Bukan hal tabu membicarakan kondisi pendidikan di Indonesia yang sampai detik ini masih jauh dari kata “prima”. Selain karena kesadaran berpendidikan yang masih minim di masyarakat, ada masalah yang cukup serius juga di sektor sarana pendidikan di Indonesia.

Misalnya, kekurangan tenaga pengajar, minimnya fasilitas penunjang pendidikan, bahkan tidak sejahteranya para pendidik, dan masih banyak lagi kendala teknis atau non-teknis lainnya. 

Itu semua menjadi masalah yang hampir setiap hari selalu asyik untuk diperbincangkan. Hal ini tentu sangat memengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia sehingga menjadi pekerjaan rumah yang lumayan besar untuk segera diselesaikan.

Dari laporan Human Development Reports pada 2017, kondisi pendidikan di Indonesia ternyata masih di bawah Thailand dan Filipina, bahkan Singapura. 

Indonesia menduduki peringkat ke-7 dari seluruh negara yang ada di ASEAN dengan skor 0,622. Sementara Thailand dan Filipina memiliki perolehan skor yang sama, yakni 0, 661. Sehingga kedua negara tersebut menduduki peringkat ke-4, sedangkan Singapura menduduki peringkat pertama dengan skor 0, 832.

Statistik demikian tentu tidak lepas dari fakta yang diterangkan di atas. Bahkan, rendahnya indeks pendidikan di Indonesia juga berpengaruh terhadap indeks Global Talent Competitiveness Index (GTCI), yakni indeks pemeringkatan daya saing negara berdasarkan kemampuan atau talenta sumber daya manusia yang dimilikinya atau bisa disebut sebagai indeks daya saing.

Dari data yang dirilis oleh INSEAS pada 2019 ini, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang cukup lemah daya saing sumber daya manusianya di tingkat ASEAN. Skor yang didapatkan Indonesia sebesar 38,61, sedangkan Singapura masih menjadi negara paling unggul di antara negara ASEAN lainnya dengan menduduki peringkat pertama dan skor sebesar 77, 27.

Sebetulnya, persoalan-persoalan di atas solusinya sangat bergantung pada public policy yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Akhir-akhir ini, publik sedang disibukkan “lagi” dengan aturan mengenai mekanisme zonasi sekolah, di mana penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus memperioritaskan calon siswa yang domisili rumahnya lebih dekat dengan lokasi sekolah.

Intinya bahwa sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total peserta didik yang diterima dengan dibuktikan menggunakan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga yang ditetapkan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB, kecuali Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Peraturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Menurut beberapa tokoh, peraturan ini dimaksudkan sebagai upaya pemerataan pendidikan di setiap wilayah, dan sebagai salah satu cara menghapus mindset tentang sekolah favorit yang hanya ada di wilayah tertentu di kalangan masyarakat.

Pendapat itu bisa saja kita amini. Namun banyak hal yang harus kita perhatikan lebih jauh daripada buru-buru mengamini hal tersebut. 

Memang betul opini tentang sekolah favorit hanya ada di wilayah tertentu saja. Akan tetapi, setidaknya asumsi itulah yang mendorong banyak orang tua di wilayah pelosok untuk memotivasi anaknya, bahkan memberikan treatment khusus dalam pembelajaran anaknya agar kelak bisa diterima di sekolah favorit.

Malah tak jarang kesadaran “harus” bersekolah di sekolah favorit muncul dari kalangan siswa itu sendiri, sehingga memacu semangat mereka untuk terus belajar lebih giat dan mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya.

Tanpa disadari, melalui proses itu, ternyata mental kompetitif mulai bersemai dalam diri mereka. Sehingga sekarang banyak kita jumpai anak-anak dari pelosok daerah bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri, bahkan mampu menjuarai kompetisi di segala bidang pada tingkat dunia.

Tentu akan sangat merugikan manakala sistem zonasi sekolah ini terus-menerus dilanggengkan. Akan banyak calon manusia andal Indonesia yang kemudian gagal mewujudkan mimpinya hanya karena jarak rumahnya jauh dari lokasi sekolah yang diharapkan.

Apalagi ketika kita melihat pada data di atas, apa jadinya, misal, banyak calon manusia andal gagal bahkan menyerah mengejar mimpinya? Tentu ini akan menjadi suatu kemunduran bagi keberlangsungan peradaban Indonesia, bukan?

Masalah pendidikan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Selain karena fakta-fakta yang dijelaskan di atas, masih banyak lagi keresahan di masyarakat. 

Keinginan menyekolahkan anak di sekolah favorit mungkin menjadi impian banyak orang tua. Apalagi orang tua yang ada di wilayah pelosok. Tapi apalah daya, faktor kemampuan ekonomi mengubur keinginan tersebut.

Bagi sebagian orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, atau sebagian orang tua yang “nekat” melakukan apa saja demi menyekolahkan anaknya, tentu kesempatan menyekolahkan anak di sekolah favorit akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Walau harus berpisah dengan anak karena sekolahnya berada jauh di wilayah lain, itu bukan masalah. Yang terpenting “anakku harus melihat dunia luas”. Setidaknya itu yang ada dalam benak orang tua.

Karena tidak bisa mungkiri, melalui pengalaman pribadi penulis yang kebetulan tinggal dan tumbuh di wilayah pelosok, bersekolah di sekolah favorit adalah cita-cita yang sedari kecil selalu hinggap di dalam mimpi. Bahkan kalau memang tidak diterima di sekolah favorit, tidak masalah; asal tetap bisa bersekolah di kota.

Alasannya sangat simpel. Hidup dan tumbuh di wilayah yang mencari sinyal telepon saja harus menggunakan kesabaran ekstra, bagaimana mungkin orang-orang pelosok seperti kami dapat merasakan asyiknya bermain game online?

Oleh karena itu, apa pun caranya dan sejauh apa pun jaraknya, kami harus bersekolah di kota. Karena hanya dengan bersekolahlah kami bisa menetap di kota, dan bisa merasakan mudahnya mengakses teknologi.

Melalui kesempatan tersebut, banyak kemudian anak-anak pelosok yang setiap hari terus berkembang ke arah kemajuan, mendapat segudang pengetahuan juga wawasan. Yang di kemudian hari, seluruh bekal yang didapatnya pada saat menempa ilmu di tempat lain, ternyata mampu diterapkan untuk mengubah tempat tinggalnya menjadi tempat yang juga favorit.

Artinya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan berarti buruk. Tetapi harus melihat aspek-aspek yang lebih luas lagi, bahkan aspek non-teknis, karena proses transfer pengetahuan bukan hanya terjadi lewat pendidikan formal saja.

Jadi, upaya memeratakan pendidikan di Indonesia atau usaha memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia tidak cukup apabila hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi membutuhkan peran dari semua lembaga yang ada. Mengingat persoalan yang ada sudah sangat struktural, sehingga kebijakannya pun harus pararel.