Biographer
9 bulan lalu · 3722 view · 11 menit baca · Media 12534_50951.jpg
Bupati dan sejumlah tokoh berkumpul di Kenyam memberikan arahan kepada warga pada 11 Juli 2018 (Foto: Dok suarapapua.com)

24 Jam tanpa Berita dari Nduga

Pertanyaan tentang Liputan Media di Wilayah Terpencil Papua

Sepertinya ada sesuatu yang mencemaskan terjadi di Nduga pada Rabu, 11 Juli lalu, yang kita tidak tahu. Sesuatu yang membuat masyarakat di salah satu kabupaten di Provinsi Papua itu tercekam. Mereka bingung, takut dan panik, tidak sepenuhnya tahu apa yang sedang terjadi.

Berita dari mulut ke mulut mengatakan ada serangan udara. Rakyat di Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga, mendengar suara-suara tembakan. Juga helikopter yang terbang berputar-putar di angkasa. Sasarannya adalah desa di seberang, desa bernama Alguru.

Trauma masa lalu akibat pengalaman yang mirip, memicu kecemasan warga. Di Mapenduma, salah satu wilayah Nduga, pada tahun 1990-an juga pernah terjadi operasi militer lewat udara. Puluhan orang tewas terkena tembakan kala itu. Banyak yang terluka. Lebih banyak lagi yang mengungsi. Ratusan meninggal karena kelaparan di pelarian.

Akankah hal itu terjadi lagi? Apakah mereka akan menjadi sasaran operasi militer kembali? Kecemasan melanda. Apalagi melihat kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar. Warga Papua pengguna media sosial pun ikut mengungkapkan keprihatinan.

"Pray for Nduga," tulis Pendeta Dora Balubun di status Facebook-nya (12/01), yang segera diikuti banyak komentar, memberi simpati maupun yang bertanya apa yang terjadi sesungguhnya.

"Teman, saudara sebangsa Papua, kalau saat ini ko bisa ambil waktu beberapa menit untuk berdoa...mari berlutut minta Tuhan lindungi saudara, keluarga kita di Nduga. Orang Nduga sedang dikejar, diusir dari kampung, sedang mengungsi ke daerah terdekat. Bantuan yang paling cepat kita bisa kasih saat ini adalah doa. Duka dan Masalah NDUGA adalah DUKA PAPUA!! Mari bersatu saudaraku," tulis seorang ibu bernama Ester Haluk pada status FB-nya.

Jelaslah ada sesuatu di Nduga. Tetapi tampaknya media arus utama di Jakarta maupun di Papua belum mencium ada sesuatu di sana. “Sedang pada ngopi di mana para wartawan mereka,” celetuk seorang teman.

Atau mungkinkah bangun kesiangan setelah menyaksikan pertandingan piala dunia hingga dini hari? Atau alasan yang paling klasik: menunggu pernyataan resmi dari otoritas.

Menurut Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi, Victor Mambor, hanya empat media setempat yang memberitakan peristiwa itu sampai 24 jam berlalu.  "Sudah hampir 24 jam, berita penyerangan aparat keamanan di Nduga baru disiarkan oleh 4 media lokal. Luar biasa," kata Victor Mambor dalam nada satir di akun Twitternya. Media lokal yang dia maksud adalah suarapapua.com, tabloidjubi.com, wartaplus.com dan ceposonline.com

"Cek-cek berita di Nduga tapi macam trada satu pun. Besok kalo aparat yang bicara, rame2 baki ciki untuk tulis. Ya kira2 begitulah media kita saat ini," kata Arnold Belau, pemimpin redaksi suarapapua.com pada akun Twitternya.

Apa sesungguhnya yang terjadi di Nduga?

Dari pemberitaan suarapapua.com, media yang paling awal dan satu-satunya mengabarkan kejadian, tergambar bagaimana keadaan di sana. Media ini mengutip pernyataan Bupati Nduga, Yairus Gwijangge, dan mempublikasikannya pada 11 Juli, di hari yang sama dengan terjadinya peristiwa. 

Yairus Gwijangge, yang berada di Kenyam, ibukota Nduga, mengkonfirmasi bahwa telah terjadi penyerangan oleh aparat di kampung Alguru. Dia juga membenarkan bahwa serangan dilakukan dari udara. Kampung Alguru adalah sebuah desa di seberang Kenyam, yang terpisah oleh kali Kenyam.

Tidak disebutkan berapa banyak personel yang diterjunkan. Juga dari kesatuan mana mereka berasal. Tetapi yang dapat dipastikan, serangan itu dimaksudkan untuk mengejar apa yang oleh pemerintah dikatakan sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Bupati mengatakan KKSB disinyalir berada di Kampung Alguru dan aparat mengarahkan serangannya ke sana.

Akibat serangan itu, kata Bupati, masyarakat cemas dan panik. Ia juga meminta agar rakyatnya tidak lari ke hutan, seperti yang pernah terjadi. Ia meminta mereka bertahan di rumah mereka.

Bupati mengatakan helikopter yang melakukan serangan udara berasal dari Timika, bukan dari Kenyam, tempat dia berkantor. Sumber suarapapua.com lainnya mengatakan penyisiran dengan helikopter diduga dilakukan dengan senjata besar. Ada dua helikopter yang dipergunakan; satu stand by di Kenyam, sedangkan satunya lagi melakukan serangan udara.

Tidak hanya helikopter yang datang dari Timika. Pasukan Brimob pun, menurut sumber suarapapua.comtelah tiba di Nduga dari Timika pada hari itu. Mereka datang dengan menyusuri pinggiran sungai Kenyam.

Terhadap serangan udara tersebut, ada nuansa penyesalan dari Pak Bupati. Mengapa rencana serangan itu tidak dikoordinasikan kepada dirinya dan para pemimpin wilayah setempat. Dalam bahasa yang diplomatis, ia mengatakan ia berharap ini merupakan serangan udara yang terakhir yang boleh terjadi di wilayahnya.

"Kami sudah menyampaikan kepada yang berwajib, bahwa yang hari ini dilakukan (tembakan dari udara) merupakan yang terakhir kali dan seterusnya tidak boleh lagi. Nanti salah-salah masyarakat ini trauma kemudian bisa lari ke hutan. Jadi tidak boleh tembak sembarang," kata dia, dikutip dari suarapapua.com.

Keesokan harinya, kantor berita Antara mengutip pernyataan Wakil Bupati Nduga, Namia Namiangge. Ia mengungkapkan hal yang lebih parah. Walaupun sudah diminta untuk tetap bertahan di rumah, ternyata ketakutan dan kecemasan telah membuat  ada anggota masyarakat yang melarikan diri ke hutan, bahkan ke sejumlah distrik untuk mengamankan diri. Hingga serangan usai, masih banyak anggota masyarakat yang belum kembali.

Sebagai pimpinan di daerah itu, ia mendesak agar serangan semacam ini tidak dilakukan lagi karena meresahkan masyarakat. Dalam kalimat yang cukup keras, ia mengatakan bahwa aparat bertugas untuk  mengamankan negara bukan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Aksi penyerangan itu, lanjut Wabup Nduga, dapat  dinilai sebagai salah satu pelanggaran HAM.

Langka Pemberitaan Masalah Kritis

Wartawan senior pemenang anugerah Ramon Magsaysay tahun 2000 dan salah satu tokoh di balik lahirnya UU Pers tahun 1999, Atmakusumah Astraatmadja, dalam sebuah wawancara pernah melancarkan kritik  terhadap pers Indonesia yang ia nilai masih langka dalam “pemberitaan masalah-masalah kritis” di wilayah-wilayah sensitif seperti Papua.

Atmakusumah mengungkapkan kesedihannya bahwa kerap kali berita-berita yang kredibel menggambarkan keadaan sesungguhnya di Papua justru ia peroleh dari laporan wartawan asing. Apa penyebabnya? Mengapa media nasional maupun lokal tidak tajam dalam memberitakan hal yang terjadi di Papua?

Atmakusumah yang juga adalah salah seorang pendiri dan pengajar pada Lembaga Pers Dr. Sutomo, menengarai salah satu kemungkinan ialah  karena keterbatasan kebebasan pers, khususnya di daerah-daerah sensitif seperti Papua.

“Kami di Lembaga Pers Dr. Sutomo, sudah puluhan tahun menyelenggarakan pendidikan jurnalisitik. Pesertanya banyak, mulai dari Aceh hingga Papua. Bahkan kami sudah pernah melakukan pelatihan di beberapa kota di Papua. Salah satu keluhan yang sering saya dengar dari wartawan-wartawan di daerah ialah perasaan traumatis, karena selalu mendapat tekanan dan ancaman terutama dari alat negara apabila menulis berita-berita yang buruk bagi citra para pejabat pemerintah daerah,” kata Atmakusumah dalam wawancara tiga tahun lalu (2015).

Atmakusumah mengatakan, sama seperti di Timor Timur pada masa lampau, dan di Provinsi Aceh selama berlangsung konflik bersenjata, pemberitaan pers tentang Papua sangat terbatas. Kalaupun ada, para narasumber masih tetap takut untuk mengutarakan informasi dan pendapat yang kritis.

“Keterbatasan arus informasi dan berpendapat dari Papua juga tercermin dalam pemberitaan pers nasional, sehingga masalah dan peristiwa yang timbul di ujung timur Indonesia itu sering kali tidak kita ketahui secara komprehensif,” kata dia.

Kita tidak tahu apakah sinyalemen yang disampaikan oleh Atmaksumah tiga tahun lalu itu berlaku atas peristiwa di Nduga pada hari-hari ini, sehingga hanya empat media lokal yang membuat pemberitaan tentang serangan yang mencemaskan itu. Yang pasti, kurangnya pemberitaan tentang kejadian yang mencekam itu membawa konsekuensi simpang-siur informasi, dan lebih jauh, tampaknya juga memunculkan tendensi mengunder-estimate magnitude peristiwa.

Hal ini, misalnya, terlihat dari adanya anggapan bahwa informasi tentang penyerangan ini sebagai hoax. Ini tentu sangat mengecewakan para wartawan di Papua seperti Arnold Belau dan Victor Mambor, yang secara serius  berusaha melaporkan fakta seakurat mungkin.

Lebih menguatkan apa yang dikatakan oleh Atmakusumah adalah ketika apa yang disinyalir Arnold Belau menjadi kenyataan juga. Bahwa  media-media kemudian berlomba-lomba membuat pemberitaan hanya dan bila hanya aparat berbicara.  Terbukti, keesokan harinya, setelah berita penyerangan itu menjadi pembicaraan luas bahkan menjadi polemik, barulah media ramai-ramai mengutip pernyataan Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli.

Salah satu yang paling menonjol dari pemberitaan itu adalah pernyataannya berisi bantahan terhadap anggapan tidak ada koordinasi antara TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, dalam melakukan penyerangan di kampung Alguru.

"Saya sudah rapat dengan Bupati Nduga, bersama Gubernur dan Panglima Kodam (Pangdam)," kata Boy, dikutip dari Tempo (12/07).

Ia juga memberikan penegasan bahwa yang dilakukan oleh aparat adalah pengejaran KKSB dalam rangka penegakan hukum. Polisi, kata Boy, terus melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga membunuh tiga warga sipil dan satu orang anak di Kenyam.

"Apa kita harus tunggu korban lebih banyak lagi? Mohon jangan terpengaruh propaganda kelompok tersebut," kata dia.

Keterangan lain disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustafa Kamal. Dia membantah bahwa aparat melakukan serangan udara. Yang terjadi, menurut dia, pada hari Rabu 11 Juli sekitar pukul 11.17 WIT, helikopter Polri yang akan mengirimkan bahan makanan ke beberapa titik keberadaan personel di Nduga, ditembak.

"Mereka malah ngeklaim diserang, kita yang diserang," kata Kamal kepada Republika.co.id, Kamis (12/7).

Melihat dengan Mata Orang Papua

Gencarnya pemberitaan aksi-aksi kriminal yang dilakukan oleh KKSB di Papua belakangan ini tidak dapat dipungkiri telah membentuk persepsi yang cukup umum di masyarakat Indonesia -- khususnya di luar Papua -- bahwa KKSB harus mendapat tindakan tegas --bila perlu sapu bersih. Suara semacam ini sudah umum datang dari kalangan politisi di DPR.

Operasi pembersihan itu dipandang harus berskala masif karena tujuannya untuk meleyapkan sampai ke akar-akarnya apa yang disebut sebagai KKSB. “Habisi saja,” demikian komentar yang banyak muncul. Aroma gerakan separatisme yang disematkan kepada KKSB itu, menjadi justifikasi lebih lanjut untuk penghancuran mereka. Mereka dipandang tak hanya menjadi ancaman bagi Papua tetapi juga bagi NKRI.

Namun, bila kita memandang dari 'mata' Orang Asli Papua, akan dapat teraba dan terasakan adanya nuansa lain. Sering tidak dikatakan tetapi bila disimak baik-baik, kita dapat mengambil kesimpulan mereka tidak setuju terhadap operasi keamanan jenis apa pun.

Atau, bila pun dilakukan, hendaknya dipikir masak-masak. Tidak hanya dua kali tetapi berkali-kali. Sebab, tiap operasi keamanan akan berkencederungan dilakukan secara masif. Dan bila masif, ujungnya juga akan berlebihan.

Pengalaman sejak era Orde Baru membuktikan hal itu. Dari satu operasi ke operasi lainnya, korban berjatuhan. Tetapi seringkali tidak diketahui apa sebetulnya yang ingin dicapai dengan operasi tersebut.

Dalam catatan Piet Yobe, tokoh muda Papua di Tabloid Jubi (09/10/2017), paling tidak telah ada 12 kali Operasi Militer dilaksanakan di Papua. Kesemuanya berakhir sangat pahit. Mulai dari Operasi Sadar (1965), Operasi Barathayuda (1967) yang disebut menelan 3.500 korban meninggal, Operasi Wibawa (Operasi Otoritas,1969), operasi militer pada tahun 1977 di Jayawijaya yang disebut menelan korban 12.397, Operasi Sapu Bersih I dan II, (1981) yang menelan korban sedikitnya 1.000 orang di Kabupaten Jayapura dan 2.500 di Kabupaten Paniai, Operasi Galang I dan II (1982) yang menelan korban ribuan orang.

Operasi Militer Tumpas (Annihilation Operation) (1983), Operasi Sapu Bersih yang menelan korban 517 orang dan sekitar 200 rumah dibakar, Operasi Mapenduma (1996) yang menwaskan sedikitnya 35 orang ditembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dimusnahkan dan 166 rumah dibakar serta  123 warga sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan di hutan, operasi militer tahun 2001 di Manokwari yang menyebabkan 4 orang terbunuh, 6 lainnya mengalami penyiksaan, 1 perempuan diperkosa, dan 5 orang tidak ditemukan.

Operasi militer 2003 di Wamena, Jayawijaya dan sekitarnya yang menewaskan 9 orang, 38 orang mengalami penyiksaan dan 15 lainnya ditahan secara sewenang-wenang, ribuan orang mengungsi, operasi militer di Kabupaten Puncak Jaya (2004) yang menyebabkan sedikitnya 6.000 orang Papua dari 27 kampung sekitarnya mengungsi di hutan, sekitar 35 orang (termasuk 13 lainnya anak-anak) meninggal di kamp pengungsian.

Kesemuanya ini memang operasi militer, bukan operasi penegakan hukum oleh Polri seperti yang dilakukan di Nduma pada 11 Juli 2018 lalu. Meskipun demikian masyarakat sulit membedakannya, apalagi telah trauma.

Langkah-langkah keamanan yang berlebihan akan memperparah situasi. Akan selalu terbersit kecurigaan jangan-jangan operasi keamanan itu, yang diikuti dengan diterjunkannya personel dalam jumlah besar,  adalah kamuflase bagi kehadiran militer yang lebih luas. 

Hal itu, misalnya, terbaca dari pernyataan Ketua DPRP Papua, Yunus Wonda, yang mengecam serangan udara 11 Juli itu sebagai ‘tindakan tidak terpuji’ karena mengancam keselamatan warga.

“Pengerahan aparat kemanan ke Nduga terlalu banyak padahal masyarakat Nduga ini sudah sangat trauma yang luar biasa. Mereka hidup ketakutan di kampung dan tanah mereka sendiri. Di atas negeri mereka, tapi mereka hidup seakan-akan bukan berada di kampung mereka sendiri. Sehingga banyak trauma yang dialami masyarakat Nduga sampai hari ini,” kata Wonda, dikutip dari pasificpos.com.

Besaran personel militer dan kepolisian yang dipandang sudah demikian masif di Nduga memang jadi sorotan. Meskipun Kapolda Papua mengatakan hanya ada 100 personel ditempatkan di Kenyam, Nduga, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mencatat data yang berbeda. Menurut mereka kekuatan militer di Nduga secara kuantitas sudah melebihi jumlah warga Alguru.

AMP mencatat bahwa tanggal 2 Juli, Kepolisian RI mengirim dua kompi (masing-masing 100 personil pasukan) Brigade Mobil (Brimob) ke  Kabupaten Nduga, setelah terjadi penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).

Pada tanggal 25 Juni, atas penegasan Kapolri Tito Karnavian, Kapolda Papua meminta bantuan 700 personel tambahan dari Provinsi Papua Barat dan Korps Brimob Kelapa Dua. Kemudian dibantu oleh 3.000 pasukan Tentara Nasional Indonesia.

Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga Direktur PAK HAM yang berbasis di Jayapura, Matius Murib, mengatakan operasi militer adalah sesuatu yang sensitif, terutama di wilayah seperti Nduga. Menurut dia, Nduga adalah salah satu daerah terpencil dan masyarakatnya memiliki pengalaman traumatis dengan operasi militer pasca penyanderaan peneliti Indonesia pada tahun 1996.

Menurut catatan AMP, Operasi Mapenduma  oleh TNI/Polri pada tahun 1996, juga menggunakan  helikopter, disamping operasi dari darat. Dalam operasi itu, sedikitnya 35 orang ditembak mati, 14 perempuan diperkosa, 13 gereja dimusnahkan dan 166 rumah dibakar dan 123 orang warga sipil meninggal dunia karena sakit dan kelaparan.

Trauma yang demikian dalam menyebabkan masyarakat di Nduga sangat sensitif terhadap kehadiran personel keamanan dalam jumlah besar. Rasa trauma itu tercermin dari apa yang diceritakan oleh Bupati Nduga. Menurut dia, rakyatnya ketakutan bila ia tinggalkan. Takut ditangkap dan diangkut.

"Saya ada rencana untuk keluar dari Kenyam untuk melaporkan kepada pimpinan tetapi masyarakat ini trauma dan sedang dalam ketakutan. Masyarakat bilang kalau bapak keluar kami akan ditangkap, disiksa, diborgol dan kami diambil sebagai pembawa muka (informan) mereka, dan kami akan dihadapkan dengan sesuatu yang tidak wajar, jadi bapak tidak boleh keluar," kata Bupati Yairus Gwijangge, dikutip dari suarapapua.com.

Anggota DPRP, John NR Gobai mengharap serangan yang telah memicu trauma di masyarakat dihentikan. "Orang Papua ini sudah hidup dalam trauma dan ketakutan yang panjang. Saya minta agar tidak terus memelihara siklus kekerasan di Papua," kata tokoh yang juga ketua Dewan Adat Daerah Paniai ini, dikutip dari suarapapua.com.

Matius Murib menilai pendekatan terhadap KKSB sepatutnya bukan dengan pendekatan keamanan yang mengedepankan kekerasan. Menurutnya, pemerintah seharusnya menginisiasi dialog dengan KKSB. Sebab, sudah dipastikan kontak senjata dan jalan kekerasan tidak akan menyelesaikan akar masalah dan luka hati orang asli Papua.