Sastrawan
3 tahun lalu · 431 view · 7 menit baca · Buku bukufbf.jpg

17.000 Pulau, 17.000 Imaginasi

Baca tulisan sebelumnya di sini.

 

Motto "17,000 Islands of Imagination" -- kenapa?

Kami merumuskannya di sebuah restauran di Frankfurt, ketika Pak Agus Maryono, Pak Hawignyo dan saya datang berunding dengan team FBF, kalau tak salah di musim semi 2014. Kami diundang makan malam yang agak larut oleh Simone Bühler, Claudia Keisser dan Karina Goldberg. Dan seperti biasa, makan berarti kerja -- setelah kerja seharian.

Simone bertanya, motto apa yang akan dipakai Indonesia sebagai "Guest of Honour". Kami berpikir keras hingga saya tak berani minum bir.

Saya cek slogan yang dipakai negeri-negeri lain. Finland (2014): FINLAND.COOL. Turki (2008): FASCINATINGLY COLOURFUL. Brazil (1994): ENCOUNTER OF CULTURES. Swiss (1998): HIGH SKYS, NARROW VALLEYS. India (2006): TODAY'S INDIA. Perancis (1989): FRENCH AUTUMN. Rusia (2003): NEW PAGES. RRT (2009): TRADITION & INNOVATION. Selandia Baru (2012): WHILE YOU WERE SLEEPING....

Dari deretan panjang itu, motto India terdengar seperti judul laporan TV: mudah dilupakan. RRT, bagi saya, klise. Juga Brazil. Yang lain seperti iklan turisme. Motto Finlandia kocak, tapi kami paling terpesona dengan motto Selandia Baru: tidak biasa; mengejutkan.

"Pasti tidak dirumuskan para birokrat", saya ingat gurau Bu Wiendu, yang sejak mula memang menyukai kalimat nyentrik dari Selandia Baru itu. Motto itu dengan implisit menunjukkan betapa jauhnya negeri itu dari Eropa -- keduanya berada di dua zona waktu yang kontras -- dan karena itu betapa menariknya, Semua tanpa dijelas-jelaskan, hingga orang tertarik untuk ingin tahu lebih lanjut.

Dengan menelaah itu, dan setelah mencoba beberapa pilihan, akhirnya "17,000 Islands of Imagination" kami pilih.

Teman-teman Jerman yang bertahun-tahun mengurus "Guest of Honour" dari negeri ke negeri sangat menyukai pilihan itu. Orang di sini akan terpikat, kata salah satu dari mereka.

Kami sengaja tak memilih kata "archipelago", sebab diperkirakan orang Eropa umumnya sudah tahu bahwa Indonesia sebuah kepulauan. Saya memilih angka: 17.000. Kami lihat itu tak pernah ada dalam motto negeri manapun, dan kami agak yakin orang Eropa bisa di-"kaget"-kan sejenak melihat jumlah pulau-pulau Indonesia -- yang sekaligus mensugestikan kebhinekaannya yang tak tepermanai.

Tentu saja, jumlah itu tak persis. Tapi tak pula terlalu melenceng. Dalam praktek komunikasi, yang penting bagi sebuah motto bukanlah akurasinya, melainkan kemampuannya meninggalkan kesan secara efektif di kesadaran orang banyak.

Dan "imagination"? Di satu pihak kata ini berasosiasi dengan kesusastraan; di lain pihak dengan sejarah kesadaran nasionalisme Indonesia. Bangsa, kata Bennedict Anderson, yang mendalami sejarah politik dan kebudayaan Indonesia, adalah sebuah "imagined community".

***

Motto itu juga cocok dengan logo, dan semuanya pas dengan "brand" yang ingin diproyeksikan.

(Sub-) Komite Desain pun segera merencanakan program "branding" dengan anggarannya. Budget yang dimajukan ke Kementerian -- yang punya wewenang mengeluarkan uang -- mencapai Rp 480 juta.

Orang-orang Kementerian tampak kaget; mereka harus bertanggungjawab dengan pembelanjaan dan mereka tak biasa membeayai "branding". Kok mahal amat?

Untung salah satu wakil ketua Komite Nasional adalah S.Wandi, seorang eksekutif Penerbit Gramedia. Ia menjelaskan bahwa Rp 480 juta itu beaya yang tak tinggi, mengingat kerja "branding" itu panjang, rinci, dan beragam, untuk memberi nuansa yang pas kepada tiap hasil karya visual dan non-visual yang akan dihadirkan sebelum dan selama Pekan Raya Buku di Frankfurt. Banyak desainer grafis, penulis teks dan arsitek harus dilibatkan. Apalagi waktu mepet.

Kata Mas Wandi: sebuah perusahaan swasta saja membeayai program brandingnya Rp 5 milyar, maka untuk untuk penampilan Indonesia 10% dari jumlah itu tak bisa dianggap tinggi. Lagipula, logo dan brand yang dipakai akan bisa dipakai untuk menandai Indonesia dalam pelbagai pekan raya buku dari tahun ke tahun.

Akhirnya pihak Kementerian memahami.

Dalam banyak hal, antara Komite (yang bekerja dan berdebat ribut seperti LSM) dan birokrasi yang "takut omong", bersangsur-angsur terjadi proses saling belajar --- setelah ketegangan acap terjadi.

Maklum: pengalaman berbeda, juga cara kerja. Anggota Komite umumnya bekerja di bidang kreatif (arsitek, desainer, penerbit, seni pertunjukan, film, fotografi, penulisan) yang dinamikanya tumbuh dalam suasana egaliter dan bebas, dengan jam kerja yang tak teratur tapi intens. Ekspresi mereka tak bisa ditata dengan hierarki. Kualitas kerja mereka tak bisa dinilai dengan kuantifikasi.

Sementara itu, para pejabat dan petugas kementerian bekerja di bawah prosedur yang menjepit dan rumit, terutama dalam hal pembeayaan. Begitu ruwetnya hingga bagi saya kadang-kadang proses pengambilan keputusan seperti absurditas dalam cerita Kafka. Saya ingat seorang Amerika yang jadi konsultan dan peneliti kesehatan masyarakat di Indonesia dan telah 12 tahun bekerja di kalangan birokrat di sini. Kesimpulannya: "Pegawai negeri Indonesia umumnya baik; tapi mereka bekerja di bawah sistem yang buruk".

Adanya KPK agaknya membuat mereka lebih "bersih" -- tapi juga lebih seret, teramat hati-hati, karena sering ketakutan meleset dari prosedur.

Untuk bisa mengikuti prosedur tapi pada saat yang sama mengatasi seret dan rumitnya pengeluaran anggaran, saya akhirnya berkonsultasi dengan dan meminta "judgement" dari LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berada di bawah Presiden.

Pagi-pagi benar saya dan dua pejabat Kementerian menemui Kepala LKPP waktu itu, Pak Agus Rahardjo (sekarang ia salah satu calon anggota KPK) di kantornya yang agak sulit saya temukan, di Jalan Gatot Subroto

Pak Agus mengundang juga beberapa orang stafnya untuk hadir. Di antara mereka kemudian ada yang bekerja membimbing birokrasi Kementerian dalam mengawasi lelang buat pembangunan Pavilyun di Frankfurt.

Selesai pertemuan, dalam lift, seorang teman yang kebetuan melihat saya merasa heran dan geli: "Kok sastrawan berada di kantor LKPP? Ngurus pengadaan barang apa?"

Saya jawab: "Pak Agus itu pembaca Catatan Pinggir sejak SMA".

Saya tidak bohong dalam hal ini, meskipun pertemuan pagi itu tak membicarakan esei-esei. Tapi memang ganjil seorang yang bertugas menggagas isi acara kebudayaan dan buku ternyata perlu memecahkan soal pengeluaran anggaran.

Bagaimanapun, saya lega. Dari LKPP para pejabat Kementerian dapat pedoman: "jangan hanya berpegang peraturan seperti doktrin mati; beranilah bertindak logis".

Memang tidak serta merta pedoman Pak Agus dan stafnya diikuti para birokrat. Ada yang entah kenapa tak mau cepat mencairkan anggaran, meskipun dokumen lengkap dan disposisi dari atasan sudah diberikan.

Tapi bagi saya LKPP memberi harapan kepada Komite untuk optimistis. Kami bisa mengajukan anggaran dengan mematuhi aturan tapi tetap melihat kemungkinan adanya keluwesan dalam hal yang tak prinsipiil. Ketika Badan Bahasa tetap kaku menetapkan tarif terjemahan ke dalam bahasa Jerman dengan dasar standar beaya yang berlaku buat penerjemah lokal ( bukan internasional), dari LKPP ada "fatwa": "Kalau mau beli mobil Mercedes, ya kita nggak bisa pakai tarif Kijang".

Soalnya memang tarif terjemahan yang tidak masuk akal itu yang menghambat, bahkan menghalangi, proyek terjemahan dan penerbitan karya Indonesia dalam bahasa Jerman. Itu sebabnya jumlah buku yang diterjemahkan tak memenuhi target -- yang membuat para anggota sub-Komite Penerjemahan, Husni Syawie dan John MacGlynn, kesal sampai akhir. Sampai FBF 2015 selesai.

Tapi seraya kesal, John MacGlynn, dari Yayasan Lontar yang sudah bertahun-tahun menerjemahkan dan menerbitkan karya sastra Indonesia (dengan dana yang ditabrak dari sana-sini), tetap menyiapkan langkah antisipasi.

Ia sudah menduga jumlah karya yang akan ditawarkan di FBF 2015 tak akan memadai. Ia pun mengumpulkan karya-karya pendek sastrawan Indonesia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan Jerman. Dengan format agak kecil tapi menarik, deretan buku itu tampak di meja resepsionis Pavilyun Indonesia -- menambah jumlah karya terjemahan. Saya tak tahu John tekor berapa untuk proyek yang disebutnya sebagai "By The Way" itu.

Pendeknya, di mana ada hambatan, kami harus punya jalan alternatif.

***

Hambatan seperti itu, untungnya, tidak merata.

Anggaran untuk pameran, pertunjukan, seminar internasional dan acara kuliner -- juga untuk pengiriman seniman, narasumber dan peralatan -- cair dengan lancar. Tapi tetap tak melebihi pagu yang ada.

Mungkin ini karena Kementerian berhasil memilih Event Organizer yang bagus. Mungkin karena ada kreativitas dan kemauan kerja sama dari pimpinan Kementerian di bidang ini. Mungkin karena ada kesediaan Komite untuk tidak mengganggu anggaran yang ada. Bahkan ketika dipangkas sampai Rp 2 milyar.

Ada memang kesulitan yang mula-mula dihadapi: dana yang dipegang bagian-bagian Kementerian ("juru bayar", kata seorang pejabat) dialokasikan sebelum ada program yang jelas. Sementara itu birokrasi tak biasa menyusun program dan rancangan anggaran dalam proyek nasional yang dijalankan di luar negeri. Di Kementerian, tak banyak orang berpengalaman tentang itu. Jadi agak ribet.

Tapi para birokrat bersedia mendengar. Dalam program publisitas misalnya. Ketua (sub-) Komite Media, Andy Budiman, dan timnya dapat dukungan penuh dalam melaksanakan strategi mereka untuk meramaikan kehadiran Indonesia sebagai Tamu Kehormatan FBF 2015: bukan saja berkampanye di media dalam negeri, tapi juga memasang iklan di media terkemuka di Jerman (Frankfurter Algeimene Zeitung, Die Zeit, dst), bahkan di Publishers' Weekly di Amerika. Memasang city light posters di enam kota, memutar film animasi dan lain-lain di ruang-ruang keramaian, misalnya di Stasiun Kereta -- bahkan adpertensi besar di tubuh wagon kereta S-Bahn yang hilir mudik.

Dalam strategi itu pula sejumlah 17 wartawan Jerman diundang dengan beaya Kementerian ke Indonesia buat meliput kehidupan budaya dan sastra. Mereka a.l. pergi ke Festiival Sastra di Makassar. Mereka mewawancarai para pengarang. Mereka juga diterima Menteri Anies Baswedan yang dengan sangat impresif menjelaskan masalah-masalah buku dan bacaan di Indonesia, tanpa ditutup-tutupi.

Yang tak mereka duga adalah adanya peluang bertemu dengan Presiden. Tiba-tiba Istana memberitahu, Presiden bisa mereka temui.

Mereka pun datang dalam satu bis. Mereka diterima Pak Jokowi di Istana Merdeka.

Berbeda dari kelaziman protokoler di Eropa, mereka tidak harus duduk di satu ruang menunggu sampai Presiden muncul. Siang itu para wartawan Jerman dipersilakan masuk begitu saja. Pak Jokowi duduk di ujung meja panjang, minum teh, didampingi Mas Anies Baswedan.

"Mari, mari silakan!", kata Presiden melambai. Seingat saya dia memakai bahasa Inggris.

Suasana sangat santai. Ketika acara tanya jawab dibuka, seorang wartawan perempuan menambah cairnya pertemuan dengan satu pertanyaan: "Mr. President, why are Indonesian best writers are women and beautiful, while German authors are male, old and boring?"

Pak Jokowi tertawa.