Gender is social construction, yang dibentuk oleh lingkungan, adat, budaya, agama dan lain sebagainya. Semisal, laki-laki yang mempunyai kewajiban penuh atas nafkah untuk keluarganya dan perempuan yang bertugas merawat dan mengasuh anak serta kegiatan domestik lainnya. Akan tetapi, hal tersebut selalu dipatenkan oleh sebagian pandangan masyarakat yang belum memahami betul tentang kesetaraan gender.

Bahkan, laki-laki yang berintelektual tinggi pun masih menganggap istrinya adalah perempuan yang harusnya hanya menjadi pekerja domestik; memasak, merawat anak, membersihkan rumah. Hal tersebut terjadi karena kedangkalan pemahaman terhadap gender.

Di Indonesia sendiri, dengan pembangunan pesat di pusat-pusat kota dan mobilisasi semakin mudah, negara ini masih saja termasuk dalam negara berkembang. Hal tersebut pun dikarenakan oleh sumber daya manusia yang masih jauh terbelakang, terutama kaum perempuan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan yang dilihat dari berbagai macam aspek, kaum perempuanlah yang masih menduduki posisi teratas dalam hal ini. Dalam aspek pendidikan, misalnya, perempuan masih banyak yang buta huruf karena pendominasian terhadap sekolah-sekolah tingkat tinggi pun masih diduduki kaum laki-laki.

Ketika kita melihat dalam aspek politik yang di Indonesia tersendiri sudah ada Undang-undang Dasar yang mengaturnya, bahwa harus ada 30% perempuan masuk dalam dunia perpolitikan, akan tetapi dalam realitanya tidak sampai menyentuh angkaitu. Dalam bidang kesehatan, perempuan masih menduduki angka kematian ibu (AKI) tertinggi, angka kematian ibu hamil, serta angka gizi buruk bagi anak-anak.

Permasalahan-permasalahan di atas menjadi permasalahan besar bagi United Nation Organization (UNO) dan masyarakat dunia pada umumnya. Pencarian solusi untuk menjadikan kaum perempuan tidak selalu menjadi kaum yang selalu tertinggal. Pernah ada kebijakan negara woman and development, dilaksanakan oleh seluruh negara.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berjalan lancar. Yang akhirnya didapatkannya solusi dari penelitian-penelitian di seluruh dunia dengan melahirkan kebijakan baru, yaitu Gender in Development yang ditandatangani oleh seluruh negara anggota PBB.

Di Indonesia, akhir tahun 1999 terdapat President Instruction tentang Gender Mainstreaming. Sehingga lahirnya INPRES No. 9 Tahun 2000 perihal Pengarusutamaan Gender (PUG) yang harus dilaksanakan, diterapkan, diimplementasikan oleh seluruh kementerian bahkan instansi negara, harus melaksanakan dan mengutamakan kesetaraan gender.

Maka sejak itulah visi dan misi kementerian pemberdayaan perempuan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang diikuti oleh berbagai aspek.

Tujuan utama dari kesetaraan dan keadilan gender adalah keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan, dengan alasan pembangunan menyeluruh yang berdampak kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada hubungannya jika kita berbicara tentang banyaknya perempuan dibanding laki-laki, yang akhirnya menjadikan perempuan sebagai objek ketidakadilan.

Di tahun 2002, misalnya, data BPS menyatakan bahwa hanya sekitar 0,002% perempuan lebih banyak dari laki-laki, yang artinya angka perempuan tidak lebih banyak dari laki-laki–hanya sedikit. Jika kita lihat lagi dalam ranah pembangunan di negara ini, maka yang akan merasakan tidak hanya laki-laki. Kita merasakan hal yang sama sebagai anggota komunitas ekologi, maka perannya pun harus seimbang.

Dalam sistem pemerintah, kenapa hanya ada kementerian pemberdayaan perempuan, sedangkan kementerian laki-laki tidak ada. Seperti di daerah-daerah yang pemahaman masyarakatnya masih begitu timpang tentang ketidaksetaraan gender, maka dengan ini selamanya masih perlu ada kementerian pemberdayaan perempuan.

Sebagai contoh di dalam keluarga, keseimbangan peran sangat dibutuhkan. Suami dan istri harus bermitra guna tercapainya tujuan bersama. Jika laki-laki bekerja dalam ranah publik, maka secara otomatis perempuan bekerja dalam ranah domestik. Inilah salah satu bentuk kesetaraan, yaitu keseimbangan pembagian peran.

Bentuk dari keseimbangan peran, jika laki-laki bekerja menghasilkan uang dan perempuan mengurus segala apa pun dalam ranah domestik yang tak berpenghasilan.

Adapun permasalahan gender adalah jika laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja dalam ranah publik, maka ada berlipat-lipat pekerjaan yang ditanggung perempuan–dalam ranah publik dan domestik, hal yang harus dilakukan adalah memahami dan menghargai penuh terhadap perempuan atas peran yang berlipat tersebut.

Makna kesetaraan tidaklah harus persis sama karena kesetaraan adalah keseimbangan. Yang lebih ditekankan dalam kesetaraan gender adalah kemitraan bersama, kinerja bersama, dan saling memahami.

Pemahaman yang salah mengenai emansipasi perempuan adalah ketika perempuan selalu disudutkan untuk melakukan hal-hal yang berat yang biasa dilakukan laki-laki. Sekali lagi, harus ada pemahaman dan keseimbangan pembagian peran terhadap laki-laki dan perempuan.

*Tulisan ini adalah salinan pertemuan kelima mata kuliah Multiculturalism, Gender and Religious Harmony yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA. dengan fokus materi pengenalan gender yang disampaikan pada Rabu, 4 Oktober 2017 di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.