Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Ucapan mantan Presiden Republik Indonesia ke-4 ini sekarang terbukti.

Betapa ikhlasnya Prabowo Subianto dipermalukan serta dijadikan bahan olok-olok dan bahan dagelan politik oleh orang-orang di sekelilingnya dan pendukungnya sendiri.

Mulai dari kasus penyebaran berita bohong oleh Ratna Sarumpaet, "perintah" habib Rizieq Shihab untuk melantik Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia berapa pun hasil suara yang diperolehnya dalam Pilpres 2019, sampai dengan kekonyolan agen air kencing unta Bachtiar Nasir, Egy Sujana, Kivlan Zen, dan sekelompok orang yang mengaku dirinya ulama dengan ijtimaknya yang meminta KPU dan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan Capres 01 atau dengan kata lain memenangkan Prabowo di pilpres 2019 ini.

Tak sampai di situ, pernyataan politik "norak" juga dipertontonkan oleh wakil ketua umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, dengan pernyataannya yang mengajak pendukung dan simpatisan serta orang-orang yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019 untuk tidak membayar pajak.

Pernyataan yang menambah idiom baru dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, jika sebelumnya kita mengenal ungkapan "orang bijak taat pajak", kini bertambah dengan ungkapan "Orang koplak ngajak tidak bayar pajak".

Belum lagi pernyataan politikus senior Amien Rais yang menyebutkan bahwa pemilu 2019 merupakan pertarungan Partai Allah melawan Partai Setan. Alhasil, baru di Indonesia-lah Allah bisa dikalahkan oleh setan. Sebuah prestasi setan yang sangat luar biasa.

Lagi-lagi teringat kelakar Gus Dur saat beliau masih jadi Presiden RI. Menurut Gus Dur, semua presiden Indonesia adalah orang gila: Bung Karno gila perempuan, Presiden Soeharto gila harta, Presiden Habibie gila teknologi, dan terakhir dirinya Presiden yang diangkat oleh orang gila (Amien Rais dkk).

Terbukti "kegilaan" Amien Rais kali ini dengan mencetuskan seruan "people power". Sebuah ajakan untuk mengerahkan massa dalam rangka memberikan tekanan politik terhadap Bawaslu dan KPU untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi.

Pengerahan massa yang bisa saja dimanfaatkan oleh penumpang gelap yang tidak bertanggung jawab, yakni kelompok orang-orang pengecut dan frustrasi, yang mengajak dengan seruan untuk "berjihad" dengan cara memanfaatkan orang-orang yang putus asa dan orang-orang bodoh yang tidak berani menghadapi kenyataan hidup karena kalah dalam persaingan ekonomi, dan ingin mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. 

Bunuh diri d itengah keramaian dengan cara meledakkan dirinya sendiri, yang dengan seenak jidatnya mengeklaim bahwa perbuatan tersebut adalah "jihad".

Lain pendukung lain pula yang didukung. Prabowo sendiri seolah asyik "menari" dengan iringan musik yang ditabuh oleh pendukungnya. Bahkan "manut" untuk melakukan tindakan absurd yang dibisikkan oleh orang-orang di sekelilingnya alias para "Setan Gundul" (meminjam istilah Andi Arief). Mendeklarasikan kemenangan 62 %, kemudian berubah menjadi kemenangan 54% dan berujung dengan deklarasi penolakan terhadap hasil Pilpres.

Pemilu serentak 2019, bukan saja untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga pemilu legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Menjadi absurd manakala menolak hasil pilpres, di sisi lain menerima hasil pemilu legislatif yang diikuti oleh 20 Partai Politik (16 parpol Nasional dan 4 parpol lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) yang notabene di dalamnya terdapat calon anggota legislatif terpilih yang berasal dari parpol koalisi yang mengusungnya.

Itulah Prabowo Subianto, seorang Jenderal bintang tiga, yang pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad ini, terlahir dari keluarga kaya, putra mendiang begawan ekonomi Soemitro, lantas menjadi menantu dari penguasa Orde Baru yang bergelimang harta; sudah barang tentu membentuk pribadi sang jenderal menjadi seorang yang memiliki "harga diri" dan gengsi yang sangat tinggi. Bahkan kini ia menjadi seorang yang"pemberani", berani malu dan dipermalukan oleh pendukungnya sendiri.

Sepakat dengan pendapat ahli hukum tata negara, Prof Refly Harun dalam akun Twitter pribadinya (@ReflyHZ) yang mengatakan jika ada pihak yang keberatan dengan penghitungan suara final KPU, maka gugatlah di Mahkamah Konsitusi. Tidak ada institusi lain yang memiliki kewenangan selain MK.

Jika pihak penggugat memiliki data kuantitatif (C1) yang valid, yang menunjukkan kemenangan, maka mudah sekali untuk bersidang dan memenangkan permohonannya dalam gugatan di MK. Yang jadi persoalannya di sini adalah ada atau tidaknya bukti-bukti yang valid tersebut?

Akan tetapi, jika tidak ada pengaduan ke MK, maka apa yang diputuskan oleh KPU jadi sah dan menjadi hasil pemilu yang bersifat final. Tindakan apa pun di luar jalur tersebut tidak akan mengubah apa-apa.

Deklarasi penolakan terhadap hasil pilpres 2019 adalah cara dan bentuk lain dari Sang Jenderal dalam mengakui kekalahannya. Sebuah kekalahan yang akan dirayakan oleh pendukungnya dengan paket wisata religi yang bernama "People Power".