Bulan Mei adalah bulan yang tidak bisa dilupakan oleh warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Di bulan itu, tepatnya 29 Mei, tiba-tiba rumah dan tanah warga Porong diterjang lumpur panas.Rumah dan tanah yang dibeli dengan hasil tabungan pun hancur. Warga Porong pun menjadi pengungsi di kampungnya sendiri.

Kini tanpa disadari lumpur Lapindo telah genap 10 tahun. Banyak orang mengira bahwa kasus lumpur Lapindo telah selesai seiring dikucurkannya dana talangan oleh pemerintah bagi korban lumpur. Benarkah demikian?

Untuk menjawabnya mari kita lihat apa saja yang diperhitungkan dalam komponen ganti rugi tersebut. Dalam kasus Lapindo, komponen yang diperhitungkan dalam ganti rugi adalah hilangnya tanah dan rumah karena terjangan lumpur. Sementara meningkatnya biaya kesehatan akibat kerusakan lingkungan hidup tidak pernah diperhitungkan dalam mekansime ganti rugi.

Dapat dikatakan bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah ganti rugi, namun jual beli aset yang dipaksakan. Kenapa dipaksakan? Karena jika saja tidak terjadi semburan lumpur Lapindo, tentu warga belum tentu mau secara sukarela untuk melepas tanah dan rumahnya untuk dijual.

Dipakainya mekanisme jual beli aset dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo ini akan menguntungkan perusahaan yang selama ini dikaitkan dengan semburan lumpur itu. Sebaliknya merugikan bagi masyarakat. Kenapa demikian?

Mekanisme jual beli aset ini akan menyelamatkan citra perusahaan yang selama ini diakitkan dengan semburan lumpur. Asumsi utama yang dijadikan landasan dalam mekanisme jual beli aset dalam kasus Lapindo adalah bahwa semburan lumpur adalah bencana alam bukan karena kesalahan pengeboran. Karena bukan kesalahan pengeboran maka "atas kebaikan hati perusahaan" maka, perusahaan membeli aset tanah dan rumah masyarakat yang terkena bencana alam. Wow..betapa baiknya perusahaan itu ya...

Sebaliknya, seperti disebutkan di atas, karena mekanismenya adalah jual beli maka biaya kesehatan yang melonjak akibat kerusakan ekologi tidak diperhitungkan. Artinya, korban lumpur itu sendiri yang harus menanggung sendiri meningkatnya biaya kesehatan akibat semburan lumpur. Kerusakan ekologi pun tidak jelas pihak mana yang akan merehabilitasinya. 

Jadi, jangan lupa ya 29 Mei tahun ini, genap 10 tahun lumpur Lapindo menghancurkan lingkungan hidup di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan hingga 10 tahun ini tidak jelas siapa yang bertanggungjawab atas kesehatan warga korban lumpur dan juga yang akan merehabilitasi lingkungan hidup yang rusak karena diterjang lumpur.