikel Terkait