Masih dalam seri Kuliah Qureta bertema “Islam dan Demokrasi”. 

Kali ini, Luthfi Assyaukanie tak lagi memberi bahasan teoritis soal kompatibilitas Islam dan demokrasi perspektif nilai yang dikandung maupun syarat-syarat penyerta keduanya, melainkan telah secara jauh mengambil bentuk ke arah pembuktian riil akan kompatibilitas itu.

Sebagai sebuah panduan, ada 2 (dua) cara yang diwartakan. Ini bisa kita jadikan pedoman khusus dalam menilai apakah Islam benar-benar kompatibel atau tidak dengan doktrin politik demokrasi. 

Pertama, melihat indeks demokrasi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Kedua, meninjau konsep kesetaraan dalam Islam untuk kemudian memperbandingkannya dengan konsep kesetaraan dalam demokrasi.

Indeks Demokrasi

Dalam Kuliah Qureta Indeks Demokrasi Negara-Negara Muslim, Luthfi menekankan pentingnya merujuk indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau think-tank yang kredibel. Upaya ini adalah cara paling gampang untuk menjawab pertanyaan apakah Islam memang kompetibel dengan demokrasi atau hanya isapan jempol belaka.

Sehubungan dengan itu, setidaknya ada dua lembaga yang dinilai paling kredibel dalam hal ini, yakni The Economist Intelligence Unit yang berbasis di London dan Freedom House yang berpusat di Amerika Serikat. Hasil-hasil penelitian keduanyalah yang paling sering dirujuk untuk melihat negara-negara mana saja yang mendapat skor tertinggi dan mana-mana saja yang punya skor rendah dalam hal demokrasi.

“Dirilis The Economist tahun 2016, terdapat 10 negara yang menempati indeks tertinggi sebagai negara paling demokratis. Negara-negara tersebut adalah Norway, Iceland, Sweden, New Zealand, Denmark, Canada, Ireland, Switzerland, Finland, dan Australia.”

Yang mengejutkan adalah fakta bahwa Amerika tidak masuk ke dalam daftar 10 besar itu. Padahal, sampai sejauh ini, Amerika masih dipandang sebagai negara pengekspor demokrasi paling terkemuka. Namun, peringkatnya justru terkurung di urutan ke-21, berada di bawah Malta dan Uruguay.

“Amerika juga dinilai sebagai negara dengan “demokrasi yang cacat” atau flawed democracy. Ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan perkembangan demokrasi di Amerika belakangan dengan naiknya Donald Trump sebagai presiden.”

Lantas, di manakah negara-negara muslim dalam daftar tersebut?

“Satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim yang masuk 50 besar adalah Indonesia, berada di urutan ke-48. Kemudian diikuti oleh Malaysia di urutan ke-65 dan Tunisia di urutan ke-69.”

Bahkan Turki, negara yang dianggap sebagai negara muslim penerap prinsip-prinsip sekularisme dalam tata kelola kehidupan bermasyarakatnya, masih berada di urutan ke-97. Sementara negara-negara muslim di Timur Tengah lainnya hanya mampu menempati posisi di luar 100 besar—Irak di urutan 114, Yordania 117, Mesir 133, Arab 159, dan Suriah 166.

“Indeks tersebut berbicara dengan sangat benderang, lebih terang dengan perdebatan-perdebatan normatif tentang apakah Islam kompatibel dengan demokrasi.”

Berdasarkan indeks itu, maka kita pun tahu bahwa negara muslim paling demokratis di muka bumi ternyata adalah Indonesia. Sementara yang paling tidak demokratis di antaranya adalah Arab Saudi dan Suriah.

Konsep Kesetaraan

Selain indeks demokrasi, cara lain selanjutnya dalam menilai apakah Islam kompatibel dengan demokrasi adalah dengan mengangkat isu-isu yang memang menjadi concern utama juga dalam perbincangan seputar demokrasi. Isu tersebut adalah soal kesetaraan atau equality—perihal ini dijelaskan Lutfhi melalui Kuliah Qureta Kesetaraan dalam Islam.

“Secara normatif, hampir semua intelektual dan sarjana muslim meyakini bahwa Islam mendukung kesetaraan. Bahasa Arab memiliki istilah khusus ini, yakni musawah. Namun, keberadaan konsep ini dalam Islam tidak serta-merta menjamin berjalannya konsep ini dengan baik.”

Seperti diketahui, di alam demokrasi, kesetaraan biasa didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Baik laki-laki maupun perempuan, dalam konsep kesetaraan gender, demokrasi memberi jaminan seluas-luasnya secara setara, melingkupi semua sektor kehidupan publik, baik dalam hal politik, ekonomi, maupun pendidikan.

“Lawan dari kesetaraan adalah diskriminasi, yakni pembedaan antara satu orang dengan yang lainnya, baik atas nama gender, ras, agama, maupun warna kulit.”

Pertanyaannya kemudian, apakah Islam menerima konsep kesetaraan seperti itu secara total? Apakah kaum muslim tidak berkeberatan untuk memberikan hak yang sama pada setiap orang?

“Kendati Islam mungkin memiliki konsep persamaan, tapi praktiknya dalam dunia nyata tidaklah selalu mudah.”

Dalam menjelaskan ini lebih jauh, Luthfi mengambil konteks Arab Saudi sebagai contoh utamanya. Sebab Arab Saudi adalah negara yang secara jelas mendeklarasikan Islam sebagai dasar negara di mana syariah sebagai rujukan undang-undangnya. Hampir tidak ada yang meragukan keislaman negara ini, setidaknya secara formal.

“Bagaimana Arab Saudi menjalankan konsep kesetaraan? Cara paling gampang adalah melihat bagaimana negara itu memperlakukan perempuan.”

Secara umum, pemerintah Arab Saudi sangat dominan dalam menerapkan praktik diskriminasi terhadap perempuan. Meski tak menyebutnya sebagai diskriminasi secara eksplisitf, tetapi apa yang mereka lakukan terhadap perempuan jelas-jelas adalah contoh nyata dari praktik diskriminasi.

“Perempuan, misalnya, tidak dibolehkan keluar rumah kecuali ditemani oleh suaminya, ayahnya, kakaknya, atau pelindungnya yang biasa disebut sebagai mahram. Perempuan juga tidak dianjurkan bekerja dan mengejar kariernya di luar rumah. Mereka tidak dibolehkan menyetir sendiri. Atas nama agama, perempuan juga diharuskan memakai cadar dan menutup seluruh tubuhnya kecuali mata.”

Ya, mereka akan ditegur atau bahkan ditangkap polisi jika didapati membuka kerudung atau pakaian muslimnya. Tak ayal kiranya jika Arab Saudi menjadi contoh paling ekstrem tentang betapa tidak kompatibelnya Islam dengan kesetaraan, sekaligus memberi arti bahwa kompatibilitas Islam dan demokrasi masih sangat jauh panggang dari api.