Mei tidak saja menjadi penanda akan dua hal, kebangkitan nasional, dan juga hari teknologi. Di masa itu, Mei merupakan momentum kita menyaksikan pesawat karya anak bangsa yang terbang di angkasa tanah air.

Suatu masa dulu, kita pernah bercita-cita untuk juga punya industri pesawat. Namun kini jangankan pesawat, industri lem saja harus mengandalkan lem korea. Semakin meredupnya optimisme dimana pada saat yang sama kita mencetak insinyur tetapi untuk motor sekalipun tidak dapat kita buat. Semuanya masih impor teknologi dari Jepang atau negara lain.

Walau akhirnya, pesawat itu diangkut ke Yogyakarta untuk dimuseumkan. Sepenuhnya dapat kita rujuk kata Puang Jusuf Kalla bahwa museum adalah kenangan masa lalu. Tantangan kita pada museum ini bagaimana membawanya ke masa depan. Sehingga kita bisa menjadikan budaya atau apapun yang ada di masa lalu sebagai sebuah pijakan dan dijadikan sebagai ancangan untuk lompatan ke depan.

Kita beruntung dengan adanya organisasi seperti Budi Oetomo ataupun juga Sarekat Dagang. Merujuk keduanya, walaupun ada pro dan kontra terkait mana yang dijadikan sebagai rujukan akan multikulturalisme.

Tetapi kita tidak akan mebawa diskusi itu kesana. Sekaligus saja, dua-duanya dikemukakan sebagai acuan bahwa dalam membawa kepada kebangkitan Indonesia kita, banyak orang yang bekerja bersama untuk mewujudkan itu.

Sekarang kita memasuki 23 tahun reformasi. Jikalau menjatuhkan Soeharto dengan alasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, maka itu juga terjadi sekarang. Bahkan korupsi yang disangkakan ke pejabat-pejabat negara bukan di tingkat presiden atau mentri. Justru ada gubernur yang masuk bui seperti gubernur Banten yang saat itu dijabat Atut. Sementara gubernur Sulawesi Selatan yang sementara ini menjadi tersangka harus berlebaran di penjara, Nurdin Abdullah.

Belum lagi bupati berlokasi di Jawa Timur, tepatnya Nganjuk yang ditangkap KPK karena juga memperdagangkan kekuasaan. Untuk pengaturan jabatan di tingkat kecamatan, harus ada setoran dengan nilainya mencapai puluhan juta.

Akhirnya, sang pejabat lagi-lagi harus juga mendekam di balik jeruji terungku. Sekaligus merayakan idulfitri di sana. Tiga hari sebelum datangnya hari raya 1 Syawal. Padahal, dalam laman web Disway yang ditulis Dahlan Iskan, justru bupati ini sudah kaya raya dan berhenti dari usahanya untuk mengabdikan diri bagi kemakmuran masyarakatnya. Ternyata, jabatan bisa mengubah pribadi seseorang.

Pada saat yang sama, partai menjadi nepotisme anak. Ketua umum partai, kemudian anaknya yang melanjutkan kepemimpinan. Bahkan mengatur kursi ketua DPR, juga bisa dilakukan di lingkungan keluarga.

Begitu pula penguasa selama dua dasawarsa terakhir. Ada pameo PL, Lu Lagi Lu Lagi. Para penguasa yang ada sekarang ini, mereka jugalah yang sejak awal reformasi yang menjadi penguasa. Bahkan kekuasaan yang mereka pegang semakin meluas dan melebar. Seperti adanya dewan pengarah di BPIP yang juga menjadi dewan pengarah di badan riset.

Megawati (2016) menyebutnya sebagai demokrasi yang dapat diibaratkan sebagai dansa poco-poco. Dimana tetap ada kemajuan satu Langkah, tetapi pada saat yang lain justru terjadi kemunduran dua Langkah.

Sepertinya, momentum reformasi tidak lagi relevan. Karena ketua umum partai hanya diisi oleh orang-orang yang sama. Semakin memudarnya semangat reformasi. Dimana tokoh reformasi sekalipun, menjadi ketua majelis syura partai dan kemudian diangkatlah menantunya menjadi ketua umum partai.

Bahkan di zaman order baru hanya nepotisme. Sekarang ini, sudah melembaga menjadi oligarki kekuasaan. Salah satunya, riset Burhanuddin Muhtadi (2021) menunjukkan pasca order baru pemilu selalu dilengkapi dengan politik uang.

Akibatnya, ini berdampak bagi representasi kebijakan di Lembaga demokrasi. Dimana pejabat-pejabat satu persatu memperdagangkan kekuasaanya. Semasa itu, ada institusi KPK yang menjadi pilar untuk menahan laju korupsi. Kalau tidak, maka pergerakan korupsi justru semakin tak terbentung.

Begitu pula riset Edrward Aspinall & Ward Berenschot (2019), bukunya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia. Kedua peneliti melalui kajian lapangan dan survei yang luas dengan menggunakan tenaga ahli menggambarkan di setiap tingkatan akses pada kekuasaan dimulai dari dunia gelap dengan pertukaran klientelistik.

Di pelbagai daerah tanah air, diwarnai dengan hubungan politisi dan pebisnis yang inklusif. Salah satunya melalui penyediaan dana kampanye. Dimana ketika politisi itu memenangkan kursi yang diincarnya, maka akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Dalam skala tertentu, pebisinis menjalin hubungan yang tidak ekskluif dengan tidak hanya mendanai orang perorang. Melainkan juga memberikan dukungan bagi semua calon. Ini untuk memastikan bahwa siapapun yang menang, pebinis itu akan tetap saja menuai keuntungan.

Tuntutan mahasiswa sehingga digaungkan reformasi yang kemudian dinikmati oleh kalangan elit politisi, sesungguhnya bukan hanya tuntutan jalanan saja. Ini dikukuhkan melalui Tap MPR No. XI tahun 1998. Dimana ada amanat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kalaulah ini disepakati sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, maka ini harus menjadi acuan hukum untuk dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Para mahasiswa yang tadi turun ke lapangan, satu persatu duduk di kursi empuk ini. Mereka yang sepenuhnya memperjuangkan reformasi justru menjadi perusak reformasi. Atau jangan sampai mereka justru lupa dengan memori terjun ke lapangan dan juga adanya korban mahasiswa Trisakti yang sampai kini tidak terjelaskan secara utuh.

Kekhawatiran lainnya, jangan sampai reformasi dikebiri atau justru reformasi dikorupsi. Justru oleh para penggagas ataupun penggaungnya sendiri. Paling fatal, kalau mahasiswa-mahasiswa yang ketika itu mendengungkannya justru mulai lupa bahwa pada masa tertentu dulu kita pernah ada momentum reformasi.