Pada dasarnya globalisasi terjadi ketika ditetapkannya formasi sosial global baru dengan ditandai oleh diberlakukannya secara global. Suatu mekanisme perdagangan melalui proses yang sulit, di Marrakesh, Maroko, yakni suatu perjanjian internasional perdagangan yang dikenal dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT).

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) merupakan suatu kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar-pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar-pemerintah, juga merupakan pengadilan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa. 

Kesepakatan itu dibangun atas asumsi, bahwa sistem dagang yang lebih terbuka lebih efisisen dibandingkan sistem yang proteksionis, dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efesiensi.

Selain negara anggota WTO (World Trade OrganizationI), khususnya negara berkembang memiliki hak untuk memperjuangkan haknya, misalnya mempersalahkan kebijakan negara lain yang dianggap merugikan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum terkait di WTO dan melalui penyelesaian sengketa WTO. 

Keuntungan lainnya yang penting adalah bahwa negara-negara berkembang diwajibkan ikut menentukan anggota perundingan perdagangan internasional pada masa mendatang yang selama ini sangat didominasi negara maju.

WTO sendiri mengadakan perundingan-perundingan, akan tetapi perundingan-perundingan tersebut sering mengalami kebuntuan dan kegagalan yang diakibatkan adanya pertentangan yang terjadi diantara negara anggotanya yakni antara kelompok negara-negara utara dengan negara-negara selatan. Persetujuan dalam bidang pertanian adalah salah satu hasil perundingan yang disepakati dalam perjanjian WTO.

Persetujuan di bidang pertanian bertujuan untuk menghasilkan perdagangan hasil pertanian yang transparan, adil, dan dapat ditebak dengan cara mengatur penghapusan subsidi, akses pasar dengan memperhatikan kepentingan pembangunan dan kepentingan negara-negara miskin dan negara berkembang yang masih merupakan net importir.

Perdagangan internasional dapat berdampak positif atau negatif terhadap pertumbuhan, perkembangan perekonomian dan kesejahteraan umum suatu negara. Perdagangan pro-pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan umum apabila dilaksanakan secara bebas dan adil yang utamanya mensyaratkan bebas akses dan keluar pasar, tidak ada pelaku pasar dominan, dan tidak ada fasilitas yang berbeda di antara pelaku pasar.

Prinsip inilah yang mendasari kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan termasuk kesepakatan di bidang pertanian WTO, dan hal ini yang menjadi alasan utama Indonesia menyetujui AOA (Agreement on Agriculture) dan berusaha menjadi anggota WTO yang baik.

Negara-negara maju, sebagai penghasil dan eksportir besar hasil pertanian, selama ini memberlakukan proteksi ketat, memberikan subsidi besar kepada para petani mereka, dan menyediakan subsidi ekspor. Hal ini tentu saja merugikan negara pengekspor hasil pertanian lainnya, terutama negara-negara miskin dan berkembang yang memiliki kemampuan sumber daya yang serba terbatas.

AOA mengatur liberalisasi produk-produk pertanian yang merupakan kepentingan sebagian besar penduduk dunia, karena pertanian berarti sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di negara berkembang yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada pertanian sub sistem. AOA berarti pula merubah proteksi yang dibuat pemerintah negara-negara maju, perluasan pasar dan membawa sektor pertanian yang penuh proteksi kedalam pasar bebas. 

Sejak disepakati perjanjian perdagangan sektor multilateral di sektor pertanian, yakni Agreement on Agriculture (AOA) pada tahun 1994, telah terjadi penyesuaian kebijakan nasional masing-masing negara WTO.

Di dalam AOA dimuat kesepakatan negara anggota untuk melaksanakan:

  1. Perluasan akses pasar produk untuk pertanian melalui, pengurangan tarif, dan ratifikasi non tarif,
  2. Pengurangan subsidi ekspor, dan
  3. Penurunan subsidi domestik (domestic support).

Kesepakatan ketiga ini yang sangat sering diperdebatkan dalam forum-forum WTO, di mana negara-negara maju menginginkan negara berkembang untuk mengurangi atau bahkan mencabut subsidinya, sehingga akan memperlemah petani negara tersebut dan merusak sektor pertanian mereka sehingga secara perlahan produk-produk negara maju akan memasuki negara kecil, seperti yang terjadi di Indonesia.

Pada konferensi Tingkat Menteri I, II, III, negara berkembang pada umumnya menganggap bahwa negara maju belum memenuhi maksud baik untuk meliberalisasikan pasar yang menjadi kepentingan negara berkembang.

Indikasi ini terlihat dari kuatnya desakan negara-negara maju yang dimotori Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk membuka lebar-lebar pasar negara berkembang dengan tuntutan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan berupa tarif dan non tarif, penghapusan subsidi domestik, serta subsidi ekspor di negara berkembang sementara mereka sendiri begitu kuatnya mempertahankan sikap proteksionisme dalam melindungi pasar dan petaninya.

Kepentingan Indonesia dan negara berkembang lainnya adalah bilamana terjadi perundingan perdagangan multilateral maka agendanya harus seimbang antara kepentingan negara maju dan negara berkembang. Mengingat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO yang memberikan perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang tidak berjalan efektif, maka negara berkembang menginginkan agar dilakukannya tindakan-tindakan konkret sehingga negara berkembang dapat menarik manfaat dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan pendekatan pluralisme yang berasumsi bahwa aktor-aktor non negara adalah aktor penting dalam hubungan internasional. Organisasi internasional memiliki para pembuat kebijakan sendiri, dalam penentuan isu-isu yang bersifat politik itu sendiri dipengaruhi oleh birokrat dan kelompok-kelompok lainnya.

Penulis juga menganalisa permasalahan ini dengan menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Nuechterlein. Menurut Nuechterlein, konsep kepentingan nasional dibagi menjadi 4 poin, yang disebut sebagai kepentingan dasar suatu negara, yaitu:

1. Defense Interest: “The protection in the nation state and citizen from the treat of physical violence by another country and or protection from an externality inspired threat to national political system

2. Economic Interest: “Enchancement of national interest economic well-being in relation with other countries”. Kepentingan ekonomi yaitu adanya tambahan nilai ekonomi dalam hubungan dengan negara lain dimana hubungan perdagangan akan mendapatkan keuntungan.

3. World Order Interest: “The maintance of an international politic and economy system in with us citizen and comercial can operate paecefully outside their own worders”. Kepentingan tata dunia yaitu adanya jaminan pemulihan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan suatu keamanan sehingga rakyat dan badan usaha dapat beroperasi di luar batas negara dengan aman.

4. Ideoligical Interest: “The protection and futherance of a set values with the citizen of a nation state and believe to be universality good”. Kepentingan ideologi yaitu perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara berdaulat.

Dalam sistem perdagangan multilateral, saling ketergantungan antara negara semakin kompleks. Masing-masing negara berupaya keras untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Kerangka kerjasama perdagangan internasional dengan konsep liberalisasi perdagangan sektor pertanian yang telah disepakati bersama perlu disikapi dengan bijaksana oleh berbagai pihak, mengingat sektor pertanian memiliki peran nyata dalam struktur perekonomian bangsa.

Peran nyata tersebut seperti pada kegiatan impor, dengan penghapusan subsidi dari negara utara membawa implikasi pada pengurangan kemiskinan di negara "selatan". 

Kebangkitan negara-negara selatan memperjuangkan kepentingan mereka untuk mencegah dominasi negara-negara "utara" yang mendominasi perdagangan global. Karena dengan adanya penghapusan subsidi menimbulkan keuntungan bagi negara-negara "selatan", karena harga jual hasil pertanian di negara-negara "selatan" bisa melonjak tinggi.

Referensi: