Pemilu serentak telah selesai dilaksanakan tanggal 17 April lalu. Berbagai polemik terjadi dalam proses sebelum dan sesudah pemilu. Salah satu yang terjadi pasca pemilu serentak adalah banyak petugas yang meninggal akibat kelelahan dalam proses mengawal jalannya pemilu.

Tercatat ada 326 korban yang meninggal akibat kelelahan saat bertugas. Perinciannya, 253 berasal dari jajaran KPU, 55 dari unsur Bawaslu dan 18 personel Polri. Lebih memprihatinkan lagi ada korban yang meninggal karena bunuh diri akibat disuruh mengisi C1 banyak sekali.(JawaPos.com)

Sistem pemilu serentak baru pertama kali diselenggarakan tahun ini. Untuk memilih 5 aparatur negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Tentunya dengan semakin banyak kontestan juga akan membuat pekerjaan semakin rumit. Tercatat ada 16 Partai politik yang ikut berpartisipasi ditambah dengan 4 calon untuk memperebutkan Presiden dan Wakil Presiden. Setiap partai masih memiliki calon sendiri untuk dipilih. Hal itu membuat petugas KPPS harus jeli menghitung suara.

Apalagi petugas KPPS dituntut untuk menyelesaikan hari itu juga. Jangan sampai masuk ke hari selanjutnya. Karena hal tersebut akan mempengaruhi waktu pengumuman yang semakin lama.

Sudah barang tentu terjadi kelelahan karena para petugas harus bekerja sampai larut malam. Karena harus menghitung perolehan suara sebanyak 5 kali, ditambah lagi harus mengisi berbagai dokumen yang berlembar-lembar.

Jika Pemilu Serentak dilakukan lagi pada periode selanjutnya dan masih menggunakan sistem yang sama. Kemungkinan besar hal semacam ini akan terulang kembali atau bahkan tidak ada yang mau untuk menjadi anggota KPPS dan petugas yang lain.

Untuk mengatasi hal semacam itu, pemerintah harus menggunakan sistem teknologi untuk menghemat SDM. Karena dengan bantuan teknologi tenaga manusia akan lebih hemat dan mungkin tidak akan menimbulkan korban jiwa.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai penggunaan perangkat canggih memang sangat efisien (Solopos.com). Penggunaan mesin voting (E-Voting) mungkin menjadi salah satu solusi jika melihat akibat dari pemilu tahun ini.

Penerapan E-Voting akan sangat efisien untuk mengatasi pemilihan secara serentak. Salah satu keuntungannya lebih hemat dana untuk terselenggaranya proses pemilu. Pemerintah tidak harus menyediakan kotak suara, mengabiskan kertas, tinta

Selain itu, tidak perlu melibatkan orang terlalu banyak untuk bertugas. Hasilnya biaya yang biasanya habis untuk menggaji petugas sebanyak TPS yang ada di Indonesia bisa dikurangi dan resiko kematian petugas karena bekerja terlalu lama juga bisa diatasi.

Tetapi menurut Arief Budiman penerapan E-Voting masih sulit dilakukan untuk lima tahun ke depan berskala nasional. Karena terhalang oleh infrastruktur seperti listrik dan internet (Solopos.com). masih ada beberapa wilayah Indonesia yang belum mempunyai listrik dan belum terjangkau jaringan internet.

Untuk menerapkan E-Voting perlu ada dukungan listrik dan internet. Komponen tersebut sangat mendukung untuk bisa beroperasinya suatu teknologi. Karena sangat mustahil suatu teknologi bisa dioperasikan tanpa adanya listrik. Dan mustahil juga untuk mengakses data lebih cepat tanpa menggunakan internet.

Selain harus didukung oleh infrastruktur yang baik, biaya untuk pengadaan mesin harus dipikirkan juga. Karena tidak mungkin 1 TPS hanya diberi 1 mesin. Setidaknya ada 5 mesin, 3 mesin untuk digunakan dan 2 lagi untuk berjaga-jaga jika ada mesin yang mendadak rusak. Apalagi jika dikalikan dengan jumla TPS di Indonesia yang mencapai 810.000. maka akan memakan biaya yang lebih besar juga jika dipikirkan jangka pendeknya.

Keuntungan dan kekurangan dalam penerapan E-Voting mungkin seperti itu. Jika pemilu serentak diadakan lagi dan masih menggunakan sistem perhitungan suara yang sama. Besar kemungkinan akan muncul korban lagi dan mungkin masyarakat tidak akan mau untuk menjadi petugas pemilu walaupun itu digaji.

E-Voting perlu dipertimbangkan lagi dalam ranah mengatasi pemilu serentak atau bahkan pemilu tidak serentak. Pasalnya keuntungannya akan dirasakan untuk jangka panjang bangsa Indonesia.

Selain harus memikirkan biaya dalam penggandaan mesin. Pemerintah harus mensosialisasikan cara penggunaan mesin E-Voting. Agar masyarakat tidak kaku dan kaget saat harus melakukan pemilihan lewat E-Voting.

Tentunya hal itu tidak bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu sebentar. Pembentukan pola kesadaran masyarakat perlu waktu yang lama, apalagi orang yang sudah tua. Akan sangat sulit untuk mempelajarinya.

Perlu juga merevisi Undang-Undanga (UU) Pemilu untuk menciptakan pemilihan yang lebih baik dan efisien. Selain itu juga untuk mengatur sistematis dalam pemilihan menggunakan E-Voting. Agar terdapat landasan yang jelas, sehingga jika muncul problem bisa diatasi secara konstitusional.

Sekali lagi hal semacam itu perlu waktu yang tidak sedikit. Pasalnya masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat luar negeri. Faktor kesadaran masyarakat juga menentukan hasil penggunaan E-Voting.

Karena kultur di Indonesia memang berbeda. biasanya TPS mendekati calon pemilih bukan sebaliknya. Di beberapa negara yang sudah maju demokrasinya, pemilih yang mendekati TPS (Solopos.com).

Perlu proses bertahap untuk mampu memiliki mesin yang banyak, sistem yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya demokrasi. Pemerintah bisa mengukur kesadaran masyarakat tentang demokrasi salah satunya dengan melihat angka Golput setiap pemilihan.

Bangsa ini perlu berbenah lagi. jika akan menerapkan sistem E-Voting perlu adanya kesabaran untuk membenahi semuanya. semua tidak langsung instan bisa langsung dijalankan tetapi perlu persiapan yang matang untuk bisa mencapai tatanan sistem yang baik.