Beberapa hari yang lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Arief Budiman yaitu pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI. Budiman dinilai oleh DKPP terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Hal ini bermula ketika Budiman mendampingi Evi Novida Ginting Manik yang diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta. Selanjutnya, Budiman juga membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya dengan menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM. 13-SD/05/KPU/VIII/2020. Dalam surat itu, terdapat klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU RI periode 2017-2022.

Berita-berita seperti di atas sepertinya jamak kita temui dewasa ini. Garis besarnya sama; para pejabat publik yang tidak mengindahkan etika, khususnya etika publik. Substansi etika publik sendiri adalah keputusan pejabat publik yang bercermin terhadap norma yang ada. Etika publik merefleksikan hal-perihal benar atau tidak dan baik atau buruknya suatu keputusan. Jika pertimbangan etika publik dinegasikan, maka senyatanya para pejabat telah mencederai publik selaku pemberi mandat.

Ketika kita membicarakan etika publik, terdapat sebuah preseden baik yang dicontohkan oleh Bung Hatta. Pada suatu waktu di tahun 1950, Rahmi Rachim yang merupakan istri Bung Hatta gagal membeli mesin jahit. Tak disangka, ternyata hal ini terjadi karena Bung Hatta menjaga rahasia negara dengan memilih diam—termasuk dari keluarganya.

Rahasia tersebut adalah perihal kebijakan sanering atau pemotongan nilai mata uang. Karena kebijakan itu, niat Rachim membeli mesin jahit pun tertunda. Meskipun Bung Hatta mengetahui rahasia negara itu, ia tak menceritakannya kepada istrinya sekalipun. Hal ini tak lain penghormatan atas etika publik untuk menjaga kerahasiaan kebijakan tersebut.

Tindakan yang dilakukan Bung Hatta di zaman kiwari sepertinya kurang mendapat tempatnya. Hari ini, para oknum pejabat publik justru fokus mengembangkan kepentingan-kepentingan yang bersifat ego-sektoral demi kepuasan pribadi atau kelompok. Fakta ini dikuatkan dengan rendahnya komitmen dan integritas yang dimiliki para pejabat di Indonesia.

Dilansir dari data Kementerian Dalam Negeri, pada 2016-2017 saja terdapat 514 kasus penyalahgunaan perizinan dan 399 kasus proyek fiktif. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kpk.go.id merilis bahwa hingga 2020 KPK telah menindak sebanyak 1075 kasus tindak pidana korupsi. Tentu saja, data-data tersebut hanyalah permukaan dari fenomena gunung es.

Relevansi Etika Publik

Mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Earl Warren pernah berujar, “In civilized life, law floats in a sea of ethics.” Dalam kehidupan, jika hukum dianalogikan sebagai kapal, maka etika adalah samuderanya. Sebuah kapal takkan berguna jika tak dilayarkan ke samudera. Etika adalah sumber yang harus dijadikan rujukan dalam segala lini kehidupan.

Publik, dalam hal ini rakyat, adalah pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Karenanya, pejabat publik yang diamanahi oleh rakyat harus memahami siapakah “atasannya” dan apa bentuk umpan balik atas relasi kausalitas tersebut. Etika publik bagi pejabat publik sejatinya juga telah ditetapkan dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Kerangka hukumnya sudah jelas, namun mengapa pada tahap eksekusi, masih ditemukan cacat sana-sini?

Lagi-lagi ini adalah problem klasik; ketidaksinkronan antara das sollen (cita-cita peraturan hukum) dengan das sein (realita konkret yang terjadi). Ketidaksesuaian atau kesenjangan ini pun kian menggurita. Parahnya, yang kita ketahui selama ini—untuk kesekian kalinya, hanyalah permukaan dari fenomena gunung es belaka.

Relasi etika publik dan relevansinya dengan sistem pemerintahan yang baik dapat kita ambil contoh dari Denmark. Indeks penegakan hukum World Justice Project dan indeks pemerintahan dan kemajuan masyarakat dari World Bank yang unggul hingga indeks presepsi korupsi yang rendah menjadi bukti. Kuncinya: Denmark menghargai etika publik dan menjunjung tinggi integritas beriringan dengan konstruksi sistem yang baik.

Jika pejabat publik di Indonesia dapat meniru Denmark dengan mengintegrasikan sistem dan menyelaraskan antara aspek das sollen dengan das sein, kiranya tujuan Indonesia akan tercapai. Janji Indonesia merdeka yang tengah dan terus kita nanti: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Jika para bapak bangsa telah merintis jalur Indonesia merdeka, maka tugas kita sebagai penerus adalah melanjutkan ikhtiar itu.

Berbicara perihal etika publik dan integritas tak melulu berkutat pada aspek filosofis dan yuridis. Justru karena kedua aspek ini terlalu dominan dalam kehidupan, aspek sosiologis yang mengedepankan praktik-praksis justru tak mendapat tempat. Etika publik dan integritas dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari unit paling kecil: keluarga hingga instansi perkantoran. Kuncinya: pendidikan, dibarengi dengan konsistensi sebagai faktor penentu.

Jika kesadaran kolektif terbangun, maka nilai-nilai etika publik dan integritas akan menyebar dengan cepat layaknya sebuah virus yang andal bermutasi. Kesadaran kolektif berakar dari kesadaran individu. Dan kesadaran individu diawali dari hal-hal yang kadang dipandang remeh namun kerap diabaikan. Kesadaran inilah yang harus menjadi suluh penerang. Apalagi ketika era pandemi Covid-19 ini, para pejabat publik diharuskan memberikan contoh dan menerapkan laku prihatin, mengikuti apa yang dirasakan rakyatnya.

Menghormati etika publik bisa dilakukan oleh pejabat publik dengan tidak menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas, tak mengambil celah korupsi uang bensin dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), atau bagi masyarakat bisa dimulai dengan jujur terhadap fakta lapangan dan speak-up atas keadaan tersebut. Jika tindakan yang kita lakukan berdasar pada nilai-nilai kejujuran dan etika publik, maka Indonesia akan maju melesat seperti Finlandia yang membuktikan bahwa integritas warga dan pejabat publik adalah kunci kemajuan suatu negara.  

Hal-hal besar dimulai dari hal kecil, dan itu kembali lagi kepada kita. Seperti yang dicontohkan Bung Hatta kepada kita.