Dewan Kesenian Jakarta memiliki cara yang bijak dalam memperingati hari lahir Taman Ismail Marzuki pada 10 November 2018 lalu. Perayaan tidak hanya berorientasi eksklusif pada rasa bangga dan syukur terhadap keberhasilan merawat cagar seni dan budaya hingga genap berusia setengah abad. Namun secara bersamaan, Dewan Kesenian Jakarta juga melakukan perayaan yang berorientasi edukatif dan inklusif kepada masyarakat umum, melalui pagelaran Pidato Budaya. 

Ibarat sepasang orangtua memiliki anak tunggal yang sedang berulang tahun, tidak hanya membagi-bagikan nasi tumpeng ke sanak saudara saja, Dewan Kesenian Jakarta juga membagi-bagikan nasi tumpeng ke tetangga satu provinsi DKI Jakarta yang sedang "kelaparan akan asupan nutrisi yang menyehatkan dan mencerdaskan pikiran".

"Nasi tumpeng" itupun berhasil disajikan dengan lezat, nikmat dan memikat oleh Saras Dewi, sebagai penyaji tunggal Pidato Kebudayaan dengan judul "sembaHYANG Bhuvana". Sehingga, after-taste yang dihasilkan benar-benar memberikan "asupan nutrisi yang menyehatkan dan mencerdaskan pikiran", setidaknya bagi saya sendiri.

Setidaknya, terdapat 5 (lima) menu yang disajikan oleh Saras Dewi melalui narasi pidato kebudayaannya:

  1. Mengenai alam sebagai tumpuan acuan moral yang dilihat dari sudut pandang Filsafat Timur. 
  2. Mengenai pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan keterkaitannya dengan ketidakpahaman manusia, krisis lingkungan, dan revolusi ekologis.
  3. Ekofeminisme
  4. Mengenai memori dalam memperjuangkan dan mendeskripsikan kelestarian Teluk Benoa
  5. Kehidupan manusia dan budaya di Dusun Geriana Kauh, kaki Gunung Agung.

Namun pada narasi ini, saya hanya akan menyampaikan ringkasan mengenai tuturan Mbak Yayas nomor 2 dan bagaimana konkretisasinya terhadap kebijakan publik sehingga dapat berdampak nyata pada masyarakat.

Saras Dewi menekankan bahwa ekskalasi tumbuh-kembangnya industri dan teknologi digital menciptakan rantai dan borgol yang menjerat kebebasan bagi manusia (Heidegger, 2011) (Ellul, 1964). Citra-citra di dalam media sosial terbukti secara empiris telah mendegradasi kadar kebahagian mental manusia (Awuy, 1993).

Motif-motif inovasi masih berkisar pada pengejaran narsistik manusia dan mengeyampingkan aspek etis. Kesemuanya disebabkan karena ketidakdewasaan dan ketidakpahaman kita terhadap bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak. Ketidakarifan kita dalam memanfaatkan teknologi memberikan implikasi pada krisis lingkungan hidup, yang mendorong pada kehancuran planet ini. 

Saras Dewi menyampaikan bahwa IPCC (Intergovernmental Panels on Climate Change) telah menegaskan mengenai kenaikan suhu bumi sebanyak 1.5 Derajat Celcius yang akan memberikan dampak masif dan destruktif (IPCC, 2018). Salah satu bentuk potensi dampak yang disampaikan: 

Adanya kenaikan suhu global sebesar 1.5 Derajat Celcius dapat melenyapkan 90% populasi Terumbu Karang dunia karena, adanya proses asidifikasi yang disebabkan oleh pemanasan air laut. Terumbu karang adalah penyangga ekosistem laut. Kepunahan terumbu karang dapat berdampak domino terhadap kehidupan laut dan rantai makanan kehidupan laut, termasuk manusia. 

Sejatinya, Saras Dewi menyampaikan bahwa tindakan solutif untuk menyelamatkan dan mengentaskan kita pada adanya potensi krisis lingkungan adalah dengan cara: Revolusi Ekologis. 

Pengejawantahan dari upaya revolusi ekologis adalah (i) kegiatan ekstrasi sumber daya alam tidak lagi bersandar pada bahan bakar fosil (Magdoff & Foster, 2018); (ii) mengubah sistem konsumsi manusia; (iii) pengadaan pangan melalui pola monokultur tidak lagi dipertahankan; (iv) melakukan re-design dan re-build tata kota-kota, pembangunan infrastruktur, transportasi, dan manufaktur; serta (v) melakukan eksplorasi energi terbarukan yang memanfaatkan air, angin, dan tenaga surya.

Tanggapan saya terhadap penyampaian narasi sebagaimana tersebut di atas adalah:

Sesungguhnya, pendekatan filsafat yang digunakan dalam penyampaian narasi diatas dapat menjadi landasan kuat bagi stakeholder untuk menyusun kebijakan yang relevan. Bagaimana bisa? Karena ilmuwan sosial (social scientists) dan pejabat pemerintahan (public policy experts) memang dapat menentukan cara-cara yang efisien dalam merumuskan kebijakan tertentu. 

Namun, sejatinya adalah para filsuf yang memiliki peran dalam menentukan tujuan apa yang pantas untuk dikejar dan dicapai atas suatu kebijakan. Merupakan tugas para filsuf untuk menjelaskan kebijakan apa yang adil dan ideal dalam mencapai kebaikan bersama (Wolff di dalam Kulenovic, 2014). 

Hingga kini, sebagian gagasan Revolusi Ekologis yang disampaikan oleh Saras Dewi sebagaimana tersebut di atas, sudah relevan dengan aksi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Pemerintah kini sedang menyiapkan masterplan rehabilitasi lahan kritis (KLHK, 2018); pengubahan sistemik yang berkaitan dengan Sustainable Consumption and Production (SCP) pada sektor pemerintahan, usaha dan masyarakat (KLHK, 2018); dan memperkuat sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KLHK, 2018). Dimana, baik gagasan Saras Dewi dan tindakan yang sedang dilakukan oleh KLHK akan bermuara pada perwujudan Sustainable Development Goals (SDG's). 

Merujuk pada pandangan Wolff di atas, perlu diadakan "Forum Perumusan Kebijakan" antara para filsuf lingkungan dan pejabat pemerintahan dalam mencanangkan aksi-aksi Revolusi Ekologis. Para filsuf lingkungan sejatinya perlu duduk bersama dan saling bertukar pikiran dengan KLHK dalam rangka mencegah, atau setidaknya memperlambat, terjadinya krisis lingkungan. Tidak dimungkiri, kombinasi peran antara social scientist, public policy experts dan philosophers diyakini akan menghasilkan kebijakan yang efisien dan berorientasi pada kebaikan bersama. 

Namun sayangnya sampai saat ini, forum musyawarah demikian hanyalah sekedar fana, setidaknya berdasarkan observasi saya. Pemerintah belum (atau tidak?) pro-aktif menjaring dan menggandeng filsuf dalam perumusan kebijakan lingkungan. 

Meskipun melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, pemerintah telah menghimbau setiap stakeholder (termasuk KLHK) untuk melakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) dan pelibatan publik dalam perumusan kebijakan, nyatanya Instruksi Presiden tersebut tidak lebih dari secarik kertas yang memenuhi Lembaran Negara. 

Akhir kata, mari kita berdoa, semoga kolaborasi antara social scientist, public policy experts dan philosophers untuk mewujudkan Revolusi Ekologis yang bertujuan mencegah krisis lingkungan, dapat segera terwujud. Sebagaimana yang Saras Dewi ingatkan: "...kini yang dibutuhkan adalah komitmen untuk mengarahkan penghayatan ilmu pengetahuan demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga planet kita."


Sumber :

  • Pidato "sembaHYANG Bhuvana" yang disajikan oleh Saras Dewi
  • Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, di dalam Basic Writings, (London: Routledge, 2011)
  • Jacques Ellul, The Technology Society, (New York: Vintage Books, 1964)
  • Tommy F. Awuy, Problem Filsafat Modern dan Dekonstruksi, (Depok: Lembaga Studi Filsafat, 1993)
  • www.ipcc.ch/report/sr15/
  • Fred Magdoff dan John Bellamy Foster, Lingkungan Hidup dan Kapitalisme, (Tangerang: Marjin Kiri, 2008)
  • Jonathan Wolff, Ethics and Public Policy, di dalam Enes Kulenovic, Political Philosophy and Public Policy : Six Models, (Italy: Luiss University Press, 2014)
  • www.menlhk.go.id